Guru Besar Unair Ungkap Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter Negara Vietnam, China dan Indonesia
Sakawarta, Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof. Dr. Rahma Gafmi mengungkapkan, kebijakan fiskal dan moneter di Vietnam, Tiongkok, dan Indonesia menunjukkan strategi yang berbeda-beda.
“Dibentuk oleh tujuan ekonomi, kendala kebijakan, dan konteks makroekonomi masing-masing,” kata Rahma dalam keterangannya dikutip Kamis (20/11/2025).
Rahma menjelaskan, Vietnam lebih menekankan pada ekspansi fiskal yang bijaksana serta ruang moneter terbatas.
Profesor Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan Unair itu berpendapat, Vietnam memprioritaskan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan, merencanakan peningkatan investasi publik di bidang infrastruktur, transformasi digital, dan energi, sambil menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat yang aman.
“Pemerintah Vietnam menargetkan peningkatan pendapatan APBN sebesar 25% pada tahun 2025, dengan fokus pada pengetatan belanja rutin, modernisasi kebijakan perpajakan, dan perluasan basis pajak, terutama di sektor e-commerce,” ujarnya.
Di sisi bersamaan, ruang kebijakan moneter Vietnam lebih terbatas karena perbedaan suku bunga dan tekanan mata uang.
“Kebijakannya akomodatif namun terkendali, dengan pertumbuhan kredit yang cermat dan penekanan pada penyelarasan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dan makroekonomi,” tuturnya.
Kemudian, Republik Rakyat China (RRC) atau Tiongkok, menurut dia, menekankan pada aspek stimulus fiskal yang kuat, serta instrumen moneter yang fleksibel.
Rahma menerangkan, Tiongkok mengadopsi langkah-langkah fiskal kontra-siklus yang kuat pada tahun 2025, meningkatkan rasio defisit terhadap PDB menjadi 4%, dan meluncurkan penerbitan obligasi pemerintah daerah dalam skala besar, di mana sebagian besar untuk infrastruktur dan inovasi.
“Pemerintah Tiongkok juga menerbitkan obligasi pemerintah daerah khusus ultra-panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis dan pertumbuhan jangka Panjang,” ucapnya.
Selain itu, kebijakan moneter Tiongkok tetap “longgar secara wajar”, dengan penerapan pemotongan suku bunga dan persyaratan cadangan wajib secara berkala untuk menjaga likuiditas dan menurunkan biaya pembiayaan.
“Bank sentral berfokus untuk mendukung permintaan domestik dan siap menyesuaikan diri jika volatilitas global memengaruhi nilai tukar atau arus modal,” ucap Rahma.
Sementara Indonesia, kata Rahma, menekankan pada sikap fiskal netral dan pelonggaran moneter bertahap.
Menurut dia, kebijakan fiskal Indonesia relatif netral untuk tahun 2025 ini, di mana pengeluaran baru untuk program sosial semisal pada Makanan Bergizi Grtais (MBG) dan investasi dana kekayaan negara diimbangi oleh pengurangan di sektor lain, sehingga ekspansi fiskal secara keseluruhan tetap terkendali.
“Efisiensi belanja publik dan peningkatan penargetan rumah tangga rentan merupakan prioritas kebijakan, alih-alih stimulus yang luas,” kata Rahma.
Rahma berpendapat, Bank Indonesia atau BI memulai pelonggaran moneter secara hati-hati dengan memangkas suku bunga pada awal tahun 2025, dengan pemangkasan bertahap lebih lanjut dimungkinkan jika inflasi tetap dalam target dan rupiah stabil.
“Fokus utama adalah mempertahankan pengendalian inflasi sekaligus mendukung pertumbuhan di tengah ketidakpastian global,” kata Rahma Gafmi.
