Hot News

Kritik Gus Yahya Soal Pansus Haji, Nusron Wahid Kena Tegur PBNU

Nusron menghimbau agar semua elemen kelembagaan, baik organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun lembaga negara untuk saling menghormati hak masing-masing.

Sakawarta, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Suleman Tanjung tegur Politikus Golkar Nusron Wahid yang mengkritik pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang memberikan komentar soal panitia khusus (Pansus) Haji

Ia mengatakan, apa yang dikatakan Nusron Wahid tersebut adalah sebagai tindakan yang kurang elok. Diketahui Nusron juga masih menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PBNU.

“Pak Nusron ini kan masih tercatat sebagai ketua LPP PBNU. Sangat tidak elok lah mengungkapkan pernyataan demikian,” ujae Suleman dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Suleman menjelaskan pernyataan Gus Yahya terkait Pansus Haji, hanya sebatas menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers pleno PBNU.

Dalam hal itu, Gus Yahya mengatakan Pansus haji bukan urusan PBNU, dimana pelaksanaan haji bisa dilihat dari respon atau survei masyarakat apakah pelaksanaan haji kali ini berhasil atau tidak.

Gus Yahya mengatakan masyarakat yang menilai haji kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya, dan jika Pansus tetap jalan, Gus Yahya menduga ada masalah pribadi di dalamnya.

“Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini,” ujar Gus Yahya dalam keterangannya di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024).

Baca Juga  Luhut Bantah Bambang Susantono Dipaksa Lepas Jabatan Kepala Otorita IKN

Sementara itu Nusron menegaskan bahwa Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi anggota, dan justru keputusan resmi dalam rapat paripurna DPR yang disetujui fraksi-fraksi di DPR RI.

“Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi. Siapapun Menteri Agama atau pejabat publik yang ugal-ugalan menjalankan pemerintahan dan diduga melanggar undang-undang, DPR sesuai tugasnya dalam pengawasan pasti menggunakan hak konstitusionalnya, jadi akan tetap di-Pansus. Sekali lagi bukan sentimen pribadi karena kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU,” ujar Nusron.

Nusron menghimbau agar semua elemen kelembagaan, baik organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun lembaga negara untuk saling menghormati hak masing-masing.

“Sebaiknya antar elemen saling menghormati hak-nya. PBNU fokus urus umat dan pesantren. Soal Pansus Hak Angket sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR. Ini urusan DPR dengan menteri agama,” ujarnya.

Related Articles

Back to top button