Sakawarta, Jakarta – Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membahas sektor hunian bagi warga Provinsi Lampung.
Heru Pudyo Nugroho mengatakan tentunya BP Tapera turut mendukung upaya pemerintah pusat terkait penyediaan hunian bagi warga Lampung melalui bantuan pembiayaan hunian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Saat ini tercatat di kami, telah ada sekitar 60.300 unit rumah di Lampung. Kami siap untuk sosialisasikan kepada warga Lampung,” kata Heru dalam keterangan resmi dikutip Senin (23/2/2026).
Menteri Maruarar Sirait menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan berbagai pihak mulai dari DPR RI, Pemerintah Daerah, maupun unsur pemerintah lainnya.
“Yang memberikan bantuan dan dukungan luar biasa kepada kami, termasuk dari segi masukan maupun penyelenggaraan kegiatan,” tutur Maruarar Sirait.
Menurut dia, pemerintah pusat memiliki berbagai macam inovasi penyediaan hunian yang layak dan terjangkau melalui program seperti KUR Perumahan, BSPS, FLPP, hingga kolaborasi dengan mitra kerja.
“Ini diharapkan mampu memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memiliki hunian pertama,” ucap Maruarar Sirait.
Gubernur Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama jajaran pun menyambut baik dorongan dari pemerintah pusat terkait penyediaan rumah.
“Kami juga berharap ke depannya Lampung harus ada rumah susun subsidi di tengah kota,” ujarnya.
Heru Pudyo Nugroho menambahkan, selain bertemu Gubernur Lampung, pihaknya melakukan pertemuan dengan rombongan dari Kepala Staf Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia (KASAL TNI) guna membahas hal yang sama, yaitu hunian pertama bagi TNI AL.
Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah untuk mendukung kinerja dari Staf TNI AL.
“Dari KASAL TNI sendiri saat ini telah menyampaikan data-data lahan yang ada dan berpotensi untuk dibangun menjadi sebuah rumah susun bersubsidi. Memang kondisi saat ini kebanyakan dari mereka (staf TNI AL) bertempat tinggal cukup jauh dari lokasi (kerja). Apabila direalisasikan dekat dengan tempat kerja, tentunya ini sangat membantu bagi kesigapan pasukan apabila ada panggilan, kami mendukung akan hal ini,” katanya.
Capaian dan realisasi pemerintah di sektor hunian ini turut dilaporkan kepada Anggota DPR RI Sari Yuliati. Pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap bantuan hunian bagi masyarakat.
“Diskusi ini luar biasa, bagaimana program pro rakyat ini berasaskan keadilan dan tepat sasaran, tidak ada hal yang bias yang dapat merugikan masyarakat maupun pemerintah,” ujar Sari.
