*Opini: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Sakawarta, Jakarta – Ada perubahan yang semakin terasa di kelas menengah Indonesia. Makan di restoran mulai dikurangi, kendaraan dipertahankan lebih lama, liburan ditunda, langganan digital dipangkas, dan rencana membeli rumah semakin mundur.
Sebagian pekerja bahkan menerima pekerjaan dengan posisi atau penghasilan lebih rendah dibanding sebelumnya. Apakah kelas menengah sedang belajar hidup sederhana, atau sebenarnya sedang turun kelas?
Fenomena ini tidak tepat dibaca hanya sebagai perubahan gaya hidup.
Di balik kebiasaan berhemat terdapat persoalan yang lebih dalam: kemampuan ekonomi sebagian kelas menengah tidak lagi cukup kuat untuk mempertahankan standar hidup sebelumnya.
Ekonomi Indonesia memang tidak sedang mengalami krisis. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 mencapai 5,29 persen. Konsumsi rumah tangga juga masih tumbuh sekitar 5,06 persen dan tetap menjadi penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB).
Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi agregat tidak selalu menggambarkan pengalaman ekonomi rumah tangga.
Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospects 2026 menunjukkan median upah riil Indonesia sepanjang 2018 hingga 2025 cenderung turun sekitar 0,5 persen per tahun.
Bahkan, upah pekerjaan berkeahlian tinggi turun sekitar 2 persen per tahun. Proporsi pekerja yang memperoleh penghasilan setara standar hidup kelas menengah juga menyusut dari sekitar 14,5 persen pada 2018 menjadi hanya 7,1 persen pada 2025.
Ini artinya, persoalan utama kelas menengah bukan sekadar inflasi, tetapi pendapatan yang tidak berkembang secepat tuntutan biaya hidup.
BPS mencatat rata-rata upah buruh pada Mei 2026 sekitar Rp3,39 juta per bulan.
Sementara biaya pangan, pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan dan kebutuhan keluarga terus bergerak naik. Inflasi mungkin masih terkendali secara makro, tetapi harga yang sudah naik tidak otomatis kembali turun ketika inflasi melambat. Di sinilah tekanan kelas menengah dimulai.
Bekerja Tetapi Tidak Lagi Naik Kelas
Indonesia relatif berhasil menurunkan tingkat pengangguran. Namun, persoalannya mulai bergeser dari sekadar tersedia atau tidaknya pekerjaan menjadi kualitas pekerjaan yang tersedia.
Bank Dunia mencatat proporsi pekerja berpendidikan tinggi yang menjadi pekerja bergaji formal turun dari 74,1 persen pada 2018 menjadi 67,8 persen pada 2025.
Ini artinya, semakin banyak lulusan pendidikan tinggi yang masuk ke pekerjaan dengan tingkat produktivitas, keamanan kerja, atau penghasilan di bawah potensinya.
Mereka tetap tercatat bekerja, tetapi secara sosial ekonomi bisa mengalami mobilitas ke bawah.
Fenomena tersebut juga terlihat dalam perubahan struktur kelas menengah.
Data BPS menunjukkan sekitar 9,48 juta orang keluar dari kelompok kelas menengah dalam lima tahun hingga 2024.
Pada September 2024, kelas menengah hanya sekitar 17,25 persen penduduk, sementara kelompok menuju kelas menengah mencapai hampir separuh populasi.
Kelompok ini berada dalam posisi paling rentan. Mereka tidak cukup miskin untuk memperoleh banyak bantuan sosial, tetapi juga belum cukup kuat untuk menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), biaya kesehatan besar, kenaikan biaya sekolah, atau cicilan rumah tanpa mengorbankan standar hidup.
Hemat atau Bertahan Hidup?
Penghematan sebenarnya tidak selalu buruk. Memasak sendiri, memilih merek lebih murah, atau menunda pembelian barang konsumtif dapat merupakan keputusan rasional.
Akan tetapi, ekonomi harus membedakan antara hidup hemat secara sukarela dan berhemat karena pendapatan tidak lagi mencukupi.
Jika kelas menengah secara massal mengurangi konsumsi restoran, kendaraan, rumah, rekreasi dan berbagai jasa, dampaknya dapat menjalar ke ekonomi.
Permintaan turun, omzet usaha melemah, perusahaan menahan ekspansi, penciptaan lapangan kerja melambat, kemudian tekanan kembali mengenai rumah tangga.
Ini penting karena kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah merupakan mesin konsumsi Indonesia. BPS mencatat kedua kelompok tersebut mencakup sekitar 66 persen penduduk dan menyumbang lebih dari 80 persen konsumsi masyarakat.
Oleh karena itu, pelemahan kelas menengah bukan hanya masalah sosial. Ia dapat menjadi masalah pertumbuhan ekonomi.
Jangan Hanya Mencegah Orang Menjadi Miskin
Kebijakan pemerintah selama ini wajar banyak berfokus pada kelompok miskin. Akan tetapi, Indonesia juga membutuhkan strategi agar kelas menengah tidak terus melorot.
Kelas menengah tidak selalu membutuhkan bantuan tunai. Mereka membutuhkan pekerjaan produktif dengan upah yang meningkat, biaya pendidikan dan kesehatan yang lebih terjangkau, transportasi publik yang baik, perumahan yang masuk akal, serta sistem perpajakan yang tidak memperbesar tekanan pada pendapatan yang stagnan.
Pemerintah juga perlu mengubah ukuran keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan PDB dan penurunan pengangguran penting, tetapi tidak cukup. Pertumbuhan upah riil, kualitas pekerjaan, mobilitas sosial dan kemampuan rumah tangga mempertahankan standar hidup harus menjadi indikator utama.
Indonesia tidak boleh puas hanya karena masyarakat masih bekerja dan ekonomi tetap tumbuh.
Tantangan yang jauh lebih penting adalah memastikan orang yang bekerja keras memiliki kesempatan naik kelas, bukan justru perlahan turun kelas sambil tetap tercatat sebagai pekerja dan konsumen.
Jika semakin banyak kelas menengah harus mengecilkan hidup agar pendapatannya masih cukup, itu bukan sekadar perubahan gaya hidup. Itu adalah peringatan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi perlu segera diperbaiki. []