Sakawarta, Jakarta – Tanpa terasa pada Selasa (24/3/2025), sudah enam tahun perjalanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Hal ini merupakan bukti nyata dari komitmen institusi tersebut dalam menjaga Amanah MULIA (Melayani dengan hati, Unggul, Loyal, Inovatif dan Adaptif) untuk mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat Indonesia.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan seiring bertambahnya usia, BP Tapera terus tumbuh dan berkembang, menghadirkan inovasi serta memperkuat peranannya dalam ekosistem pembiayaan perumahan.
Ia mencatat, selama enam tahun perjalanan BP Tapera sejak tahun 2021–2024 telah menyalurkan pembiayaan perumahan subsidi bagi peserta Tapera (PNS) sebanyak 19.267 unit rumah senilai Rp3,02 triliun.
Sedangkan sejak menjadi Operator Investasi Pemerintah (OIP), BP Tapera juga telah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 655.300 unit rumah subsidi senilai Rp76,04 triliun.
Heru mengungkapkan, saat ini BP Tapera selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP) telah merealisasikan KPR Subsidi per 1 Januari-21 Maret 2025 sebanyak 90.779 unit rumah subsidi.
Ia merincikan, itu terdiri dari data proses bangun sampai dengan akad sebanyak 55.186 unit dan realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP dan Tapera sebanyak 35.593 unit rumah. Sedangkan data realisasi KPR Subsidi per 20 Oktober 2024–21 Maret 2025 telah mencapai 133.891 unit rumah. Terdiri dari data proses sampai dengan akad sebanyak 62.572 unit rumah dan realisasi KPR Subsidi sebanyak 71.319 unit rumah.
“BP Tapera berupaya hadir untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia dan menjadi solusi bagi MBR,” kata Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dikutip Selasa (25/3/2025).
Berdasarkan hasil survei Susenas tahun 2023, backlog perumahan secara kuantitatif mencapai 9,9 juta rumah tangga dan secara kualitatif mencapai 26,9 juta rumah tangga. Terdapat 4,5 juta rumah tangga yang menghadapi kedua jenis backlog tersebut yaitu mereka yang tidak memiliki rumah dan tidak tinggal di rumah yang layak.
Sebanyak 83% hingga 86% backlog perumahan tergolong golongan berpendapatan rendah, dengan backlog kuantitatif yang dominan terkonsentrasi di wilayah perkotaan sebesar 78,87%. Ia melihat, penanganan inti kesenjangan pembiayaan, terutama bagi Kelompok Berpenghasilan Rendah (MBR) sangat penting.
“Untuk itu penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan, terobosan dalam pengembangan sektor pembiayaan perumahan, mengurangi beban fiskal pemerintah dan mengurangi ketidaksesuaian jatuh tempo dengan dan jangka panjang menjadi suatu keniscayaan,” ungkap Komisioner BP Tapera.
Komisioner Haru berharap dukungan penuh dari semua mitra kerja BP Tapera, baik dari Bank Penyalur penyaluran FLPP dan Tapera, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pengembang rumah subsidi serta semua stakeholder perumahan agar bisa bekerja optimal.
“Mari bersama kita saling bergandengan tangan semua unsur yang tergabung dalam ekosistem perumahan untuk tersedianya rumah yang layak huni, dan terjangkau bagi MBR,” ujar Komisioner Heru.
Contact Center Salam Tapera 156 Tidak Beroperasi 28 Maret s.d 7 April 2025
Untuk meningkatkan layanan kepada penerima manfaat program pembiayaan perumahan di Indonesia dan juga melayani seluruh peserta Tapera, BP Tapera hadir dengan salam Tapera 156.
Contact Center Salam Tapera ini tahun 2024 mampu menyelesaikan pengaduan hingga 95% dengan Tingkat kepuasan layanan contact center mencapai 91,92% (sangat puas). Tercatat dari data pengaduan dan permintaan tahun 2024 mencapai 10.764 terdiri dari 2.988 pengaduan dan 7.776 permintaan.
Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 ditetapkan libur nasional Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama ditetapkan mulai 28 Maret – 7 April 2025.
“Selama masa libur nasional itu, maka contact center Salam Tapera 156 tidak beroperasi dan aktif kembali pada hari Selasa, 8 April 2025 dari Senin sd Jumat pada pukul 8.00 – 17.00 WIB,” ujar Komisioner Heru.