Sakawarta, Jakarta – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) meluncurkan Program Seed Grant – Smart Green ASEAN Cities (SGAC) yang didukung oleh United Nations Capital Development Fund (UNCDF) bertujuan untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan di kota-kota terpilih di Indonesia. Kabupaten Banyumas terpilih sebagai pilot area yang akan menjadi tonggak penggerak pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Melalui program ini, diharapkan target penurunan emisi dari sektor pengelolaan limbah dan pengurangan dampak lingkungan di masyarakat akan tercapai. Program ini juga berfokus pada pengembangan mekanisme pembiayaan untuk inisiatif pengelolaan sampah. SGAC akan memberikan bantuan modal kerja dan peralatan teknis untuk pengelolaan sampah di Banyumas.
Selain itu, dilakukan penandatanganan penjaminan JAMKRINDO yang merupakan mitra Fasilitas Dana Bergulir (FDB) Derisking yang didukung oleh UNDP Indonesia, akan semakin memperkuat dan memperluas akses pembiayaan hijau dengan menerapkan manajemen risiko yang aman, terukur dan berkelanjutan. Tak hanya sektor kehutanan sosial, FDB Derisking juga menjangkau sektor ekonomi sirkular.
Akses green financing pada sektor ekonomi sirkular membantu usaha pengelolaan sampah di tingkat masyarakat sehingga pengelolaan sampah secara terpadu dapat dilakukan. Selain itu, dukungan turut membantu menjawab tantangan perubahan iklim, seperti isu food waste atau sampah sisa makanan yang ketika membusuk di tempat pembuangan sampah, akan menghasilkan gas metana (CH4) yang lebih kuat daripada karbon dioksida (CO2) dan dapat memerangkap panas di atmosfer sehingga menyebabkan perubahan iklim.
Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Dr. Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, program ini diinisiasi untuk memberikan dampak bermakna pada lingkungan dan masyarakat., Peralatan dan modal kerja yang diberikan diharapkan dapat dioperasikan dengan baik.
Program ini, kata dia, akan menjadi pilot project yang dapat mengukuhkan Banyumas menjadi kota percontohan dalam penanganan permasalahan sampah yang menyeluruh.
“Kami mohon komitmen Bapak Bupati Banyumas, untuk dapat mengawal program ini. Sebagai Program SGAC yang pertama di Indonesia, kedepannya, UNCDF diharapkan dapat membantu kota-kota lain untuk bergabung dalam program SGAC sebagai salah satu solusi bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyelesaikan persoalan sampahnya,” ujar Dr. Hanif Faisol Nurofiq, melalui keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).
Direktur Utama BPDLH, Dr. Joko Tri Haryanto, S.E., M.S.E mengatakan, BPDLH menyadari bahwa kelompok pelaku ekonomi lingkungan, seperti koperasi pengelola sampah dan pelaku usaha mikro sektor daur ulang, seringkali dikategorikan non bankable karena keterbatasan agunan, minimnya pencatatan keuangan, serta persepsi risiko tinggi dari lembaga keuangan.
“Kehadiran FDB diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan hijau dan produktif bagi UMKM dan lembaga penyalur serta mendukung pencapaian target pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan,” ucap dia.
Sinergi antara BPDLH, UNDP Indonesia, UNCDF, JAMKRINDO, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan hijau dengan manajemen risiko yang aman dapat membantu tercapainya penurunan emisi dan menjawab tantangan perubahan iklim.