Sakawarta, Jakarta – Sampai kapan kita akan terus bertanya, “Kenapa korban bencana selalu besar,” padahal peringatan dini sudah berhari-hari terdengar?
Pertanyaan ini mengganggu nurani publik di awal Desember 2025, ketika bencana hidrometeorologi memukul banyak daerah sekaligus, dari Jawa sampai Sulawesi, lalu mencapai puncaknya di Sumatra dengan skala korban yang mematahkan rasa aman kita.
Masalahnya bukan semata hujan, bukan pula sekadar alam yang “sedang marah”. Masalah utamanya adalah cara negara memimpin risiko.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, publik menunggu satu hal sederhana tetapi menentukan: negara yang tidak gagap saat tanda bahaya sudah jelas, negara yang bergerak sebelum duka memanjang.
Dalam sepekan terakhir, laporan kejadian bencana datang bertubi tubi. Banjir melanda wilayah Kebumen, Jawa Tengah, berdampak pada ribuan warga. Banjir juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur, dan Ciamis, Jawa Barat. Angin kencang merusak rumah di Sinjai, Sulawesi Selatan.
Operasi pencarian korban longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, kembali mengingatkan kita bahwa satu lereng yang runtuh dapat menghapus puluhan harapan dalam hitungan menit. Ini belum termasuk deretan kejadian yang tak sempat masuk linimasa atau media nasional, tetapi tetap menumpuk beban pada dapur rumah tangga dan ekonomi lokal.
Lalu datang pukulan paling keras: banjir dan longsor besar di Sumatra, terutama di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pada akhir November, pembaruan resmi menyebut korban meninggal di tiga provinsi itu mencapai 442 jiwa dengan ratusan orang dinyatakan hilang.
Pada 1 Desember 2025, pembaruan data resmi yang dikutip media internasional menyebut korban meninggal telah mencapai 502 jiwa. Angka ini bukan statistik, ini alarm.
Radar Sudah Bunyi, Kapal Masih Rapat
Bayangkan negara sebagai kapal besar. Saat radar sudah berbunyi, seharusnya kapal mengendus badai dan segera mengubah haluan. Awak memakai pelampung, muatan diamankan, dan celah yang bisa membuat air masuk ditutup. Yang sering terjadi justru sebaliknya: rapat koordinasi mendahului tindakan, konferensi pers mendahului logistik, dan penjelasan mendahului evakuasi.
Pada 26 November 2025, otoritas meteorologi sudah menyampaikan bahwa sistem cuaca di Selat Malaka berkembang menjadi siklon yang dapat memicu hujan sangat lebat hingga ekstrem dan angin kencang, dengan wilayah risiko mencakup Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Bahkan, catatan hujan ekstrem pada 25–27 November menunjukkan beberapa lokasi mencatat curah hujan harian yang sangat tinggi, termasuk di Aceh dan Sumatra Utara. Ini bukan kejutan. Ini tanda bahaya yang sangat jelas.
Namun, ketika bencana membesar, kita kembali menyaksikan pola yang berulang: akses jalan terputus, komunikasi terganggu, distribusi bantuan tersendat, dan laporan kehilangan keluarga bertambah hari demi hari.
Sebagian peningkatan angka korban dan orang hilang terjadi karena akses yang baru terbuka dan laporan yang baru masuk, artinya pada fase awal sistem pelaporan dan penjangkauan belum sepenuhnya siap.
Ini Bukan Soal Kehadiran di Lokasi, Ini Soal Kepemimpinan Risiko
Saya tidak menafikan kerja keras petugas lapangan. Dalam bencana besar, berbagai upaya dilakukan: pengerahan helikopter, aktivasi komunikasi darurat, distribusi genset, tenda, perahu, hingga intervensi cuaca untuk membantu proses penanganan.
Banyak pemerintah daerah juga menetapkan status siaga atau tanggap darurat. Persoalannya ada pada level hulu: apakah sinyal risiko sudah otomatis memicu tindakan yang terstandar sebelum korban berjatuhan?
Kepemimpinan bencana bukan hanya “turun meninjau” atau “mengirim bantuan”. Kepemimpinan bencana adalah memastikan tiga hal bekerja tanpa menunggu instruksi harian: satu data yang dipercaya, satu komando yang tegas, dan satu paket tindakan cepat yang bisa dijalankan BPBD sampai level desa.
Jika ini tidak terkunci, negara akan selalu terlihat sibuk, tetapi tetap terlambat.
Lebih luas lagi, pada 1 Desember BMKG mengeluarkan peringatan dini hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang yang aktif di banyak provinsi, termasuk wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Banten, Sulawesi, Kalimantan, NTT, hingga Papua.
Artinya, risiko tidak berhenti di Sumatra. Jika pola respons tidak dibenahi sekarang, kita hanya memindahkan panggung duka dari satu provinsi ke provinsi lain.
Solusi: Ubah Cara Negara Memegang Setir
Pertama, pemerintah pusat perlu menetapkan pemicu aksi yang mengikat, bukan sekadar imbauan. Ketika peringatan ekstrem keluar, harus ada protokol otomatis: pra posisi logistik, pembukaan posko di wilayah rawan, penutupan sementara jalur berisiko longsor, dan evakuasi terbatas untuk kantong risiko tinggi. Tidak semua warga harus dipindahkan, tetapi kelompok paling rentan harus diselamatkan lebih dulu.
Standar ini harus bisa diaudit: kapan peringatan keluar, kapan keputusan diambil, kapan tindakan dimulai.
Kedua, satu data harus benar benar satu. Data korban, orang hilang, lokasi pengungsian, kerusakan infrastruktur, dan kebutuhan logistik harus berada dalam satu sistem nasional yang dipakai bersama. Tanpa satu sumber kebenaran, respons akan selalu reaktif karena keputusan dibuat berdasarkan potongan informasi yang telat dan berbeda.
Ketiga, perbaiki arsitektur logistik bencana. Gudang logistik berbasis regional harus dilengkapi paket standar yang siap kirim, bukan menunggu pengadaan dan rapat. Ini termasuk kebutuhan sederhana: lampu darurat, selimut, makanan siap saji, air bersih, obat, dan alat komunikasi cadangan.
Pada bencana besar, jam pertama adalah penentu. Negara tidak boleh bergantung pada “momen pengiriman” yang baru bergerak setelah viral.
Keempat, akhiri ilusi bahwa bencana adalah urusan tanggap darurat semata. Banjir bandang dan longsor selalu memiliki jejak, mulai dari tata ruang yang longgar, drainase yang kalah oleh perubahan tutupan lahan, hingga permukiman yang tumbuh di zona bahaya tanpa perlindungan memadai.
Ini menuntut kepemimpinan lintas sektor: pekerjaan umum, kehutanan, pemda, dan penegakan aturan. Jika tidak, setiap rupiah untuk bantuan hanya menambal peristiwa, bukan memutus siklus.
Kelima, kepemimpinan nasional perlu mengubah cara berkomunikasi. Publik tidak hanya butuh kabar bahwa bantuan “sudah dikirim”. Publik butuh kejelasan keputusan, prioritas, dan tanggung jawab. Transparansi bukan beban, melainkan alat mobilisasi. Dalam bencana, ketidakpastian informasi sama berbahayanya dengan banjir itu sendiri.
Negara Tidak Boleh Menunggu Duka Mengajari Kita
Bencana dalam sepekan terakhir menunjukkan pola yang tidak bisa lagi dianggap musiman. Ketika korban meninggal bergerak dari ratusan menjadi lebih dari lima ratus dalam hitungan hari, itu tanda bahwa sistem kesiapsiagaan kita masih rapuh.
Padahal peringatan dini sudah dipublikasikan sejak awal. Maka kritik “gagap bencana” bukan untuk mempermalukan pemerintah, tetapi untuk menyelamatkan nyawa pada siklus bencana berikutnya yang, melihat peringatan dini per 1 Desember, berpotensi terjadi di banyak daerah lagi.
Kepemimpinan Presiden Prabowo akan dinilai bukan dari seberapa cepat hadir di lokasi, tetapi dari seberapa cepat negara bergerak sebelum air datang, sebelum lereng runtuh, sebelum keluarga kehilangan kabar. Kalau radar sudah bunyi, kapal tidak boleh tetap rapat. Kapal harus bergerak.