Sakawarta, Jakarta – Menjelang tutup tahun 2025 ini, apakah daya beli masyarakat benar benar menguat, atau hanya tampak ramai karena musim diskon dan euforia liburan?
Masalahnya ada dua lapis. Lapis pertama adalah “rata rata” daya beli nasional yang terlihat masih bergerak.
Lapis kedua adalah ketimpangan pengalaman belanja: bagi sebagian rumah tangga, belanja akhir tahun terasa normal, tetapi bagi banyak keluarga menengah bawah, yang terasa justru pilihan yang makin sempit, antara bayar kebutuhan pokok atau memenuhi kebutuhan sekolah dan kesehatan.
Gagasan kuncinya begini: daya beli bukan sekadar soal harga turun atau diskon besar, melainkan tentang napas penghasilan yang sanggup mengejar biaya hidup sehari hari.
Daya beli akhir tahun: terlihat hidup, tetapi tidak merata
Kalau kita pakai kacamata makro, tanda tandanya tidak suram. Inflasi nasional November 2025 tercatat 2,72 persen (year on year), masih berada dalam koridor target Bank Indonesia.
Keyakinan konsumen juga tergolong optimistis, misalnya indeks keyakinan konsumen Oktober 2025 berada di level 121,2, naik dari September.
Sementara itu, survei penjualan eceran Bank Indonesia menunjukkan ekspektasi penjualan ritel Oktober 2025 tumbuh 4,3 persen (yoy), menguat seiring pola musiman menjelang Natal dan Tahun Baru.
Namun, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, ada nuansa penting.
November 2024 inflasi tercatat 1,55 persen (yoy). Artinya, tahun ini tekanan harga lebih tinggi daripada tahun lalu.
Selisihnya bukan sekadar angka; bagi rumah tangga yang sebagian besar belanjanya untuk makanan, transport, dan biaya pendidikan, kenaikan kecil sekalipun terasa seperti mengencangkan ikat pinggang satu lubang lagi.
Analogi yang mudah: daya beli itu seperti perahu nelayan. Ombak inflasi mungkin tidak setinggi badai, tetapi kalau angin penghasilan tidak cukup kencang, perahu tetap sulit melaju.
Di statistik nasional perahu tampak bergerak, tetapi di banyak rumah tangga, dayungnya lebih berat.
Apa yang menekan dan apa yang menopang?
Ada tiga penekan utama yang sering muncul di lapangan.
Pertama, tekanan biaya hidup yang paling cepat terasa biasanya datang dari kelompok pangan dan kebutuhan harian.
Ketika harga pangan bergejolak, rumah tangga menengah bawah tidak punya “ruang bantalan” karena proporsi belanja pangannya besar.
Kedua, faktor nilai tukar dan biaya impor. Rupiah yang melemah sepanjang 2025 menambah risiko “inflasi impor” pada komoditas tertentu dan bahan baku, lalu merembet ke harga barang jadi.
Bank Indonesia sendiri menekankan fokus stabilisasi rupiah, dan pada Desember 2025 kembali menahan suku bunga acuannya.
Dalam bahasa sederhana, ketika nilai tukar rentan, menjaga harga tetap jinak menjadi pekerjaan yang lebih melelahkan.
Ketiga, kualitas pertumbuhan pendapatan. Daya beli bertahan jika pendapatan riil naik, bukan hanya nominal.
Data upah rata rata buruh Februari 2025 sekitar Rp3,09 juta per bulan memberi gambaran kapasitas belanja pekerja formal, tetapi juga mengingatkan bahwa banyak pekerja berada di bawah rata rata itu.
Apalagi porsi pekerja informal masih besar, sehingga “gaji bulanan” bukan pengalaman semua orang.
Di sisi penopang, konsumsi rumah tangga tetap menjadi jangkar ekonomi.
Pada Triwulan II 2025, konsumsi rumah tangga disebut berkontribusi sekitar 54,25 persen terhadap PDB.
Ini menjelaskan mengapa pemerintah dan pelaku usaha begitu agresif mendorong belanja akhir tahun: karena mesin ekonomi Indonesia paling responsif ketika rumah tangga merasa aman dan berani membelanjakan uang.
Diskon dan subsidi: obat cepat, tetapi jangan salah dosis
Program diskon dan subsidi pemerintah untuk mendorong konsumsi akhir tahun sering diperlakukan seperti “vitamin”.
Ada manfaatnya, tetapi vitamin tidak menggantikan makanan bergizi.
Ambil contoh Harbolnas 2025. Pemerintah menargetkan transaksi mencapai Rp35 triliun, dengan promosi diskon besar di platform dagang elektronik.
Dari sisi psikologi pasar, ini efektif membangun suasana belanja dan mendorong transaksi. Tetapi kita perlu jujur: banyak diskon bekerja lebih sebagai pemindahan waktu belanja, bukan penambahan daya beli yang sejati.
Orang yang memang sudah berniat membeli barang tahan lama akan menunggu momen diskon, lalu checkout di Desember, bukan Oktober.
Ekonomi tampak ramai, tetapi dompet tidak otomatis lebih tebal.
Subsidi dan bantuan yang tepat sasaran, di sisi lain, lebih dekat dengan “payung” daripada “kembang api”.
Diskon besar itu seperti kembang api, terang dan meriah, tetapi cepat selesai. Bantuan yang menurunkan beban kebutuhan pokok lebih seperti payung, tidak membuat pesta, tetapi menjaga orang tetap bisa berjalan saat hujan.
Masalahnya, efektivitas subsidi sangat tergantung desain. Kalau sasarannya meleset, subsidi berubah menjadi “diskon untuk yang tidak terlalu butuh”, sementara yang benar benar rentan hanya menerima sisa.
Karena itu, ukuran keberhasilan program bukan sekadar ramai transaksi, melainkan apakah konsumsi kelompok bawah naik tanpa mengorbankan kebutuhan esensial lain, dan apakah inflasi pangan tetap terkendali.
Menjaga daya beli itu seperti merawat mesin, bukan menambah dekorasi
Kita sering terjebak mempercantik etalase, padahal mesin di belakang toko sedang aus.
Diskon membuat etalase meriah, tetapi daya beli jangka menengah ditentukan oleh empat perbaikan yang lebih mendasar.
Pertama, perkuat bantalan langsung untuk menengah bawah lewat bantuan tunai dan bantuan pangan yang benar benar presisi, berbasis data penerima yang rutin dibersihkan dan diperbarui.
Bantuan tunai itu “oli” paling cepat untuk mengurangi gesekan, karena keluarga bisa menutup kebutuhan paling mendesak sesuai kondisi mereka.
Kedua, stabilkan harga pangan dengan intervensi yang lebih hulu ke hilir.
Fokusnya bukan hanya operasi pasar sesaat, tetapi perbaikan rantai pasok: gudang, transport dingin untuk komoditas tertentu, kepastian distribusi antar daerah, dan mitigasi gangguan cuaca.
Ketika harga pangan stabil, masyarakat menengah bawah tidak perlu “memotong” belanja penting lain.
Ketiga, dorong pendapatan riil lewat penciptaan kerja yang cepat terserap dan peningkatan produktivitas UMKM.
Konsumsi tidak bisa terus disuntik; ia harus tumbuh dari rasa aman bekerja. Di titik ini, kebijakan publik perlu mengutamakan sektor yang padat karya, mudah menyerap tenaga kerja, dan punya rantai nilai domestik kuat.
Keempat, koordinasi fiskal dan moneter harus menjaga ekspektasi.
Inflasi yang terjaga dalam target memberi ruang bernapas, tetapi pelemahan rupiah dan biaya kredit tetap perlu dikelola agar tidak menjadi beban baru bagi rumah tangga.
Ketika rumah tangga percaya harga stabil dan kerja tersedia, mereka belanja bukan karena diskon, melainkan karena yakin.
Mengukur keberhasilan dari dapur rumah tangga, bukan dari keramaian mal
Akhir tahun selalu punya ilusi optik. Mal penuh, paket belanja menumpuk di kurir, dan linimasa media sosial ramai promosi. Tetapi kebijakan publik tidak boleh terpukau oleh keramaian. Ukurannya harus kembali ke dapur rumah tangga: apakah lauk harian tetap terbeli, biaya sekolah tidak menunggak, dan ada sisa untuk tabungan darurat.
Diskon dan subsidi bisa membantu, tetapi hanya efektif jika menjadi jembatan menuju perbaikan yang lebih struktural: pangan stabil, pekerjaan tersedia, dan pendapatan riil naik. Tanpa itu, kita hanya merayakan konsumsi yang dipercepat, bukan daya beli yang menguat.