BP Tapera: Realisasi Rumah Subsidi Jawa Barat Capai 24.595 Unit atau di Atas Rp3 Triliun

Sakawarta.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi meneken nota kesepahaman atau MoU guna mendorong 15.000 unit rumah pertama bagi warga Jawa Barat.

Sebagai informasi, nota kesepahaman ini ditandatangani guna mensinergikan dan mengoptimalkan penyaluran program pemenuhan hunian pertama bagi rakyat Indonesia yang didukung oleh data yang lengkap dan akurat dari BPS.

Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pada tahun 2025, khusus untuk Provinsi Jawa Barat, capaian sangat membanggakan. Sebab, Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi tertinggi, yakni 24.595 unit rumah subsidi senilai lebih dari Rp3 triliun.

“Dalam 10 Tahun terakhir Kabupaten Bekasi menjadi penyumbang terbesar dalam menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 34,8% (167.230 Unit),” kata Heru dalam rilis pers Jumat (6/6/2025).

Lebih lanjut Heru menjelaskan, BP Tapera mencatat hingga Kuartal I tahun 2025, penyaluran FLPP secara nasional mencapai 53.874 unit, meningkat lebih dari 1.1773,92% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Kata Heru, capaian ini yang kemudian mendorong pemerintah menaikkan kuota FLPP tahun ini menjadi 350.000 unit, tertinggi sepanjang sejarah FLPP.

“Perlu kami informasikan pula bahwa sejak 20 Oktober 2024–3 Juni 2025 KPR subsidi untuk pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera FLPP telah terealisasikan sebanyak 181.617 unit rumah. Sedangkan capaian realisasi KPR Subsidi untuk pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera FLPP sejak 1 Januari–3 Juni 2025 telah tersalurkan sebanyak 140.802 unit rumah,” kata Heru.

Wakil Kepala BPS menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen dalam menyediakan data guna mendorong program ini.

“Pemutakhiran data merupakan kunci dan kami harus bertanggungjawab terhadap kualitas data yang diberikan,” ujarnya.

Lebih lanjut Sonny berharap bahwa data statistik yang disampaikan oleh BPS kepada Pemerintah Provinsi Jabar nantinya dapat dimanfaatkan sebagai basis dalam menentukan kebijakan oleh para kepala daerah di Provinsi Jawa Barat.

Mengenai data mutakhir, Kang Dedi Mulyadi berpendapat dan berharap kepada para pemerintah daerah agar dapat mendukung pihak BPS untuk dapat melakukan pengkinian data warganya mininal dua kali dalam setahun.

Kang Dedi Mulyadi melanjutkan, bagi warga Jawa Barat, rumah merupakan hal yang utama dibandingkan aspek lainnya. Namun, ia mengingatkan bahwa perlu dipertimbangkan juga mengenai dampak keberlangsungan perekonomian warganya apabila menempati rumah baru.

“Saat ini kami tengah menyiapkan program pensirian rumah panggung pada daerah-daerah rawan banjir seperti di Karawang, Sukabumi, maupun Bekasi. Tidak tidak mudah bagi masyarakat untuk berpindah dan menempati rumah barunya, sedangkan sebelumnya sudah terbiasa mencari penghidupan di situ. Perlu juga diperhatikan agar perekonomiannya tetap bergerak,” ujar Kang Dedi.

Dalam kesempatan yang sama, Maruarar Sirait menyatakan bahwa pemerintah Indonesia optimis dalam pemenuhan target penyaluran tahun 2025, terlebih saat ini ditambah dari yang sebelumnya 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah.

“Jika target Provinsi Jabar tercapai, dapat dibayangkan berapa banyak industri bergerak dalam membangun satut rumah,” terang Menteri yang kerap disapa Ara.

Menteri Ara juga menyoroti tantangan Pemerintah Jawa Barat dalam mengedukasi masyarakatnya terhadap jebakan pinjaman online maupun melalui renternir.

“Ini tantangan bagi BPD setempat untuk dapat mengambil manfaat dan membangun potensi bisnis lainnya di bidang perumahan, agar dapat meningkatkan laba perbankan serta mensejahterakan rakyatnya,” kata Menteri Maruarar Sirait.

Di akhir rangkaian acara ini, turut dilakukan penyerahan kunci KPR Subsidi secara simbolis kepada masyarakat Jabar yang sudah dinyatakan akad kredit oleh pihak BPD BJB selaku bank penyalur mitra kerja BP Tapera.