BP Tapera Kawal Program 20 Ribu Rumah untuk Guru, Nilai Pembiayaan Capai Rp3,4 Triliun
Skema pembiayaan yang dapat digunakan adalah KPR FLPP untuk masyarakat umum dan guru non-PNS. Sedangkan KPR Tapera untuk guru PNS.
Sakawarta, Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Bank Tabungan Negara (BTN), meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia di Pesona Kahuripan 10, Bogor, Jawa Barat pada Selasa (25/3/2025).
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut program 20 ribu rumah subsidi untuk guru ini menjadi langkah kolaborasi lintas sektor dalam rangka membantu para tenaga pengajar di seluruh wilayah Indonesia, agar memiliki rumah yang layak dan terjangkau.
Heru menceritakan, program ini terealisasi usai dirinya bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengadakan rapat pada 7 Februari 2025 lalu, menggodok pentingnya pembangunan perumahan untuk guru, didukung dengan konsolidasi data oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Sinergi konkret antara kementerian dan lembaga tersebut akhirnya menunjuk BTN sebagai bank pelaksana tunggal dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia,” kata Heru Pudyo Nugroho melalui keterangan resmi, dikutip Rabu (26/3/2025).
“Ini merupakan penghormatan bagi kami menyiapkan data dimana digunakan untuk mengambil kebijakan dalam kolaborasi ini untuk membantu guru dalam memiliki rumah. Model kolaborasi ini sangat efektif dan efisien,” ujar Kepala BPS Amalia Adininggar menambahkan.
Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi ini. Ia berharap guru bisa bekerja lebih baik, fokus pada pendidikan.
“Guru adalah agen pembelajaran, agen perubahan dan pembangunan peradaban,” ucap Abdul Mu’ti.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengharapkan dengan adanya kolaborasi antar lintas sektor ini tidak ada lagi program yang tidak tepat sasaran.
“Data BPS sangat membantu dan diharapkan setelah tepat sasaran juga berkualitas seperti perumahan saat ini,” ujar Menteri Ara.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan, pihaknya akan terus mendukung program 3 juta rumah dengan pembiayaan terjangkau bagi semua masyarakat Indonesia.
Saat ini, kata dia, BP Tapera mengelola dua program, yaitu dari dana peserta yang dikenal dengan pembiayaan Tapera dan program kedua yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Sejak tahun 2022 hingga per saat ini kami telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp81,7 Triliun untuk 697.913 unit rumah. Sedangkan pada Pembiayaan Tapera sejak tahun 2021 hingga 2024 telah berhasil menyalurkan 19.267 unit rumah senilai Rp3,02 Triliun,” kata Heru.
Selain itu, Heru juga menyingung ihwal sejak 20 Oktober 2024 – 24 Maret 2025 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera FLPP telah terealisasikan sebanyak 139.515 unit rumah.
“Kami akan mengawal 20 ribu rumah untuk guru. Siap mempromosikan kualitas dan ketepatan sasaran KPR subsidi,” ujarnya.
Direktur Utama BTN, Nixon L.P Napitulu menyatakan bahwa guru adalah garda depan dalam mencetak bibit unggul generasi mendatang.
“Kami di BTN merasa terhormat menjadi mitra utama dalam menyediakan akses pembiayaan rumah subsidi yang mudah dan terjangkau bagi para guru. Program ini bukan hanya soal kepemilikan rumah, tapi bentuk penghargaan negara atas dedikasi mereka,” ujar Nixon.
Pemerintah menargetkan, pada tahun 2025, program ini dapat memberikan sebanyak 20.000 unit rumah subsidi kepada guru-guru di seluruh Indonesia dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun.
Sasaran program ini adalah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi, antara lain:
- Belum memiliki rumah
- Belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah
- Memiliki masa kerja minimal dua tahun
- Penghasilan tidak lebih dari Rp7 juta (belum menikah) atau Rp8 juta (sudah menikah)
Heru menuturkan, skema pembiayaan yang dapat digunakan adalah KPR FLPP untuk masyarakat umum dan guru non-PNS. Sedangkan KPR Tapera untuk guru PNS.
“Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5% sepanjang tenor, uang muka minimal 1% dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun, serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta,” jelasnya.
Sebagai tahap awal implementasi, digelar akad kredit serentak pada tanggal 25 Maret 2025 untuk 300 debitur, baik secara onsite maupun online yang tersebar di 8 wilayah masing-masing yaitu Bogor (Perumahan Pesona Kahuripan 10 sebanyak 59 debitur), Banda Aceh, Medan, Pontianak, Makassar, Bangkalan, Kupang, serta Jayapura yang mayoritas berasal dari jenjang SD, diikuti SMP dan SMA, dengan masa kerja di atas dua tahun.
Sebagai informasi, akad seremoni rumah untuk guru di Pesona Kahuripan 10 dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar.
Peluncuran program ini ditandai dengan akad kredit serentak di delapan kota besar yakni Bogor (Jawa Barat), Banda Aceh (Aceh), Medan (Sumatera Utara), Pontianak (Kalimantan Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Bangkalan (Jawa Timur), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Jayapura (Papua).
Adapun profil debitur guru simbolis yang turut serta dalam akad massal Muhammad Garda Taajudien H dari Yayasan Wakaf Nur Hikmah, Fitri Zhafira Adawiyah dari SMP YP IPPI Jakarta, Sulistio Pramono dari SMK Kesehatan Prima Indonesia, Ibnu Ahmad Amerudin dari SMPN Leuwiliang, Ade Purwanto dari SMA Negeri 8 Bekasi, Zahra Lita Syafitri dari Yayasan Al-Hidayah Ciputat, Nur Aidah dari SMP Djojoredjo Putat Nutug, Radia Nurjanah dari Tk Islam Nurul Yaqin, dan Tatang Riyanto dari SMA Negeri 1 Cileungsi.
