Sakawarta, Jakarta – Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho bersama Direktur Utama BPD Sulutgo Revino Pepah bertemu guna membahas tantangan dan potensi penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Heru hadir berkunjung ke Kantor Bank Sulutgo didampingi Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera Alfian Arif.
Heru mengungkapkan, berdasarkan hasil diskusi antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Yulius Selvanus bahwa provinsi tersebut memiliki potensi penyaluran FLPP mencapai 14.000 lebih.
Dikatakan Heru, dari potensi tersebut diharapkan Bank Sulutgo dapat berkontribusi secara lebih optomal.
”Audiensi yang kami lakukan kemarin bersama Gubernur Sulawesi Utara (Rabu, 8 April 2026) menjadi berita baik bagi stakeholders lokal, dimana pemerintah pusat bersama pemerintah daerah meningkatkan kolaborasinya dalam memberikan kemudahan dalam proses administrasi seperti perizinan, baik kepada para pengembang selaku penyedia hunian, maupun masyarakat dalam hal kemudahan perizinan,” kata Heru dalam keterangannya dikutip Minggu (12/4/2026).
Heru juga memaparkan realisasi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2025, serta seperti apa kinerja penyaluran FLPP.
Hingga saat ini terpantau Kabupaten Minahasa Utara masih menjadi daerah tertinggi di antara seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dalam menyerap FLPP, sebesar 11.895 unit rumah.
Revino menyambut baik dan menyampaikan dukungannya, terutama perihal proses perizinan yang diterapkan di Provinsi Sulawesi Utara.
”Guna menyebarluaskan manfaat ini, kami pun menerapkan kebijakan kemudahan akses kepada seluruh pegawai Bank Sulutgo apabila ingin turut serta mengajukan kepemilikan rumah melalui FLPP, karena ini kebutuhan primer. Beda hal apabila para pegawai mengajukan layanan kebutuhan sekunder, kami arahkan untuk prioritaskan hunian terlebih dahulu,” tutur Revino.
Kendati demikian, Revino juga menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi di daerah, seperti infrastuktur dan kemampuan pengembang, harga tanah, kemampuan calon debitur dalam mengajukan manfaat FLPP, hingga perihal mitra kerja asuransi pada FLPP.
“Kami berharap pemerintah juga dapat bertemu dengan seluruh penyedia asuransi untuk membahas skema alternatif asuransi yang khusus bagi rumah subsidi,” ujar Revino.
Heru berharap gagasan dan hasil diskusi dengan mitra kerja yang dilakukan oleh BP Tapera ini dapat menjadi materi untuk disampaikan kepada Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara.
”Dalam merumuskan kebijakan yang pro rakyat,” kata Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.