Sakawarta, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menjelaskan jumlah rumah rusak terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sedikitnya mencapai 112.551 unit.
Menurut dia, data mengenai rumah rusak yang terdampak bencana tersebut bersifat dinamis, seiring proses verifikasi di lapangan.
“Nanti jika datanya sudah lengkap dan diverifikasi akan masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Menteri Ara di Jakarta, dikutip Selasa (16/12/2025).
Menteri Ara menjelaskan bahwa penanganan rumah rusak terdampak akan dibagi ke dalam tiga kategori yakni rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, dengan pendekatan teknis dan pembiayaan berbeda.
“Nanti kita identifikasi apakah yang rusak berat mesti dibangun baru atau masih bisa direnovasi. Data harus sama, karena menentukan RAB yang tepat itu tidak mudah,” ujarnya.
Menteri Ara pun sempat melaksanakan pertemuan intensif dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Kamis (11/12/2025) pekan lalu.
Pertemuan ini digelar untuk membahas langkah cepat pemerintah dalam penanganan pascabencana, khususnya rehabilitasi, rekonstruksi, dan rencana relokasi rumah warga terdampak bencana Sumatra.
Ia menegaskan bahwa Kementerian PKP telah mengambil inisiatif bersama satgas daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengidentifikasi potensi lahan relokasi yang aman dan layak bagi masyarakat.
Di Aceh, telah dipetakan delapan lokasi relokasi di beberapa kabupaten yang paling terdampak, mulai dari Aceh Utara hingga Aceh Tamiang.
Di Sumatra Utara, juga teridentifikasi delapan lokasi yang tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Deli Serdang, Sibolga, hingga Kota Padangsidimpuan.
Sementara di Sumatera Barat, terdapat lima lokasi yang sedang dikaji, tersebar di Kota Padang, Kota Solok, dan Kota Padang Panjang.
“Kita berusaha bekerja sesuai arahan Bapak Presiden dan Pak Menko agar semuanya berjalan cepat,” tegas Menteri Ara.
Ia juga menekankan bahwa pertimbangan utama relokasi adalah keamanan geologis serta legalitas lahan, disertai kebutuhan dasar warga seperti akses sekolah, pasar, rumah sakit, hingga keberlanjutan ekosistem sosial-ekonomi.
“Kami berusaha mencari tempat yang tidak terlalu jauh dari ekosistem yang dibutuhkan masyarakat. Itu hal ideal yang kami upayakan,” ujarnya.
Untuk mendukung percepatan rekonstruksi, Kementerian PKP telah menyiapkan stok panel RISHA yang diproduksi oleh UMKM, dengan ketersediaan awal 470 unit di Medan dan 140 unit di Bandung.
“Jika hitungan kebutuhan sudah benar dan detail, kami akan memesan kekurangannya beserta cadangannya. Kita harus punya stok cadangan,” katanya.
Selain itu, Menteri Ara mengungkapkan, Kementerian PKP juga telah memanggil Direktur Utama Semen Indonesia Group untuk membahas perbandingan kapasitas, kualitas, harga, sistem struktur, hingga waktu instalasi sebagai upaya menyiapkan standar konstruksi yang kuat dan efisien.
Menteri Ara menginformasikan perihal adanya dukungan besar dari masyarakat untuk pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana di Sumatra.
“Atas kepercayaan Bapak Presiden Prabowo dan dukungan Pak Menko AHY, sudah ada satu yayasan yang siap membantu. Yayasan Buddha Tzu Chi menyatakan siap membangun 2.000 rumah rekontruksi bencana. Ini bentuk gotong royong dari bangsa kita,” kata Maruarar Sirait.
