Sakawarta, Jakarta – Pakar sekaligus Guru Besar Universitas Andalas (Unand) Prof. Syafruddin Karimi mengatakan bencana banjir dan longsor yang menerjang wilayah Sumatra pada akhir November 2025, memberikan pelajaran keras kepada semua pihak, utamanya pemerintah.
Menurut dia, selama hutan dihilangkan untuk keuntungan jangka pendek dan tata ruang mengabaikan kontur alam, maka hampir dapat dipastikan setiap musim hujan datang bakal menyimpan potensi tragedi baru seperti yang baru-baru ini terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Jika pemerintah menjadikan peristiwa ini sebagai titik balik, Sumatra dapat memasuki fase pembangunan yang lebih dewasa, hutan dipandang sebagai infrastruktur protektif, bukan cadangan lahan kosong,” kata Syafruddin dalam keterangannya pada Sabtu (13/12/2025).
Di sisi bersamaan, menurut dia, Daerah Aliran Sungai atau DAS juga harus dibaca sebagai sistem terpadu, bukan potongan-potongan izin dan kebijakan ekonomi yang menghitung biaya bencana masa depan.
“Bukan hanya laba tahun berjalan,” ujarnya.
Prof. Syafruddin menekankan, tanpa perubahan cara berpikir dan cara mengeluarkan izin, maka banjir bandang dan longsor berikutnya, diprediksi hanya menunggu giliran.
Maka itu, kata dia, harus ada paradigma bahwa hutan yang berdiri bukan beban, melainkan polis asuransi ekologis dan sosial yang paling masuk akal.
“Banjir bandang dan longsor yang menelan ratusan-ribuan nyawa dan merusak puluhan ribu rumah memperlihatkan harga yang harus dibayar ketika polis itu dicairkan dengan cara yang salah seperti ditebang, dibalak, dan dikonversi tanpa menghitung biaya kerusakan yang datang kemudian,” kata Syafruddin Karimi.