Maruarar Sirait Temui Kepala BPKP, Konsultasikan DIPA Anggaran Program 3 Juta Rumah

‎Sakawarta.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

‎Pertemuan ini dilakukan guna mengonsultasikan terkait ‎Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PKP.

‎Kementerian PKP, kata Ara, berharap masukan, saran, serta pendampingan dari BPKP agar pelaksanaan pembangunan rumah untuk rakyat dalam Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan anggaran yang ada.

‎”Kami melakukan konsultasi mengenai pemanfaatan DIPA Kementerian PKP dengan BPKP yang juga auditor pemerintah agar sesuai aturan yang berlaku,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor BPKP, Jakarta, dikutip Rabu (6/8/2025).

Pada kegiatan itu, Menteri PKP hadir didampingi oleh Sekjen, Dirjen, Irjen melakukan konsultasi dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Pertemuan dilaksanakan sekitar 1,5 jam di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

‎”Kami berkonsultasi ada soal rumah untuk MBR, soal rumah yang disediakan untuk pejuang di Timor Timur di Kupang ya. Kemudian bagaimana pengelolaan Wisma Atlet Kemayoran yang sudah jadi dan kita juga dapat masukkan dari BPKP terkait bagaimana stimulus BSPS,” ucapnya.

‎Menurut Menteri Ara, Kementerian PKP juga sudah dapat arahan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk kegiatan merenovasi rumah masyarakat yang tidak layak huni sudah bisa dijalankan.

“Kami juga dapat arahan kalau Program BSPS sudah bisa dijalankan,” katanya.

‎Adanya konsultasi ini, kata dia, tentunya sangat dibutuhkan mengingat Kementerian PKP merupakan organisasi baru yang memerlukan penataan SDM dan mengatur tata kelola sesuai aturan yang berlaku.

‎”Karena kami (Kementerian PKP-red) kan organisasi baru, baru menata SDM, baru mengatur tata kelola aturan ya. Jadi kami perlu didampingi oleh BPKP,” imbuhnya.

‎Menteri PKP juga baru mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sekitar 2.000 rumah di Papua. Sehingga dirinya juga memohon pendampingan dari sejumlah pihak untuk pelaksanaan pembangunan rumah tersebut.

‎”Kami koordinasi dengan Kepala BPKP, Gubernur Papua, Kepala BPKP juga dengan Kepala BIN, Kapolri ya. Supaya semua bisa berjalan dengan baik. Jadi penting sekali dari awal komunikasi dan untuk koordinasi,” katanya.

‎Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan pihaknya siap melakukan pendampingan kepada Kementerian PKP yang ingin melaksanakan Program 3 Juta Rumah.

‎”Kami siap melaksanakan pendampingan untuk Kementerian PKP,” katanya.