Sakawarta, Jakarta – Sebanyak 18 Gubernur yang tergabung sebagai Anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menggeruduk kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, pada Selasa (7/10/2025) kemarin.
Belasan gubernur itu memprotes kebijakan pemerintah Prabowo Subianto yang memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026, yang mengalami penurunan drastis dari tahun 2025 ini, yang mencapai Rp919,87 triliun.
Mulanya, pemerintah menetapkan anggaran TKD sebesar Rp650 triliun untuk tahun depan. Angka ini menurun 24,8 persen dari outlook 2025 sebesar Rp864,1 triliun. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sudah menyepakati penambahan anggaran TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun.
Para kepala daerah pun menilai pemotongan anggaran tersebut akan menciptakan beban berat di tingkat provinsi.
Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda dalam sesi itu mewakili keluhan para gubernur. Ia mengeklaim bahwa seluruh pemerintah daerah sepakat menolak pemotongan yang dinilai terlalu besar tersebut.
Salah satu alasan utamanya adalah beban penggajian PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang kian membesar.
Selain itu, pemotongan ini dinilai akan mengganggu janji daerah untuk pembangunan jalan dan jembatan yang telah ditetapkan.
“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK yang cukup besar, ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar,” kata Sherly, dikutip Rabu (8/10/2025).
“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” ucapnya menambahkan.
Sherly menyebut pemotongan dana ini mencapai 20 hingga 30 persen di sebagian besar daerah.
Ia mencontohkan, di Jawa Tengah, pemotongan bahkan mencapai 60 hingga 70 persen, yang dinilai sangat berat.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menilai pemotongan TKD berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah.
Muzakir menambahkan, jika anggaran dipotong, otomatis banyak program pembangunan pasca-rekonstruksi yang akan tertunda.
“Aceh punya kebutuhan khusus, terutama untuk pembangunan infrastruktur pasca-rekonstruksi. Kalau anggaran dipotong, otomatis banyak program yang tertunda,” tutur dia.
Adapun gubernur yang menghadiri audiensi dengan Menkeu berasal dari wilayah-wilayah:
- Jambi
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Kepulauan Bangka Belitung
- Banten
- Kepulauan Riau
- Jawa Tengah
- Sulawesi Tengah
- Maluku Utara
- Sumatra Barat
- DI Yogyakarta
- Papua Pegunungan
- Bengkulu
- Aceh
- Sumatra Utara
- Lampung
- Sulawesi Selatan
- Nusa Tenggara Barat (NTB)