Sakawarta.com, Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan usulan penambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun untuk tahun anggaran 2026, guna mendukung kelanjutan proyek Multi Years Contract (MYC) dan pembangunan infrastruktur baru di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Basuki menerangkan, pagu indikatif OIKN pada 2026 sebenarnya senilai Rp5,05 triliun sehingga pihaknya mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun. Dengan demikian, total anggaran OIKN pada 2026 menjadi Rp21,18 triliun.
Menurut dia, usul tersebut telah disampaikan kepada Menteri keuangan Sri Mulyani melalui Surat Kepala Otorita IKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 pada 4 Juli 2025.
“Pagu indikatifnya baru 5 sehingga kita membutuhkan 16,13,” kata Basuki Hadimuljono kepada wartawan di Gedung DPR RI pada dikutip Jumat (11/7/2025).
Menurut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis H. Sumadilaga, tambahan anggaran itu akan berfokus pada ruang lingkup proyek baru seperti pembangunan gedung yudikatif dan legislatif.
“Ruang lingkupnya adalah pembangunan gedung yudikatif dan legislatif, itu 7 paket pekerjaan. Kemudian jalan di sekitar kawasan pusat pemerintahan, embung, serta sistem air minum,” ujarnya dikutip dari tempo.co.
Selain pembangunan infrastruktur dasar, Basuki juga menyoroti kebutuhan anggaran untuk Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Proyek hunian tersebut terdiri dari 8 menara rumah susun dan 109 rumah tapak (landed house).
“Untuk KPBU, sekarang tinggal menunggu tanda tangan Bu Menteri Keuangan untuk availability payment-nya. Semua sudah diproses. Landed house oleh Intiland dan 8 tower itu oleh Nindya Karya,” jelasnya.
Untuk proyek ini, Basuki menyebut pihaknya mengacu pada referensi finansial berdasarkan proyek sebelumnya.
“Karena referensinya dari rusun yang kita bikin dan RTJM yang sudah ada. Itu referensi keuangan FS-nya dia. Kalau kurang, baru APBN,” ujarnya.
Berdasarkan keterangan resmi, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebutuhan anggaran pembangunan IKN hingga 2028 sebesar Rp 48,8 triliun yang akan dialokasikan untuk mendanai sejumlah pembangunan strategis tahap kedua, menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 mendatang.
