Sakawarta, Jakarta – Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) meyakini pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) tidak memiliki urgensi dan sarat akan berbagai persoalan institusional dari tata kelola, transparansi, serta konflik kepentingan.
Perwakilan AEI, Lili Yan Ing menerangkan, setidaknya terdapat empat isu dan permasalahan terkait Danantara yang disampaikan pada diskusi pada Selasa (18/11/2025) kemarin.
Pertama, tumpang tindihnya peran Danantara. Kedua, masalah pembiayaan Danantara. Ketiga, permasalahan tata kelola Danantara. Keempat, hubungan antara BUMN dan dunia usaha dengan adanya risiko dominasi negara dan implikasi pada kesehatan usaha domestik termasuk usaha kecil dan menengah.
Perwakilan AEI lainnya Yose Rizal D. menambahkan, bentuk kehadiran Danantara Indonesia saat ini belum dapat menjawab tantangan pembangunan Indonesia dan menumbuhkan risiko baru.
“Seperti Aliansi Ekonom Indonesia telah sampaikan dalam Tujuh Desakan Darurat Ekonomi, bentuk Danantara saat ini dapat memperparah misalokasi sumber daya serta sarat dengan permasalahan institusi,” katanya dikutip dari rilis pers resmi pada Sabtu (22/11/2025).
Pertama, lanjutnya, terkait misalokasi sumber daya, besarnya dominasi badan usaha negara dapat menurunkan tingkat kompetisi dalam pasar dan menekan daya saing usaha lokal.
Kedua terkait institusi, pihaknya melihat adanya permasalahan dalam penentuan aksi korporasi yang bukan berdasarkan indikator ekonomi yang transparan serta terukur.
“Dan tatanan institusi Danantara yang belum menjadi solusi atas coordination problem yang marak dalam pengelolaan badan usaha negara,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, para ekonom menyoroti ketidakjelasan mandat dan tumpang-tindihnya peran yang Danantara ampu, mulai dari sovereign wealth fund, lembaga pembiayaan pembangunan, entitas yang berorientasi profit, hingga penyedia dana proyek pemerintah.
AEI menekankan bahwa tanpa kejelasan prioritas, potensi kontradiksi antar-peran akan sangat besar dan dapat menimbulkan risiko bagi pengelolaan aset negara.
Diskusi juga menekankan urgensi menetapkan ukuran keberhasilan dan KPI setiap fungsi, sehingga arah kebijakan Danantara dapat dievaluasi secara teknokratis dan akuntabel.
“Kita perlu memastikan bahwa Danantara tidak menjadi keranjang serba ada yang justru membingungkan arah kebijakan. Apakah akan berperan menjadi investor pada teknologi strategis misalnya? Bagaimana peran Danantara sebagai pengelola aset negara dalam pasar? Mandat yang tumpang tindih tanpa prioritas yang jelas berisiko menciptakan konflik kepentingan dan melemahkan tata kelola,” ujar Jahen F. Rezki, perwakilan lainnya.
Dalam diskusi mengenai struktur pembiayaan Danantara, para ekonom menilai bahwa ketidakjelasan sumber pendanaan menjadi isu mendasar, terutama karena Indonesia telah mengalami defisit fiskal selama 20 tahun dan defisit transaksi berjalan dalam sebagian besar 15 tahun terakhir.
Sedangkan sovereign wealth fund umumnya dibentuk pada kondisi surplus, hal yang Indonesia tidak hadapi akhir-akhir ini sehingga kebutuhan pendanaan yang besar menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh Danantara akan bergantung pada utang dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi manajemen utang nasional yang kini telah mencapai sekitar 40% dari PDB.
“Muncul kekhawatiran bahwa ekspansi pembiayaan Danantara justru akan menimbulkan crowding-out terhadap sektor swasta, meningkatkan biaya modal, dan mengurangi ruang gerak investasi domestik,” ujar Teuku Riefky.
Para ekonom juga menyoroti hilangnya potensi penerimaan negara melalui dividen BUMN yang kini dialihkan ke Danantara, sehingga menambah urgensi untuk memastikan tata kelola pembiayaan yang transparan dan akuntabel.
Dalam sesi yang membahas tata kelola, para ekonom menyoroti bahwa Danantara menghadapi tantangan fundamental yang tidak hanya terkait transparansi dan pelaporan, tetapi juga rangkap jabatan, potensi konflik kepentingan, serta ketidakjelasan mekanisme meritokrasi dalam penunjukan pejabat di Danantara maupun BUMN.
“Selain itu, tekanan politik terhadap Danantara hampir tak terhindarkan mengingat besarnya kepentingan yang terlibat,” tambah Mervin G. Hamonangan.
Kekhawatiran semakin besar akan tidak jelasnya strategi besar dari Danantara, misalnya apa yang mereka rencanakan berkaitan dengan Pertamina dan PLN.
“Dengan institutional framework dan prioritas peran yang belum jelas dan transparan, bukan hanya ada risiko dari misalokasi sumber daya, namun juga bagaimana usaha yang dilakukan oleh badan usaha negara dapat sejalan dengan prioritas negara dalam pelestarian lingkungan dan keberpihakan pada masyarakat dan usaha lokal,” ujar Milda Irhamni.
Dalam sesi yang membahas strategi bisnis BUMN, diskusi menekankan bahwa dominasi negara di berbagai sektor ekonomi telah menciptakan distorsi pasar. Para peserta mempertanyakan bagaimana strategi untuk meminimalkan distorsi tersebut apabila berbagai keistimewaan tetap dipertahankan, seperti misalnya dalam penerbitan Patriot Bond baru-baru ini.
Diskusi juga mengangkat topik terkait bagaimana Danantara dapat mengarahkan BUMN agar tidak hanya kuat di pasar domestik tetapi mampu bersaing secara bermartabat di tingkat global.
“Kami tentu mendukung aspirasi untuk mendorong BUMN menjadi perusahaan global yang kompetitif tanpa bersandar pada privilese negara. Bagaimana tujuan ini dicapai? Tentu diperlukan komitmen pada good governance dan peningkatan daya saing riil,” ujar Talitha Chairunissa.
Aliansi Ekonom Indonesia diwakili oleh delapan ekonom, di antaranya Jahen F. Rezki, Lili Yan Ing, Mervin Goklas Hamonangan, Milda Irhamni, Rizki Nauli Siregar, Talitha Chairunissa, Teuku Riefky, Yose Rizal D. Hadir menerima perwakilan AEI dari Danantara Indonesia di antaranya Muliaman Hadad, Pandu Sjahrir, Rohan Hafas, Reza Yamora Siregar, Heikal Ruslan, Krizia Darius Liauw, dan Michael Reza Say.
