Sakawarta, Jakarta – Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengkritisi Koperasi Desa Merah Putih (KMP) bentukan Pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ia memprediksi KMP akan menghadirkan tsunami ekonomi politik dalam beberapa tahun ke depan apabila tidak dikelola dengan baik.
Problem yang paling Wijayanto khawatirkan ialah faktor kredit macet.
”Jujur, saya khawatir KMP ini akan jadi tsunami ekonomi politik luar biasa dalam 2-3 tahun ke depan, ketika kredit macet bermunculan, KMP berguguran, dan bank mulai mengambil agunan berupa Dana Desa,” kata Wijayanto dalam keterangannya pada Jumat (5/9/2025).
Wijayanto pun menyoroti kabar Pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp16 triliun untuk KMP yang diambilkan dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).
”Usulan saya, fokus pada Rp16 triliun dulu, dilihat bagaimana progresnya. 1-2 tahun lagi baru diputuskan akan lanjut atau tidak,” tuturnya.
Menurut Wijayanto, dana untuk KMP dari SAL, yang sesungguhnya bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang berlebih, amat berisiko.
”Ini dana mahal, 6,8% bunga pertahunnya,” tutur dia.
Wijayanto pun mendefinisikan pengertian koperasi.
”Seorang teman bertanya tentang Koperasi Desa Merah Putih (KMP) apakah bisa disebut koperasi. Menurut saya, koperasi adalah kumpulan orang yang menyatukan resources untuk mencari solusi ekonomi,” ujar dia.
Sehingga, kata Wijayanto, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah, dibiayai oleh Pemerintah melalui pinjaman bank yang dijamin oleh Dana Desa, dan dijalankan oleh karyawan yang digaji bulanan.
”Jadi, ia beroperasi mirip korporasi, bukan koperasi,” tuturnya.
”Jangan-jangan, nama yang lebih tepat adalah Korporasi Desa Merah Putih, bukan Koperasi Desa Merah Putih? Tetapi apalah artinya nama? Kita sebut saja KMP, tidak perlu diperdebatkan apakah itu Koperasi atau Korporasi,” ucapnya menambahkan.
Dalam datanya, tidak sedikit pihak tertarik dengan KMP menyoal adanya gaji bulanan dari pemerintah.
”Seorang teman melakukan survei informal kepada para pengelola KMP, ternyata mereka hanya tertarik pada gaji bulanan yang dijanjikan,” katanya.