Sakawarta, Jakarta – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan, pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW), merupakan proyek berskala besar yang membutuhkan perencanaan matang dan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa.
“Saya juga mengingatkan bahwa pembangunan berskala besar ini tentu membutuhkan perencanaan yang sangat matang dan tidak boleh tergesa-gesa agar tidak menyisakan hal-hal atau isu-isu yang muncul di kemudian hari, baik secara strategis maupun secara operasional teknis,” kata AHY di sela-sela acara Gala Dinner ABAC Meeting I 2026 di Jakarta, dikutip Senin (9/2/2026).
Dengan demikian, pemerintah akan mengawal secara ketat proyek pembangunan Giant Sea Wall Jakarta yang ditargetkan groundbreaking pada September 2026.
“Kita sekarang punya badan otorita yang khusus didirikan untuk pengamanan atau pengelolaan Pantura Jawa. Kami juga akan mengawal secara ketat karena juga masih dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,” tutur AHY.
Menurut dia, proyek Giant Sea Wall tidak hanya melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, tetapi juga sejumlah pemerintah daerah lain di sepanjang Pantura Jawa.
“Kami juga sepakat bahwa karena ini akan melibatkan banyak pemerintah daerah, di antaranya tentu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena yang paling buruk terdampak oleh naiknya permukaan air laut dan land subsidence atau penurunan permukaan tanah adalah Teluk Jakarta,” ucapnya.
AHY menerangkan, selain Jakarta, provinsi lain seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akan terlibat dalam proyek tersebut.
“Bukan hanya Jakarta, nanti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga akan terlibat karena dampak penurunan ekologi juga terjadi di provinsi-provinsi itu, termasuk kabupaten dan kota yang ada di Pantura,” ujarnya.
AHY menegaskan, pemerintah akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, mengingat kompleksitas proyek Tanggul Laut Raksasa.
“Karena itu, kami juga ingin mengawal, tidak ada upaya untuk membuat rumit. Tapi karena memang kompleks sekali, saya ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang matang,” tutur AHY.
Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyatakan Pemprov DKI Jakarta masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait pembangunan proyek GSW di wilayah pesisir utara Jakarta.
Pramono menargetkan groundbreaking dilaksanakan pada September 2026.
Sambil menunggu pelaksanaan proyek GSW, Pemprov Jakarta saat ini fokus menyelesaikan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di kawasan pantai utara Jakarta.
Penyelesaian NCICD dilakukan bertahap, termasuk pada fase Ancol yang telah rampung dan kini memasuki tahap penataan kawasan.
“Kemarin yang di fase Ancol, alhamdulillah sudah kami selesaikan, dan sekarang sedang kita lakukan beautifikasi,” ujar Pramono Anung.