Sakawarta, Jakarta – Mengapa Kita Cukup Puas dengan Penarikan Parsial? Jika BPOM sudah mengimbau penghentian penggunaan susu formula bayi Nestlé S 26 Promil Gold pHPro 1 untuk dua nomor bets tertentu, 51530017C2 dan 51540017A1, karena potensi cemaran toksin cereulide pada bahan baku ARA oil tertentu, apakah kita benar-benar aman dengan jawaban “hanya dua bets”? Atau ini justru tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih hulu, dan lebih sistemik yang belum kita bereskan?
Di sini masalahnya bukan semata nomor bets. Masalah kebijakannya adalah: bagaimana negara mengelola ketidakpastian risiko pada produk yang dikonsumsi kelompok paling rentan, yaitu bayi.
Lalu, bagaimana regulator menakar langkah kehati hatian ketika sinyal bahaya muncul dari rantai pasok global.
Jawaban yang saya tawarkan tegas: demi perlindungan publik dan pemulihan kepercayaan, penarikan harus diperluas menjadi penarikan menyeluruh, setidaknya untuk seluruh produk Nestlé yang beredar, sampai ada mitigasi komprehensif dan verifikasi independen yang transparan.
*Risiko pada Bayi Tidak Pernah Bisa Dipukul Rata*
Dalam kebijakan publik, ada prinsip sederhana yang sering diabaikan: risiko tidak berdampak sama pada semua orang.
Bayi bukan orang dewasa versi kecil. Sistem tubuh mereka masih berkembang, daya tahan berbeda, dan ruang untuk “salah” jauh lebih sempit.
Oleh karena itu, ketika ada informasi adanya potensi toksin pada bahan baku yang digunakan dalam formula bayi, respons kebijakan tidak boleh bersandar pada logika minimum compliance, melainkan pada logika pencegahan maksimum.
Yang terjadi sekarang, publik diberi dua pesan sekaligus. Pesan pertama, dua nomor bets tertentu diminta dihentikan penggunaannya dan dikembalikan. Pesan kedua, produk Nestlé lainnya tidak perlu dikhawatirkan.
Dua pesan ini terdengar menenangkan, tetapi di mata kebijakan publik, justru menimbulkan pertanyaan: jika potensi bahaya berasal dari bahan baku tertentu, bagaimana kita memastikan bahan baku itu tidak menyeberang ke batch lain, lini lain, pabrik lain, atau bahkan produk lain yang memakai rantai pasok serupa?
Pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh konsumen, karena konsumen tidak punya akses pada data pemasok, proses produksi, dan hasil uji menyeluruh.
Satu satunya pihak yang dapat menjamin adalah negara melalui regulator, dan produsen melalui pembuktian yang bisa diaudit.
*Alarm Asap di Kamar Bayi*
Bayangkan ada alarm asap berbunyi di rumah, tepat ketika bayi sedang tidur. Petugas datang dan berkata, “Tenang, asap hanya terdeteksi di sudut tertentu, kamar lain aman.”
Orang tua tidak akan puas dengan itu. Mereka akan bertanya, “Sumber apinya dari mana?
Apakah dari kabel di balik tembok? Apakah asap bisa menyebar tanpa terlihat? Apakah ada bara yang masih menyala?”
Kasus cereulide pada formula bayi mirip seperti itu. Ketika yang dipertaruhkan adalah keselamatan bayi, pendekatan yang hanya fokus pada titik terdeteksi bukanlah jawaban.
Fokusnya harus bergeser ke sumber risiko dan ketahanan sistem. Apalagi, cereulide dikenal sebagai toksin yang tidak bisa “diakali” dengan kebiasaan rumah tangga. Kalau masalahnya sudah ada di hulu, konsumen tidak punya tombol untuk mematikan risiko. Mereka hanya bisa percaya.
*Saat Kepercayaan Publik Lebih Rapuh daripada Label di Kemasan*
Dalam beberapa tahun terakhir, publik Indonesia semakin peka terhadap isu keamanan pangan.
Bukan karena publik tiba tiba cerewet, tetapi karena informasi bergerak cepat, pengalaman buruk mudah viral, dan biaya psikologis pada orang tua semakin tinggi.
Begitu mendengar kata “toksin” dan “formula bayi”, reaksi wajar adalah cemas, panik, lalu mencari pegangan pada otoritas.
Maka, setiap kalimat regulator punya bobot besar. Di titik inilah BPOM dituntut bukan sekadar bertindak, tetapi bertindak dengan cara yang membangun kepercayaan.
Imbauan BPOM per 14 Januari 2026, untuk menghentikan penggunaan dua nomor bets dan mengembalikannya, adalah tindakan yang benar sebagai langkah awal.
Namun, pada saat yang sama, tindakan itu mengakui adanya potensi masalah pada bahan baku ARA oil tertentu.
Jika demikian, pertaruhan kebijakan tidak lagi sekadar “produk ini aman atau tidak”, tetapi “sistem pengawasan kita cukup kuat atau tidak” dan ketika kita memasuki era efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Subianto, pertanyaan tentang kekuatan sistem pengawasan menjadi makin krusial.
Efisiensi boleh, tetapi tidak boleh menggerus kapasitas negara menjaga pangan bayi.
*Penarikan Parsial Menghasilkan Rasa Aman Semu*
Ada tiga konsekuensi besar dari penarikan parsial yang sering tidak disadari.
Pertama, penarikan parsial memindahkan beban verifikasi ke konsumen. Orang tua diminta memeriksa nomor bets, memahami istilah teknis, lalu mengambil keputusan cepat dalam situasi cemas.
Tidak semua keluarga punya waktu, literasi, atau akses informasi yang sama.
Dalam ekonomi kebijakan, ini menciptakan ketidakadilan risiko: keluarga dengan sumber daya lebih tinggi bisa lebih cepat merespons, sementara yang lain tertinggal.
Kedua, penarikan parsial menciptakan rasa aman semu bagi yang merasa tidak termasuk dalam nomor bets.
Banyak orang akan berpikir, “Kalau bukan nomor itu, berarti aman.”
Padahal, yang diumumkan ke publik bukan peta risiko sistemik, melainkan potongan risiko yang teridentifikasi saat itu.
Dalam manajemen risiko, yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada, bisa jadi hanya belum terukur.
Ketiga, penarikan parsial mempertaruhkan kepercayaan pada BPOM sendiri.
Bila nanti ditemukan masalah lanjutan pada batch lain atau produk lain, publik akan menyimpulkan bahwa regulator lambat, reaktif, dan tidak transparan.
Kepercayaan yang runtuh sulit dipulihkan, dan di sektor pangan bayi, kepercayaan adalah infrastruktur sosial yang nilainya setara dengan fasilitas kesehatan.
Karena itu, argumentasi saya jelas: penarikan harus menyeluruh, minimal sebagai moratorium sementara terhadap seluruh produk Nestlé di Indonesia sampai ada mitigasi komprehensif yang bisa diverifikasi publik.
Ini bukan sikap anti industri. Ini sikap pro keselamatan dan pro tata kelola.
*Mengapa Harus Menyeluruh: Insentif, Transparansi, dan Prinsip Kehati-hatian*
Ada yang akan berkata, “Ini berlebihan, yang ditarik kan hanya dua nomor bets.” Saya justru melihat sebaliknya: justru karena yang dipertaruhkan bayi, maka prinsip kehati hatian harus jadi standar, bukan pengecualian.
Bila risiko terindikasi dari bahan baku tertentu, maka kebijakan yang masuk akal adalah memastikan bahan baku itu tidak mencemari rantai pasok lain.
Cara memastikan tidak cukup dengan pernyataan, tetapi dengan audit menyeluruh, uji lintas produk, dan keterbukaan hasil.
Penarikan menyeluruh juga mengubah insentif. Produsen akan bergerak lebih cepat, lebih serius, dan lebih terbuka jika dampaknya nyata.
Jika konsekuensinya hanya dua nomor bets, maka risiko bagi produsen adalah terbatas, dan dorongan untuk membuka informasi bisa minimal.
Dalam kebijakan publik, kita tidak boleh bergantung pada niat baik semata. Kita harus merancang sistem yang membuat perilaku aman menjadi pilihan paling rasional bagi produsen.
Lalu, ada aspek reputasi negara. Indonesia tidak boleh diposisikan sebagai pasar yang cukup ditenangkan dengan langkah minimal.
Standar keamanan pangan bayi seharusnya setinggi mungkin, karena ini menyangkut generasi masa depan.
*Solusi Kebijakan: Evaluasi BPOM dan Mitigasi Komprehensif yang Terukur*
Solusinya bukan sekadar menarik produk, lalu selesai.
Penarikan menyeluruh harus menjadi pintu masuk untuk pembenahan sistem, terutama di tengah efisiensi anggaran.
BPOM perlu melakukan evaluasi internal yang terbuka pada publik terkait kecepatan respons, mekanisme deteksi dini, dan protokol komunikasi risiko.
Evaluasi ini harus menjawab hal yang konkret: kapan sinyal risiko pertama kali diketahui, bagaimana alur koordinasi dengan produsen, bagaimana cakupan pengujian ditentukan, dan bagaimana keputusan penarikan dibuat.
Masyarakat tidak butuh jargon, masyarakat butuh kepastian proses.
Di sisi mitigasi, pemerintah harus meminta produsen melakukan audit rantai pasok bahan baku berisiko, terutama yang digunakan pada produk bayi dan anak, memperluas pengujian pada produk jadi lintas batch dan lintas kategori, serta melibatkan pihak ketiga independen.
Hasil ringkasnya harus dipublikasikan dalam bahasa yang dipahami orang tua, bukan hanya teknis untuk kalangan terbatas.
Pada saat yang sama, pemerintah harus memastikan efisiensi anggaran tidak memotong laboratorium, sampling, inspeksi, dan penguatan post market surveillance.
Kalau negara hemat di titik pengawasan pangan bayi, maka negara sedang memindahkan biaya ke keluarga: biaya kecemasan, biaya kesehatan, dan biaya sosial jangka panjang.
*Memihak Bayi adalah Standar Negara yang Beradab*
Kasus ini memberi pelajaran keras: dalam urusan pangan bayi, kebijakan tidak boleh bersandar pada rasa aman semu.
Ketika ada potensi toksin pada bahan baku, persoalan berubah dari dua nomor bets menjadi pertanyaan tentang ketahanan sistem.
Karena itu, saya berpandangan penarikan menyeluruh seluruh produk Nestlé, sebagai moratorium sementara sampai mitigasi komprehensif selesai, adalah langkah yang lebih memihak keselamatan publik.
Negara yang beradab diukur dari bagaimana ia melindungi yang paling tidak berdaya.
Bayi tidak bisa memilih produk, tidak bisa membaca label, dan tidak bisa menggugat kebijakan.
Tugas kita adalah memastikan mereka tidak menjadi kelinci percobaan dari celah pengawasan.
Kita tarik semua, kita audit, kita buka hasilnya, kita perbaiki sistem, baru kita bicara normalisasi. Selain itu, adalah perjudian kebijakan yang terlalu mahal.