Komisioner BP Tapera Soroti Tingginya Harga Tanah di Bali untuk Pengembangan Rumah Subsidi
Sakawarta, Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadiri kegiatan Kunjungan Kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta agenda serah terima kunci bagi penerima manfaat rumah subsidi di Perumahan Griya Multi Jadi, Kabupaten Tabanan, Bali.
Kehadiran BP Tapera dipimpin oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, didampingi Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma, serta Plt Direktur Pembiayaan Perumahan dan Layanan Digital Alfian Arif.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP diwakili oleh Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati bersama jajaran pejabat Kementerian PKP, serta turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga.
Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk meninjau langsung kondisi kawasan hunian bersubsidi di Tabanan serta mendengarkan aspirasi para pemangku kepentingan.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan apresiasi atas kualitas bangunan Perumahan Griya Multi Jadi setelah menerima berbagai testimoni positif dari warga penghuni.
Menurut warga, kata dia, rumah terasa kokoh dan nyaman dihuni. Heru menegaskan bahwa kualitas hunian merupakan standar yang harus terus dijaga dalam penyediaan rumah bersubsidi.
Owner Perumahan Griya Multi Jadi, I Gede Suardita memaparkan bahwa kawasan hunian yang ia kembangkan terdiri dari rumah subsidi dan komersial, memiliki tingkat toleransi sosial yang baik, serta telah menerapkan sistem pengelolaan sampah secara mandiri.
Namun demikian, ia menyoroti bahwa mahalnya harga tanah di Kabupaten Tabanan telah menjadi tantangan besar bagi pengembang, sehingga pasokan rumah subsidi tidak dapat mengimbangi tingginya permintaan.
Ia berharap adanya penyesuaian harga jual rumah subsidi di Bali agar pengembang tetap dapat menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan bahwa masukan terkait tingginya harga tanah di Bali merupakan isu penting yang perlu ditindaklanjuti secara serius.
“BP Tapera akan mengusulkan agar isu mahalnya harga tanah di Bali ini dikaji lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan penyesuaian harga jual rumah subsidi oleh Kementerian PKP. Tujuannya agar penyediaan rumah untuk MBR dapat tetap berjalan dan tidak terhambat oleh kondisi pasar,” ujar Heru dalam keterangannya pada Rabu (26/11/2025).
Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga menyampaikan bahwa Tabanan merupakan kota penyangga Badung dan Denpasar sehingga kebutuhan hunian semakin meningkat. Pemerintah daerah berharap program FLPP dan BSPS dapat terus ditingkatkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak dan terjangkau.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengkaji kebijakan penyediaan hunian di kawasan urban.
Dengan harga tanah yang terus meningkat, rumah vertikal berbasis pembiayaan FLPP akan menjadi salah satu solusi strategis.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemda Tabanan yang telah membebaskan BPHTB dan PBG bagi MBR.
Selain itu, ia menyosialisasikan skema KUR Program Perumahan dengan bunga 6% dan plafon hingga Rp5 miliar yang dapat direvolving hingga Rp20 miliar.
Dirjen Sri turut menyampaikan komitmen 29.000 unit rumah yang akan direnovasi melalui dukungan dana CSR dari berbagai perusahaan.
Heru menambahkan, BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang dalam memastikan keberlanjutan penyediaan rumah subsidi di Bali.
”Dengan eskalasi harga tanah yang signifikan, BP Tapera menilai bahwa pengkajian penyesuaian harga jual rumah subsidi di Bali menjadi langkah penting agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” kata Heru Pudyo Nugroho.
