Sakawarta, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirit mendorong Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang dilaksanakan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di daerah bisa dimulai awal tahun 2025 mendatang.
“Anggaran Kementerian PKP ini sangat minim hanya Rp5,2 Triliun sedangkan target Program 3 Juta Rumah sangat tinggi. Ini (KPR FLPP-red) merupakan salah satu upaya pemerintah agar masyarakat memiliki rumah subsidi dan mendorong capaian mengingat ada stok 46.000 unit rumah subsidi yang siap akad KPR FLPP tahun depan,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2025 antara BP Tapera dengan Bank Penyalur dan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Senin (23/12/2024).
Pada kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait didampingi Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi Perlindungan Konsumen selaku Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyaksikan penandatanganan PKS 39 bank dengan BP Tapera, Penandatanganan PKS tersebut dilakukan untuk pembiayaan KPR FLPP maupun Tapera, yang diikuti 7 bank nasional dan 32 bank pembangunan daerah (BPD).
“Hari ini kita menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2025 antara BP Tapera dengan Bank Penyalur. Selain itu juga penandatanganan komitmen bersama ekosistem perumahan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah sebagai bukti semangat gotong royong membangun rumah rakyat telah berjalan dengan baik,” ujar Menteri Ara.
Menteri Ara berharap dengan kerja sama yang baik dari seluruh ekosistem perumahan dan niat baik bersama maka akan semakin banyak masyarakat yang memiliki rumah.
Menteri PKP menyatakan program KPR FLPP sangat bagus dan perlu dilanjutkan dengan sejumlah perubahan kebijakan terkait proporsi pemerintah dan perbankan sebagai penyalur KPR.
Sebelumnya, komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25. Menteri Ara ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50. Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN.
“Sebagai Menteri PKP tentu saya harus objektif. Program KPR FLPP yang sudah bagus tentu kita usahakan proporsinya pemerintah dan perbankan 50:50 sehingga targetnya bisa lebih ditingkatkan. Tadi sudah saya cek dari perbankan bahwa kredit macetnya FLPP ternyata di bawah 1%, malah ada yang 0%. Kemudian dari konsumennya juga happy, ya pengembangnya juga oke, banknya oke,” kata Menteri Ara.
Menteri Ara juga mengatakan dalam waktu dekat akan mengecek rumah-rumah khususnya rumah bersubsidi yang dibangun pengembang untuk masyarakat, untuk menyusun data pasokan rumah yang ada di lapangan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait rencana penambahan kuota KPR FLPP tahun depan.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, dengan dilakukannya penandatanganan tersebut, nantinya perbankan bisa langsung melaksanakan akad KPR FLPP pada awal Januari 2025.
“Upaya ini merupakan terobosan nyata dalam mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Namun, kami juga berharap pengembang bisa meningkatkan kualitas bangunan dan kami juga siap melakukan monitoring ke lapangan untuk memastikan target penyaluran KPR FLPP tepat sasaran,” kata Heru.