Sakawarta, Jakarta — Kredit Program Perumahan (KPP) dan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diperkuat untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha dan memiliki hunian layak.
Program tersebut dibahas dalam Sosialisasi KPP dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar Bank BNI di Gedung Graha Jalapuspita, Jakarta.
Direktur Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Bukhori Sirait menjelaskan, KPP ditujukan bagi masyarakat kecil, terutama pelaku UMKM, melalui akses kredit dengan suku bunga khusus yang lebih terjangkau.
“KPP hadir untuk membantu masyarakat kecil dan pelaku UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang lebih terjangkau, sehingga usaha dapat berkembang sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujar Bukhori Sirait dalam keterangannya dikutip Minggu, 13 September 2026.
Sementara itu, Kepala Divisi Pemasaran Rumah Tapak Wilayah Tengah BP Tapera Mungki Indriati Pratiwi menyampaikan, KPR FLPP terus dikembangkan agar menjangkau lebih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Salah satunya melalui tenor hingga 40 tahun untuk menekan besaran cicilan.
Program ini juga dapat membiayai rumah susun, termasuk bagi masyarakat yang bekerja di Jakarta, Tangerang, dan Depok.
“Dengan tenor hingga 40 tahun, KPR FLPP diharapkan semakin inklusif dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau,” kata Mungki.
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk memperkuat sinergi pemerintah, perbankan, serta ekosistem perumahan dalam mengatasi backlog nasional.
Menteri PKP mendorong percepatan penyaluran rumah subsidi dan kolaborasi seluruh pihak untuk mencapai target 350.000 rumah subsidi pada 2026.
“Target 350.000 rumah subsidi tahun ini harus kita capai bersama. Saya mengajak seluruh ekosistem perumahan untuk memperkuat kolaborasi dan mempercepat penyaluran,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait. []
