Sakawarta, Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Kementerian PKP) menggelar akad massal untuk 50.030 unit rumah subsidi yang digelar di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Provinsi Banten.
Ini merupakan akad massal kedua kolaborasi antara BP Tapera bersama Kementerian PKP dan stakeholders terkait, setelah sebelumnya dilakukan di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, pada September 2025 lalu yang turut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, akad massal di Banten digelar secara hybrid. Sebanyak 300 akad dilakukan di lokasi acara, diikuti 11 Bank Penyalur.
“Sedangkan sisanya 49.730 akad lainya akan berlangsung secara online diikuti oleh 39 Bank Penyalur yang tersebar di 33 provinsi di 110 titik di kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Heru dalam keterangan resmi pada Sabtu (20/12/2025).
Heru tak bisa memungkiri akad massal ini, seperti kegiatan sebelumnya yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto pada 29 September 2025 lalu.
”Memberikan dampak positif pada tingginya penyaluran FLPP di tahun ini,” ujar Heru Pudyo Nugroho.
Berdasar data penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk periode 19 Desember 2025 tercatat berada di angka 263.017 unit senilai Rp32,67 triliun dari 39 Bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan dan didukung oleh 7.998 pengembang.
Adapun rumah subsidi ini tersebar di 12.981 perumahan di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.
“Data tersebut memperlihat bahwa KPR subsidi terbukti laris manis menjelang akhir tahun. Banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menyatakan minatnya untuk memperoleh KPR subsidi tersebut. Data tersebut sekaligus menunjukkan angka tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak tahun 2010,” ujarnya.
Tercatat dalam empat tahun terakhir penyaluran dana FLPP menjadi 109.253 unit di tahun 2020. Kemudian tahun 2021 meningkat penyaluran dana FLPP menjadi 178.728 unit. Tahun 2022 sebanyak 226.000 unit dan tahun 2023 sebanyak 229.000 unit. Penyaluran dana FLPP sempat mengalami penurunan tahun 2024 sebesar 200.300 unit.
”Tren ini menunjukkan menguatnya penyaluran pembiayaan perumahan bagi MBR, salah satunya karena percepatan kolaborasi lintas sektor dan kerja apik stakeholder ekosistem perumahan di tahun 2025,” katanya.
Heru menyebutkan, pemilihan lokasi akad massal 50.030 unit rumah subsidi di Pondok Banten Indah (PBI) ini dilakukan dengan pertimbangan matang.
PT Kawah Anugrah Property, pengembang PBI, mengusung konsep subsidi rasa klaster dengan desain gaya Eropa yang membedakannya dari perumahan subsidi lainnya.
PBI sendiri berfokus pada rumah subsidi dengan porsi 95% dari total unit. Sedangkan sisanya 5% adalah unit komersial.
Proyek yang diluncurkan pada April 2025 ini menempati lahan seluas 20 hektare dan berpotensi dikembangkan hingga 60 hektare.
Pada lahan 20 hektare yang sudah masuk dalam site plan, terdapat sekitar 1.600 unit rumah subsidi dan 150 unit rumah klaster. Untuk tipe rumah subsidi memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas tanah 60 meter persegi.
Heru menyebut, salah satu keunggulan utama PBI adalah lokasi yang sangat strategis, berada di pinggir jalan nasional dan dekat dengan berbagai fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat kota.
Selain itu, untuk kualitas bangunan, setiap unit rumah subsidi sudah menggunakan dinding ganda untuk privasi lebih baik dan infrastruktur jalan yang lebar.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan ekosistem perumahan untuk penyaluran tertinggi sepanjang sejarah. Kami berharap, tahun 2026 kinerja penyaluran dana FLPP akan semakin cemerlang,” ungkap Komisioner Heru optimis.
Adapun serah terima kunci rumah akan diwakili 10 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara simbolis, terdiri dari profesi guru bernama Diki Mubarok, tuna netra plus seorang tukang pijat bernama Suyono, pedagang kopi keliling bernama Sanah Maemunah, pengemudi ojek online (Ojol) bernama Suparmin, penjual seblak bernama Fauzi Nurdian, TNI bernama Raihan Ahmad Aidil, buruh bernama Isti Siti Fatimah, dai Bayu Bina Anggara, tukang cukur bernama Ahmad Kurniadi, dan nelayan bernama Airin Ajiyanti.
Heru menerangkan, direncanakan dilakukan dialog bersama Presiden RI Prabowo dengan peserta akad dari Papua yang diwakili oleh Adrian Yawan, yang merupakan seorang admin Badan Keuangan Daerah Kab Sarmi Jayapura.
Kemudian juga akan hadir secara online debitur MBR dari NTB yang memiliki usaha kelontong, dengan Lalu Atha Yuda Fansyuri.
Selain itu ada dari Sulawesi Selatan, seorang wiraswasta Bernama Herni. Herni bekerja di toko warnet dan Komputer. Selanjutnya dari Kalimantan Barat, Sri Wulandari, memiliki usaha warung serta perwakilan MBR dari Sumatera Utara, Andi Pinem, jualan sayur hasil bumi.