Sakawarta, Jakarta – Guru Besar Departemen Ekonomi Universitas Andalas (Unand) Prof.Dr. Syafruddin Karimi menakar kedekatan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).
Syafruddin mengatakan kedekatan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Luhut Binsar Pandjaitan tentu tidak bisa dilepaskan dari perjalanan kariernya.
Baca juga: Profil Purbaya Yudhi Sadewa, Dilantik Prabowo sebagai Menteri Keuangan Gantikan Sri Mulyani
“Karena ia memang sempat menjadi bagian penting dalam koordinasi kebijakan maritim dan energi di bawah LBP,” kata Syafruddin dalam keterangan resmi dikutip Selasa (9/9/2025).
Akan tetapi, Syafruddin menilai Purbaya bukan sekadar “orang dekat,” melainkan seorang ekonom yang punya integritas dan martabat.
“Seorang sangat terpelajar,” ujar dia.
Syafruddin berpandangan, latar belakang akademik Menkeu Purbaya yang kuat dengan pengalaman panjang di sektor swasta, riset, hingga lembaga pemerintah, membentuk sosok pengganti Sri Mulyani itu sebagai teknokrat yang mampu berdiri di atas kapasitas pribadi.
“Ke depan, tentu akan selalu ada persepsi bahwa jejaring politik mempengaruhi kebijakan,” tuturnya.
Namun, Syafruddin mengaku percaya Purbaya sebagai Menkeu RI akan menunjukkan kemandiriannya dengan mengandalkan modal manusia yang dimilikinya, yakni ilmu pengetahuan, kapasitas analitis, dan integritas moral.
“Faktor ini yang akan membedakannya dari sekadar perpanjangan tangan kekuasaan. Justru dengan kualitas tersebut, ia berpotensi menyeimbangkan kebutuhan politik dengan tuntutan teknokratis dalam pengelolaan fiscal,” ujarnya.
Sementara bagi pasar modal, lanjut Syafruddin, sinyal kemandirian ini sangat penting. Sebab, investor tidak hanya melihat kedekatan personal, tetapi juga konsistensi kebijakan, kredibilitas fiskal, dan arah komunikasi pemerintah.
Menurut dia, jika Purbaya mampu menjaga keseimbangan antara kedekatan politik dan integritas profesional, maka pasar modal akan merespons positif.
“Sebab yang paling dicari pasar bukan sekadar siapa yang duduk di kursi menteri, melainkan apakah kebijakan yang ditempuh memberikan kepastian, konsistensi, dan arah pertumbuhan yang berkelanjutan,” katanya.