Komite Dorong BP Tapera Tingkatkan Ketersediaan Hunian Vertikal di Tengah Perkotaan dengan Tenor 30 Tahun
Sakawarta, Jakarta – Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho memaparkan capaian realisasi penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 mencapai 278.868 unit rumah atau 78,68% dari target yang ditetapkan sebesar 350.000 unit rumah.
Hal tersebut Heru sampaikan kepada Komite Tapera di Gedung Jusuf Anwar Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Adapun seluruh Komite Tapera yang hadir yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat selaku Ketua Komite. Lalu, Anggota Komite Tapera yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadew, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi; serta Unsur Profesional pada Komite Tapera Eko Djoeli Heripoerwanto.
“Secara year on year, terdapat peningkatan realisasi tahun 2025 sebesar 39,23%. Selain itu, berdasar data peminatan Masyarakat tahun 2025 yang kami himpun pada pengajuan FLPP di Aplikasi SiKasep mencapai lebih dari 349 ribu peminat. Ini menunjukkan bahwa minat rumah subsidi masih tinggi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Komite Tapera yang telah memberikan banyak dukungan tahun 2025,” kata Heru dalam keterangannya Minggu (1/3/2026).
Heru menyebutkan, dalam hal realisasi pengembalian Tabungan Peserta pada Tapera juga mengalami peningkatan sebesar 22,93% jika dibandingkan dari tahun 2025 lalu, yaitu sebesar 139.710 tabungan peserta.
Komite Tapera memberikan apresiasi atas hasil capaian yang dipaparkan oleh BP Tapera.
Selain itu, Komite Tapera juga menyampaikan dukungan dan harapannya terhadap program kerja BP Tapera di tahun 2026 melalui pengembangan skema dan model pembiayaan perumahan lebih lanjut.
Menteri PKP selaku Ketua Komite Tapera Maruarar Sirait menilai dengan kondisi keterbatasan ketersediaan lahan yang tidak sebanding dengan permintaan ketersediaan hunian masyarakat di tengah perkotaan, BP Tapera perlu untuk mendorong ketersediaan hunian vertikal di tengah perkotaan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, bahwa hunian pertama ini dapat diperuntukkan oleh seluruh profesi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk dalam hal rumah susun, maka perlu ada pembagian fokus peminatan kepada masyarakat,” tutur Maruarar Sirait.
Gagasan mengenai hunian vertikal turut disambut baik oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, di mana rumah susun subsidi menjadi hal yang menarik bagi masyarakat yang membutuhkan hunian di tengah perkotaan.
“Perlu dilihat lebih jauh mengenai minat dari masyarakat akan kebutuhan rumah susun, dapat dilakukan melalui survei khusus bersama dengan Badan Pusat Statistik, karena kami mengacu di situ,” ucap Yassierli.
Dukungan senada juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengharapakan BP Tapera dapat terus mengembangkan bisnisnya, salah satunya melalui gagasan rumah pertama bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) serta lamanya jangka waktu cicilan (tenor) mencapai 30 tahun.
“Tentunya kami mengapresiasi atas capaian ini. Diharapkan tahun ini (2026) BP Tapera dapat mencapai target sepenuhnya penyaluran. Karena jika kita melihat pada capaian tahun 2025, bisa jadi yang belum terealisasi tersebut adalah pada tingkat masyarakat berpenghasilan tanggung, Oleh karena itu kami mendukung BP Tapera untuk terus mengembangkan potensi bisnisnya,” terang Purbaya.
Dari segi dukungan lembaga jasa keuangan, Anggota Komite Tapera lainnya Friderica Widyasari Dewi, yang merupakan Anggota Dewan Komisioner OJK juga menyampaikan pihaknya telah berupaya mendorong kebijakan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang pernah menjadi pembahasan hangat di pertengahan tahun 2025.
“Kami terus sampaikan kepada pihak Perbankan, bahwa SLIK bukan menjadi acuan bagi perbankan untuk menilai kemampuan calon debitur,” terang Friderica
Di akhir pembahasan, Ketua Komite Tapera menekankan bahwa BP Tapera sudah berkinerja dengan baik di tahun 2025.
Namun, menurutnya kepercayaan publik terhadap BP Tapera masih menjadi tantangan.
“Pahami keinginan publik, libatkan juga bersama mitra kerja. Tawarkan program-program inovasi, tidak sekedar bussiness as usual,” katanya.
Jajaran Komite Tapera mendukung progam BP Tapera untuk memastikan seluruh progam dilaksanakan sesuai tata kelola yang berlaku dalam menjalankan amanah dari pemerintah dengan berlandaskan kepercayaan dari Masyarakat terutama di masa transisi dalam menyikapi Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Kepesertaan Tapera.
