BP Tapera-Kementerian PKP Dorong Ekosistem Perumahan Sinergi Tingkatkan Kinerja Tahun 2026
Sakawarta, Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan guna meningkatkan kinerja ekosistem perumahan nasional pada tahun 2026.
Hal tersebut dikemukakan oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam kegiatan Silaturahmi dan Koordinasi Awal Tahun Ekosistem Perumahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Dalam kegiatan itu, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan laporan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 sekaligus memaparkan potensi pasar rumah subsidi pada tahun 2026 yang dinilai masih sangat besar dan terbuka luas.
”Berdasarkan data Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep), mayoritas pendaftar program rumah subsidi berasal dari kalangan generasi Z dan milenial,” kata dia dikutip dari keterangannya pada Kamis (15/1/2026).
Heru mengungkapkan, pada semester II tahun 2025 terjadi peningkatan signifikan jumlah masyarakat yang mendaftar melalui SiKasep, yakni lebih dari 50 persen.
Menurut dia, peningkatan ini tidak terlepas dari pelaksanaan dua kali kegiatan akad massal sepanjang tahun 2025 yang dinilai efektif dalam meningkatkan awareness masyarakat terhadap program rumah subsidi.
Heru pun menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada Menteri PKP Maruarar Sirait atas upaya dan kepemimpinannya dalam memperjuangkan penguatan ekosistem perumahan nasional sepanjang tahun 2025.
Ia menjelaskan, untuk mencapai target penyaluran rumah subsidi tahun 2026, BP Tapera telah menyiapkan strategi percepatan bertajuk “SIP 350 Ribu”, yang mencakup sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, inovasi kebijakan, program pembiayaan dan promosi, serta edukasi kepada masyarakat.
Dari sisi pembiayaan, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo menyampaikan bahwa peran SMF dalam penyaluran FLPP tahun 2025 diwujudkan melalui pendanaan jangka panjang murah dengan porsi 25 persen.
Ananta menjelaskan, sejak tahun 2018, SMF telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp11,6 triliun untuk mendukung 350 ribu unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“SMF juga mengimbau perbankan agar memanfaatkan fasilitas pendanaan jangka panjang dari SMF dengan suku bunga tetap sebesar 4,25 persen guna menutup kebutuhan dana,” katanya.
Dukungan juga datang dari sektor swasta melalui program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan.
PT Djarum tercatat sebagai salah satu penyalur CSR terbesar yang merencanakan pembangunan 500 unit rumah baru di Jawa Tengah, serta perbaikan sanitasi sebanyak 3.400 unit rumah pada tahun 2026.
Sementara, Bank BTN sebagai bank penyalur FLPP tertinggi tahun 2025, menyoroti tantangan dari sisi supply, khususnya terkait perizinan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan sertifikat yang belum terpecah.
”BTN berharap berbagai kendala administratif tersebut dapat diperbaiki pada tahun 2026. Selain FLPP, BTN juga telah menyalurkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp2,6 triliun sejak Oktober 2025 untuk mendukung sisi supply and demand sektor perumahan,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Utama Perumahan Pesona Kahuripan, Angga, yang menilai bahwa persoalan utama supply bukan terletak pada pembangunan fisik, melainkan pada aspek perizinan.
Ia optimistis target penyaluran rumah subsidi tahun 2026 dapat tercapai apabila permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara komprehensif.
Dari sisi asosiasi pengembang, Sekretaris Jenderal Apersi mengusulkan agar pemerintah mengatur standarisasi teknis perumahan dalam peraturan pemerintah, termasuk luas lahan, lebar jalan, penyediaan lahan pemakaman, serta mekanisme penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
CEO Lippo Group James Riady menilai pertemuan ini sebagai forum strategis yang menegaskan semangat kebersamaan, keselarasan, dan tanggung jawab kolektif dalam membangun sektor perumahan nasional.
Ia menekankan bahwa perumahan merupakan fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya dan tidak dapat berjalan sendiri tanpa ekosistem yang solid.
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait, kementerian tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pemimpin ekosistem perumahan yang aktif menyuarakan dan mengurai berbagai hambatan pembangunan nasional.
James berharap pada tahun 2026 fokus utama tidak lagi pada perumusan arah kebijakan, melainkan pada konsistensi dan implementasi kebijakan yang realistis, membumi, serta didukung dialog berkelanjutan antar pemangku kepentingan.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan pentingnya data statistik yang bermakna dan berdampak dalam perumusan kebijakan perumahan.
Ia meyakini sektor perumahan memiliki peran strategis sebagai lokomotif penggerak sektor-sektor ekonomi lainnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan komitmen pemerintah Prabowo Subianto untuk memastikan pembangunan rumah susun bersubsidi pada tahun berjalan, termasuk rencana kolaborasi dengan Lippo Group dalam pembangunan rumah susun di kawasan Meikarta.
Ia menilai kawasan tersebut memiliki potensi besar mengingat tingginya kebutuhan hunian bagi kalangan buruh, yang juga menjadi segmen demand terbesar berdasarkan data BP Tapera.
Menteri Ara juga menegaskan akan melakukan eskalasi penyelesaian persoalan lahan di Jawa Barat melalui koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta mendorong penguatan kelembagaan BP Tapera dan PT SMF melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Heru Pudyo Nugroho menambahkan, melalui forum silaturahmi dan koordinasi awal tahun ini, BP Tapera berharap terbentuknya keselarasan visi dan semangat kebersamaan yang kuat antarpelaku ekosistem perumahan.
”Sebagai modal penting untuk mendorong percepatan dan pencapaian target pembangunan perumahan nasional pada tahun 2026,” kata Heru Pudyo Nugroho.
