Sakawarta, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta agar Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto beserta asosiasi pengembang perumahan lainnya untuk menyiapkan data dan lokasi rumah-rumah yang telah dibangun.
Menurut Menteri Ara, hal tersebut akan menjadi dasar bagi Kementerian PKP untuk menyusun data pasokan rumah yang ada di lapangan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kuota KPR FLPP tahun 2025.
“Selama ini banyak pengembang perumahan melalui asosiasi pengembang yang menyatakan bahwa banyak rumah bersubsidi dibangun di lapangan namun tidak bisa akad KPR FLPP karena kuotanya habis. Jadi kami ingin agar ada data rumah dari asosiasi pengembang dan lokasinya yang sudah benar-benar dicek di lapangan sehingga kami rencananya bisa kirim surat ke Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember mendatang untuk jadi dasar pemerintah dalam data rumah dan KPR FLPP rumah bersubsidi,” kata Menteri Ara dikutip dari rilis pers di Jakarta, Selasa (24/12/2024).
Saat ini, dikatakan Menteri Ara, Kementerian PKP fokus terhadap pembangunan rumah bersubsidi yang menurut pengembang perlu didorong pemerintah terkait dengan kuota KPR FLPP.
“Apalagi banyak pengembang yang mengusulkan agar kuota KPR FLPP bisa dimulai sejak awal tahun 2025 sehingga rumah bersubsidi yang telah dibangun bisa dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian,” ujar Menteri Ara.
Menteri Ara juga menyatakan siap turun langsung ke lapangan serta menerjunkan tim dari Kementerian PKP pusat maupun balai perumahan yang ada di daerah untuk mengecek rumah-rumah khususnya rumah bersubsidi yang dibangun pengembang untuk masyarakat.
“Tolong kasih saya data lengkap ya Pak Joko (Ketua Umum DPP REI Joko Suranto – red) dari semua pengembang anggota REI. Lokasinya dimana saja serta lengkap dengan foto-foto bangunannya,” ujar Menteri Ara.
Ketua Umum DPP REI periode 2023-2027 Joko Suranto menyatakan akan berupaya menyiapkan data yang diminta oleh Menteri PKP dalam waktu dekat.
Selain itu ia menyatakan juga akan berkoordinasi dengan anggota REI untuk mendukung pendataan rumah yang akan dilaksanakan jajaran Kementerian PKP di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami tentu mendukung penuh Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan rumah dan data perumahan di Indonesia selama ini memang belum terkoordinir dengan baik dan kami harap Kementerian PKP bisa merealisasikan hal itu, sehingga rumah yang dibangun pengembang bisa membawa manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia,” ujar Joko.