Maruarar Sirait dan Abdul Muti Bahas Pembangunan 20 Ribu Rumah untuk Guru
Pembangunan rumah subsidi untuk guru sebanyak 20.000 unit tersebut akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS.
Sakawarta, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan, berdiskusi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti guna membahas rencana pembangunan rumah untuk guru dan konsolidasi data BPS di Kantor Kementerian PKP Wisma Mandiri, Jumat (7/2/2025).
Maruarar menjelaskan, tujuan pembangunan perumahan dinas untuk guru ini untuk memastikan tenaga pengajarr dapat tinggal dekat dengan lokasi tempat mengajar, sehingga para guru dapat bekerja lebih maksimal.
Selain itu, rumah dinas guru juga menjadi bagian dari upaya untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar di daerah-daerah yang membutuhkan.
Ara menyatakan, sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut akan disiapkan nota kesepahaman (MOU) antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik.
Menteri Ara berharap dengan adanya bantuan perumahan, para guru dapat menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan mereka.
“Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukan untuk MBR. Datanya ada di BPS dan kriterianya BPS yang buat. Karena Pak Presiden Prabowo meminta jangan sampai penerima bantuan tidak tepat sasaran. Rumahnya pun harus berkualitas karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi kita,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Sabtu (8/3/2025).
Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan pembangunan rumah untuk guru tersebut ditargetkan sebanyak 20.000 unit rumah.
“Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja dan lebih fokus karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia,” ucapnya.
Ia menjelaskan, pembangunan rumah subsidi untuk guru sebanyak 20.000 unit tersebut akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut para Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP dan Komisioner Badan BP Tabungan Perumahan Rakyat Heru Pudyo Nugroho.
