‎Kompas Bank Indonesia (BI) Berubah Arah untuk Kepentingan Koncoisme?

Sakawarta, Jakarta – Ketika publik mendengar Thomas Djiwandono disetujui DPR sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk periode 2026 sampai 2031, pertanyaan yang muncul bukan semata soal kapasitas personal, melainkan soal arah institusi: apakah BI tetap menjadi bank sentral yang berdiri di atas mandat, atau pelan-pelan bergeser menjadi perpanjangan kepentingan kekuasaan?

‎Kekhawatiran itu membesar karena Thomas juga memiliki relasi keluarga dengan Presiden Prabowo Subianto dan di negeri yang akrab dengan praktik koncoisme, persepsi sering kali sama berbahayanya dengan kenyataan.

‎Fakta bahwa DPR telah mengesahkan pengangkatan tersebut membuat isu ini tidak bisa lagi diperlakukan sebagai rumor politik semata.

‎Rumus masalahnya jelas. Pertama, bagaimana memastikan independensi BI tetap utuh ketika proses pengisian jabatan puncak menimbulkan persepsi kedekatan politik.

‎Kedua, apa dampaknya bagi stabilitas rupiah, inflasi, dan kepercayaan investor, yang selama ini bertumpu pada keyakinan bahwa BI tidak mudah ditarik ke arena kepentingan jangka pendek.

‎Ketiga, seperti apa prediksi sektor keuangan ke depan di tengah tekanan global dan dinamika domestik.

‎Gagasan saya sederhana: tidak ada larangan orang yang punya koneksi politik masuk ke lembaga publik, tetapi ada harga yang harus dibayar, yaitu standar integritas dan transparansi yang jauh lebih tinggi, plus pagar institusional yang diperkuat.

‎Jika tidak, BI akan terlihat seperti kompas yang jarumnya ikut berputar setiap kali angin politik berubah.

‎*Koncoisme sebagai Kabut: Analogi Mercusuar yang Redup*

Bayangkan BI sebagai mercusuar di tepi pantai. Tugasnya bukan menggerakkan kapal, bukan pula menentukan ke mana kapal harus berlayar. Tugasnya memberi sinyal: inilah arah aman, inilah karang yang harus dihindari.

‎Kapal boleh saja berganti nakhoda, tetapi mercusuar harus tetap menyala dengan standar yang sama, karena banyak kapal mengandalkannya.

‎Koncoisme adalah kabut yang membuat cahaya mercusuar tampak redup. Dalam kabut, pelaut tidak lagi bertanya seberapa kuat lampu itu sebenarnya.

‎Pelaut bertanya: apakah lampu itu masih bisa dipercaya. Di dunia keuangan, “percaya” bukan slogan, melainkan variabel yang menentukan premi risiko, arus modal, dan stabilitas nilai tukar.

Kita sudah melihat sinyal betapa sensitifnya pasar terhadap persepsi.

‎Financial Times melaporkan rupiah melemah ke sekitar Rp16.945 per dolar AS setelah nominasi Thomas memicu kekhawatiran atas independensi BI.  

‎Ini bukan vonis bahwa kebijakan BI akan salah, tetapi peringatan bahwa kredibilitas bank sentral adalah aset yang nilainya bisa turun hanya karena keraguan.

‎*Potret Buram Independensi: Antara Mandat Hukum dan Godaan Politik*

Secara hukum, fondasi independensi BI sebenarnya tegas. Undang Undang Bank Indonesia menyebut BI sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali yang diatur undang undang.  

‎Namun independensi tidak hidup hanya dari teks hukum. Independensi hidup dari praktik, dari tradisi pengambilan keputusan yang menjaga jarak sehat dengan kekuasaan.

Masalahnya, beberapa perkembangan membuat jarak sehat itu terasa menyempit.

‎Salah satunya adalah dorongan memperluas mandat BI agar lebih pro pertumbuhan, yang di banyak negara selalu menimbulkan debat: apakah bank sentral akan tetap fokus pada stabilitas, atau berubah menjadi mesin pertumbuhan jangka pendek.

‎Di ruang publik, wacana perluasan mandat BI kembali menguat dalam pembahasan revisi kerangka P2SK, yang menimbulkan sorotan investor dan ekonom karena dapat memengaruhi independensi institusi. 

‎Di sisi lain, BI dan otoritas terkait juga berupaya meredakan kekhawatiran.

‎Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan proses pengisian jabatan deputi gubernur tidak akan memengaruhi pelaksanaan tugas BI sesuai undang undang.  

‎Bahkan ada penjelasan bahwa nama Thomas disebut muncul dari usulan internal BI dan disampaikan ke Presiden setelah adanya kekosongan jabatan.  

‎Pernyataan ini penting, tetapi pasar biasanya menunggu pembuktian lewat keputusan, bukan lewat konferensi pers.

‎*Stabilitas Itu Mahal, dan Pasar Menagih Konsistensi*

‎Mari kita tarik isu ini ke realitas ekonomi yang sedang kita hadapi. Inflasi Indonesia pada Desember 2025 tercatat 2,92 persen secara tahunan menurut BPS, relatif terjaga.  

Cadangan devisa akhir Desember 2025 juga naik menjadi US$156,5 miliar, yang memberi amunisi bagi stabilisasi rupiah.  

‎Dari sisi perbankan, BI mencatat pertumbuhan kredit 2025 sebesar 9,69 persen, likuiditas bank juga dinilai kuat.   Ini semua adalah modal makro yang baik.

‎Tetapi justru karena modalnya baik, kita tidak boleh menggadaikan kredibilitas.

‎Sebab, ketika independensi BI diragukan, efeknya merembet cepat. Rupiah bisa tertekan bukan karena fundamental runtuh, melainkan karena investor menambah “biaya ketidakpastian”. Biaya itu muncul dalam bentuk yield obligasi yang cenderung naik, biaya lindung nilai yang lebih mahal, dan sikap wait and see dari pelaku pasar.

‎Di titik tertentu, dunia usaha ikut terkena, karena suku bunga kredit dan biaya pendanaan mengikuti suhu pasar.

BI sendiri baru saja menahan BI Rate di 4,75 persen pada RDG 20 sampai 21 Januari 2026, dengan penekanan pada stabilitas rupiah dan inflasi di tengah ketidakpastian global.  

‎Kebijakan seperti ini sangat bergantung pada kepercayaan. Menahan suku bunga adalah sinyal kehati hatian, tetapi sinyal itu akan efektif hanya bila pasar yakin keputusan diambil berdasarkan mandat dan asesmen teknokratis, bukan karena target politik jangka pendek.

‎*Prediksi Sektor Keuangan: Volatilitas Persepsi, Ketahanan Sistem, dan Ujian Tata Kelola*

‎‎Ke depan, saya melihat tiga kemungkinan besar untuk sektor keuangan.

‎Pertama, volatilitas nilai tukar dan pasar obligasi masih akan sensitif terhadap isu tata kelola dan sinyal politik.

Dengan rupiah yang sempat mendekati level psikologis yang menegangkan, ruang untuk kesalahan komunikasi makin sempit.  

‎Setiap kesan bahwa BI didorong menjadi lebih longgar demi mengejar pertumbuhan bisa memicu tekanan baru, bahkan jika inflasi saat ini terkendali.

Kedua, sektor perbankan secara umum masih punya bantalan, terlihat dari pertumbuhan kredit dan indikator likuiditas yang masih kuat.  

Namun bantalan ini bisa terkikis bila biaya dana naik berkepanjangan, atau bila volatilitas rupiah membuat risiko kredit korporasi meningkat, terutama bagi sektor yang punya eksposur valuta asing dan margin tipis.

Ketiga, sistem keuangan akan diuji pada aspek governance.

‎Bukan hanya BI, tetapi juga koordinasi dengan fiskal. Koordinasi itu perlu, namun harus dibedakan dari dominasi. Koordinasi ibarat dua tangan yang bekerja selaras.

‎Dominasi ibarat satu tangan memaksa tangan lain mengikuti, walau arah geraknya berbahaya.

‎Dalam konteks Thomas Djiwandono, tantangannya adalah mengubah persepsi melalui jejak keputusan. Ia tidak cukup “berjanji menjaga independensi”.

‎Ia harus menunjukkan garis batas yang jelas antara hubungan personal dan keputusan kelembagaan.

‎Dan BI sebagai institusi harus membantu dengan prosedur yang membuat intervensi politik, jika pun ada niat, menjadi sulit dilakukan.

*Jalan Keluar: Membuktikan Independensi Lewat Mekanisme, Bukan Narasi*

Jika kita ingin memutus rantai koncoisme, obatnya bukan sekadar seleksi figur, melainkan perbaikan mekanisme.

‎Pertama, BI perlu memperkuat transparansi komunikasi kebijakan secara konsisten, termasuk logika keputusan, trade off, dan respon terhadap risiko rupiah, inflasi, serta stabilitas sistem keuangan.

Ketika logika kebijakan terang, ruang prasangka mengecil.

‎Kedua, DPR juga harus menggeser gaya pengawasan. Pengawasan yang baik menguji argumentasi kebijakan, bukan menguji loyalitas politik.

‎Jika pengawasan berubah menjadi alat tekanan, independensi menjadi formalitas belaka.

Ketiga, pejabat baru harus menjalankan standar konflik kepentingan yang ketat, termasuk keterbukaan agenda pertemuan dengan pelaku industri dan pemangku kepentingan politik.

Di era informasi, trust dibangun dari kebiasaan kecil yang konsisten, bukan dari pidato panjang.

‎Pada akhirnya, pengangkatan Thomas Djiwandono tidak otomatis meruntuhkan independensi BI.

‎Namun, ia menciptakan ujian yang lebih berat dari biasanya. Pasar sudah memberi sinyal bahwa isu ini nyata, bukan sekadar perdebatan warung kopi.   Jawaban terbaik bukan defensif, melainkan pembuktian.

‎Saya ingin menutup dengan kembali ke analogi mercusuar. Mercusuar tidak perlu berteriak bahwa ia netral. Ia cukup menyala stabil, setiap malam, dalam cuaca apa pun.

Jika BI bisa melakukan itu, maka kabut koncoisme akan menipis dengan sendirinya. Jika tidak, kapal kapal akan mulai mencari rute lain, dan itu selalu mahal bagi sebuah perekonomian.

‎