Sakawarta, Jakarta – Seberapa tepat keputusan pemerintah menghentikan insentif mobil listrik pada 2026 di tengah target penurunan emisi sektor transportasi?
Pertanyaan ini penting karena transportasi bukan sekadar urusan mobil baru, melainkan arah pembangunan.
Pada waktu yang belum lama, emisi sektor transportasi Indonesia diperkirakan sekitar 150 MtCO2 dan sekitar 90 persen berasal dari transportasi jalan.
Artinya, jalan raya adalah “cerobong” bergerak, dan kebijakan fiskal hari ini ikut menentukan seberapa cepat kita menutup cerobong itu besok.
Masalahnya sederhana namun menentukan: insentif selama ini memperkecil jarak harga antara mobil listrik dan mobil konvensional, sekaligus menjadi sinyal yang mengundang merek global membangun pabrik.
Di sisi lain, pemerintah ingin memastikan Indonesia tidak berhenti sebagai pasar impor.
Oleh karena itu, penghentian insentif mobil listrik pada 2026 dapat dibaca sebagai pesan: lokalisasi harus dipercepat, bukan ditunda.
Ada tiga isu yang perlu dijawab sekaligus. Pertama, apakah penghentian insentif mobil listrik tepat untuk tujuan industrialisasi.
Kedua, apakah keputusan ini berisiko menurunkan minat beli dan memperlambat penurunan emisi.
Ketiga, apakah pengalihan insentif ke program mobil nasional realistis dan tidak mengganggu percepatan ekosistem kendaraan listrik.
Gagasan saya adalah menghentikan insentif mobil listrik bisa tepat sebagai sinyal industrialisasi, tetapi cara menghentikannya menentukan apakah kita menang dua tujuan sekaligus atau justru kehilangan keduanya. Kuncinya bukan pada “stop atau lanjut”, melainkan “bagaimana transisinya”.
Analogi Roda Bantu di Jalan Menanjak
Insentif bisa dianalogikan sebagai roda bantu sepeda. Roda bantu tidak dipakai selamanya, tetapi mencopotnya terlalu cepat membuat pengendara jatuh.
Pasar mobil listrik Indonesia sebenarnya sedang menanjak. Data GAIKINDO menunjukkan Januari sampai April 2025, wholesales BEV mencapai 23,9 ribu unit, naik 211 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Ini sinyal bahwa pasar mulai percaya, jaringan penjualan terbentuk, dan konsumen kian familiar.
Masalahnya, kepercayaan pasar masih rapuh. Jika roda bantu dicopot mendadak, bukan hanya konsumen yang goyah.
Rantai pasok ikut ragu. Industri komponen, layanan purnajual, sampai investor infrastruktur pengisian membaca sinyal kebijakan untuk menilai apakah permintaan akan stabil dalam dua sampai tiga tahun ke depan.
Risiko Minat Beli Turun saat Harga Naik
Apakah penghentian insentif mobil listrik berisiko menurunkan minat beli secara signifikan?
Ya, terutama untuk segmen yang sensitif harga dan merek yang masih mengandalkan impor sebelum pabrik beroperasi penuh.
Begitu fasilitas yang meringankan biaya berakhir, harga bisa naik dan pilihan kendaraan dapat menyempit, setidaknya pada fase awal 2026.
Di pasar teknologi baru, kenaikan harga sering terasa lebih “menyakitkan” karena konsumen juga membawa ketidakpastian lain: daya tahan baterai, nilai jual kembali, dan kenyamanan akses pengisian.
Karena itu, kebijakan yang mengubah struktur harga harus diiringi strategi yang menjaga kepercayaan.
Siapa Paling Dirugikan
Kerugian tidak jatuh pada satu pihak saja. Konsumen paling cepat merasakan lewat kenaikan harga dan variasi produk yang mungkin berkurang.
Industri bisa terpukul bila penjualan melemah sehingga utilisasi pabrik dan lokalisasi komponen melambat.
Target lingkungan ikut menanggung bila adopsi mobil listrik melambat, padahal transportasi jalan adalah penyumbang dominan emisi transportasi.
Namun ada sisi lain yang perlu jujur diakui: insentif pembelian mobil sering lebih banyak dinikmati kelompok berdaya beli tinggi.
Di sinilah negara harus hati hati agar agenda iklim tidak terlihat sebagai subsidi untuk kelompok tertentu.
Artinya, insentif perlu didesain lebih adil dan lebih tepat sasaran.
Mobil Nasional: Realistis Jika Berbasis Kapasitas
Pengalihan insentif ke program mobil nasional, pada prinsipnya, bisa dibaca sebagai pergeseran dari subsidi konsumsi ke dukungan produksi.
Secara arah, ini masuk akal: negara yang ingin membangun industri harus mengunci nilai tambah di dalam negeri.
Tetapi realistis atau tidaknya mobil nasional ditentukan oleh kapasitas teknologi dan disiplin tata kelola.
Mobil nasional tidak boleh berhenti pada label. Ia harus berbicara tentang platform, skala produksi, standar keselamatan, dan kemampuan bersaing tanpa proteksi permanen.
Jika mobil nasional hanya mengganti merek sementara komponen kritis tetap impor dan skala tidak tercapai, kita berisiko mengorbankan momentum pasar mobil listrik yang sedang tumbuh.
Stop Total atau Bertahap: Pilihan yang Paling Rasional
Menurut saya, insentif tidak sebaiknya dihentikan total secara serentak.
Yang lebih rasional adalah mengakhiri karpet merah untuk impor, tetapi tetap mempertahankan insentif yang mendorong produksi lokal dan memperkuat ekosistem.
Insentif harus menjadi kontrak kinerja: makin tinggi kandungan lokal dan kontribusi investasi, makin kuat dukungan.
Sebaliknya, makin besar ketergantungan impor tanpa peta jalan produksi, dukungan harus dipangkas lebih cepat.
Alternatif Kebijakan agar Fiskal, Industri, dan Lingkungan Sejalan
Pertama, geser insentif dari “siapa yang beli” menjadi “apa dampak yang dibeli negara”. Prioritaskan elektrifikasi armada dengan jarak tempuh tinggi seperti bus kota, taksi, logistik, dan kendaraan dinas, karena dampak penurunan emisinya lebih cepat dibanding mobil pribadi yang jarak tempuhnya terbatas.
Kedua, untuk konsumen, perkuat insentif berbasis pengurangan risiko, bukan sekadar pemotongan pajak: pembiayaan hijau dengan bunga lebih rendah, skema garansi baterai yang jelas, dan kepastian layanan purnajual.
Ini sering lebih hemat fiskal tetapi kuat mengangkat kepercayaan.
Ketiga, untuk industri, dukungan harus berbasis capaian, bukan janji, dengan indikator produksi, lokalisasi komponen, dan pengembangan pemasok domestik.
Menghentikan insentif mobil listrik pada 2026 bisa tepat sebagai sinyal industrialisasi.
Namun, tanpa transisi yang selektif dan terukur, risikonya adalah harga naik, minat beli melemah, ekosistem melambat, dan target emisi ikut tertahan.
Jalan tengah yang masuk akal adalah menutup pintu bagi ketergantungan impor, sambil membuka jalan lebih lebar bagi produksi lokal, armada publik, dan kebijakan yang menurunkan risiko bagi konsumen.
Dengan begitu, fiskal, industri, dan lingkungan bisa bergerak dalam satu arah.