Sakawarta, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto Kembali menggodok wacana pemanfaatan lahan Lembaga Pemasyarakatan (LP) untuk dijadikan perumahan rakyat.
Maruarar Sirait, Agus Andrianto beserta stakeholdres terkait melakukan pertemuan di Ruang Rapat Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Menteri Ara menjelaskan, pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan rumah.
“Kita persiapkan semua kepastian hukum dan data-data pendukungnya seperti yang tadi ada dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan dari Bank Tanah. Semua sesuai aturan,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangannya Rabu (14/5/2025).
Kata Ara, Kementerian PKP siap melaksanakan pembangunan Lapas menjadi perumahan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mengenai bagaimana pemerintah memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa bagaimana tahanan direlokasi sesuai aturan yang berlaku.
“Hal tersebut merupakan gagasan Presiden yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang sangat strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruislag dengan tatakelola dan aturan yang benar,” katanya.
“Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkrit Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis. Dengan pemanfaatan Lapas menjadi perumahan jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya,” ucap Ara menambahkan.
Dalam waktu dekat, Ara akan menghadap ke Mensetneg untuk melaporkan sejumlah hal penting terkait progresnya, agar legalitas dan tata kelolanya semakin jelas.
“Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan dapat ada arahan, ini kan kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini adalah arahan yang kedua ya,” ucapnya.
Terkait dengan biaya anggaran pembangunan, Menteri PKP masih belum mau menyampaikan lebih lanjut. Terlebih, pihaknya juga melibatkan sejumlah developer guna mendengarkan berbagai saran dan masukan.
“Terkait anggarannya. Tadi saya katakan itu pola-pola itu yang kita lagi bangun, skemanya seperti apa, yang aman, negara tidak dirugikan. Termasuk kami juga mendengarkan masukannya dari developer, kami mendengarkan saran-saran mereka. Kalau mau berhasil kan, negaranya juga berhasil, rakyatnya juga berhasil, juga dunia usahanya juga berhasil. Jadi ada keterlibatan swasta juga,” ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut para pengembang dari PT Ciputra Development Tbk Harun Hajadi, Sinarmas Land Herry Hendarta,
PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Adhi, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Sutopo, PT Pakuwon Jati Tbk Stefanus Ridwan, Paramount Land Eko Wibowo, PT Metropolitan Land Tbk Bapak Nitik Hening, Lyman Group (Kota Baru Parahyangan) Ryan, Albertus Tommy Pranoto dan Yunan Wirahadikusumah.
“Terimakasih juga atas dukungan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto, Wamen Silmy Karim, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban, Perwakilan Badan Bank Tanah, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan kawan-kawan pengembang, didampingi jajaran Dirjen Kementerian PKP,” kata Ara.