Sakawarta, Jakarta – Apa arti “pembangunan manusia” ketika seorang anak kelas IV SD memilih mengakhiri hidupnya, lalu meninggalkan sepucuk surat untuk ibunya?
Di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), seorang bocah laki laki siswa kelas IV SD ditemukan meninggal dengan dugaan gantung diri pada 29 Januari 2026. Ia ditemukan di pohon cengkih di kebun milik neneknya, hanya beberapa meter dari pondok.
Sejumlah laporan menyebut ia juga meninggalkan secarik surat untuk sang ibu, ditulis dengan bahasa daerah Ngada. Kompas 2/2/2026 menuturkan Sebelum bunuh diri, korban sempat meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku dan pena. Namun, permohonan itu tidak dikabulkan karena ibunya tidak punya uang.
Saya tidak akan berspekulasi tentang sebabnya. Dalam isu bunuh diri, spekulasi adalah bentuk kekerasan kedua.
Namun tragedi ini cukup untuk merumuskan masalah yang lebih besar: kita sering membicarakan masa depan anak sebagai angka di laporan, tetapi abai pada ekosistem yang membuat anak merasa aman, cukup, dan bernilai.
Kita mendesain kebijakan seolah anak hanya butuh satu hal, makanan di piring, padahal yang menentukan ketahanan hidup seorang anak adalah gabungan antara gizi, ketenangan rumah, pengasuhan yang tidak tertekan oleh ekonomi, sekolah yang peka, dan layanan kesehatan jiwa yang benar benar hadir.
Dari pertanyaan itu, gagasan saya sederhana: kita harus berhenti memaksa kebijakan memilih antara “makan bergizi” atau “lapangan kerja”. Pilihan itu palsu. Dua duanya saling mengunci.
Surat dari Kebun Cengkih
Ada ironi pahit dalam detail lokasi itu: kebun cengkih, pohon yang akrab dengan kehidupan desa, tempat orang tua menggantung harapan pada hasil panen, berubah menjadi panggung tragedi seorang anak.
Kita semua tahu, di banyak rumah tangga, tekanan ekonomi tidak selalu muncul sebagai angka kemiskinan di kertas.
Ia hadir sebagai wajah lelah orang tua, amarah yang mudah meledak, pertengkaran yang makin sering, dan ruang dialog yang kian sempit.
Anak menangkap semua itu, meski orang dewasa merasa sudah menyembunyikannya rapat rapat.
Di sinilah analogi membantu kita memahami hal yang tampak kompleks.
Membicarakan kesejahteraan anak itu seperti merawat tanaman. Kita bisa menyiram daun setiap hari, tetapi jika tanahnya miskin unsur hara dan akar kekurangan ruang, tanaman tetap layu. Program makan bergizi gratis adalah siraman yang penting.
Tetapi tanahnya adalah pekerjaan yang memberi pendapatan layak, harga pangan yang terjangkau, layanan kesehatan yang bisa diakses, sekolah yang aman, dan dukungan psikologis yang cepat saat keluarga masuk fase krisis.
Jika tanahnya rapuh, siraman menjadi bantuan sementara, bukan ketahanan.
Karena itu, ketika publik mendengar pernyataan Kepala Bappenas bahwa program Makan Bergizi Gratis lebih mendesak dibanding penciptaan lapangan kerja, kritik tidak muncul karena orang menolak gizi.
Kritik muncul karena diksi “lebih penting” membuat seolah kita harus mengalahkan satu kebutuhan dasar dengan kebutuhan dasar yang lain.
Pernyataan itu dilaporkan disampaikan dalam konteks dua duanya penting, namun MBG diprioritaskan.
Tetap saja, cara membingkainya berbahaya, karena membuka jalan bagi kebijakan yang merasa cukup dengan membagi porsi makan, sambil menunda pekerjaan dan upah layak sebagai agenda “nanti”.
Ketika Kebijakan Dipaksa Memilih
Gizi memang mendesak. Indonesia masih bergelut dengan stunting, dan SSGI 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8 persen.
Ini kemajuan, tetapi artinya hampir satu dari lima balita masih menghadapi hambatan pertumbuhan yang berdampak panjang pada kemampuan belajar, produktivitas, dan kesehatan di masa dewasa.
Karena itu, MBG bisa menjadi intervensi yang masuk akal, terutama jika menyasar kelompok rentan dan memperkuat perilaku makan sehat sejak dini.
Tetapi mari jujur. Menganggap MBG “lebih penting” daripada pekerjaan itu seperti menyuntik infus gizi tanpa memastikan jantung ekonomi keluarga berdetak stabil.
Anak tidak hanya makan di sekolah. Ia hidup di rumah. Dan rumah bertahan karena ada kerja, ada penghasilan, ada harga kebutuhan pokok yang tidak merampok.
Ketika pekerjaan langka atau upah rendah, keluarga akan melakukan penyesuaian paling keras: mengurangi protein, menunda berobat, memotong biaya sekolah informal, dan menahan stres sampai meluber menjadi konflik.
Dalam kondisi demikian, MBG memang menolong, tetapi ia tidak menghapus sumber tekanan yang membuat keluarga rapuh.
Di level fiskal, prioritas juga harus dibaca dengan kaca pembesar.
Diskusi publik menyebut kebutuhan anggaran MBG bisa sangat besar, bahkan ada pemberitaan yang merujuk alokasi hingga ratusan triliun pada horizon anggaran berikutnya.
Di sisi lain, kajian kebijakan lembaga riset mencatat pembahasan tahap awal MBG sempat berada pada kisaran Rp 71 triliun untuk tahap pertama, dengan fokus bertahap dan target kelompok tertentu.
Dua gambaran ini memberi pesan yang sama: MBG bukan program kecil.
Ia menuntut tata kelola, targeting, dan kapasitas pelaksana yang matang agar tidak menjadi beban fiskal yang mengorbankan ruang belanja penciptaan kerja, perlindungan sosial, dan layanan dasar.
Masalahnya bukan MBG atau pekerjaan. Masalahnya adalah cara pikir kebijakan yang mengubah kebutuhan dasar menjadi lomba prioritas, seolah satu bisa menang tanpa yang lain.
Gizi Butuh Dapur yang Menyala
Kalau kita ingin bicara tentang gizi, kita tidak bisa melupakan dapur.
Dapur menyala karena ada daya beli. Daya beli lahir dari kerja dan pendapatan. Itulah kenapa pekerjaan bukan sekadar angka kesempatan kerja, melainkan infrastruktur sosial.
Pekerjaan yang layak membuat keluarga mampu membeli makanan bergizi di luar jam sekolah, membayar transport ke puskesmas, dan menjaga ritme rumah tangga agar tidak runtuh oleh kecemasan harian.
Kebijakan gizi yang tidak disertai strategi kerja berisiko menciptakan ilusi keberhasilan. Anak kenyang di sekolah, tetapi pulang ke rumah yang tetap kekurangan.
Anak mendapat asupan siang, tetapi kualitas sarapan dan makan malam tetap minim. Lebih jauh, anak tumbuh di lingkungan yang tegang karena orang tua memikul beban hidup tanpa penyangga.
Dalam isu bunuh diri, WHO menekankan bahwa pencegahan membutuhkan koordinasi lintas sektor, tidak bisa mengandalkan satu pendekatan.
Bahkan data bunuh diri sendiri sering menghadapi tantangan pelaporan. Studi tentang profil statistik bunuh diri Indonesia menyoroti isu underreporting dan perlunya sistem data yang lebih kuat.
Artinya, kasus seperti di Ngada tidak bisa kita anggap anomali yang selesai dengan belasungkawa. Ia harus dibaca sebagai sinyal bahwa jaring pengaman sosial, layanan kesehatan jiwa, dan ekosistem perlindungan anak belum cukup peka.
Menyatukan MBG, Kerja, dan Kesehatan Jiwa
Jadi apa yang seharusnya dilakukan?
Pertama, MBG harus didesain sebagai program gizi yang presisi, bukan sekadar program “bagi bagi makan”. Ketepatan sasaran ke kelompok rentan dan daerah 3T, kualitas menu, standar keamanan pangan, serta transparansi rantai pasok harus menjadi pondasi.
Jika tidak, MBG mudah berubah menjadi proyek logistik raksasa yang rawan kebocoran dan tidak menghasilkan perbaikan gizi yang nyata.
Kedua, agenda penciptaan kerja tidak boleh diposisikan sebagai kompetitor MBG, melainkan pasangan kebijakan.
Negara perlu memastikan penciptaan lapangan kerja yang produktif dan upah yang memberi ruang hidup layak, terutama di sektor yang menyerap tenaga kerja lokal.
Ketika pekerjaan menguat, manfaat MBG menjadi lebih permanen karena keluarga punya daya beli untuk menjaga kualitas makan setiap hari. MBG bisa menjadi jembatan, sementara pekerjaan adalah jalan panjang.
Ketiga, tragedi anak di Ngada menuntut penguatan layanan kesehatan jiwa dan perlindungan anak yang hadir sampai ke sekolah dan desa.
Kita membutuhkan mekanisme deteksi dini di sekolah, pelatihan guru untuk mengenali tanda distress, jalur rujukan yang cepat ke layanan psikolog dan psikiater, serta dukungan bagi orang tua. Indonesia memiliki layanan dukungan seperti Healing119 yang dapat diakses melalui 119 untuk situasi krisis psikologis.
Namun layanan semacam ini harus dipastikan benar benar responsif, mudah diakses, dan dikenal luas, bukan sekadar ada di poster.
Keempat, cara para pejabat berkomunikasi harus lebih bertanggung jawab.
Kalimat “lebih penting daripada lapangan kerja” mungkin terdengar tegas, tetapi ia mengirim pesan kebijakan yang salah: seolah pekerjaan adalah kemewahan, padahal ia kebutuhan dasar.
Yang dibutuhkan publik adalah penjelasan yang menyatukan, bahwa MBG dikerjakan sambil mempercepat penciptaan kerja, karena keduanya adalah pilar yang sama sama menopang kehidupan anak.
Pada akhirnya, surat yang ditinggalkan seorang anak untuk ibunya seharusnya memaksa kita meninjau ulang makna “prioritas”.
Prioritas bukan memilih satu dan menyingkirkan yang lain. Prioritas adalah menyusun urutan kerja tanpa memutus keterkaitan.
Jika negara ingin sungguh sungguh melindungi anak, maka piring makan di sekolah harus berjalan seiring dengan dapur yang menyala di rumah, kelas yang aman di sekolah, dan telinga yang mendengar saat anak tidak baik baik saja. Tragedi di Ngada adalah pengingat yang terlalu mahal untuk diabaikan.