Sakawarta, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Menurut Purbaya, utang tersebut berada di bawah pengelolaan BPI Danantara.
Terlebih, lanjutnya, sejak Maret 2025, negara tidak lagi menerima setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karena dialihkan ke Danantara.
“Yang jelas saya sekarang belum dihubungi. Kalau di bawah Danantara mereka kan sudah manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata bisa (Rp)80 triliun lebih, harusnya mereka sudah di situ jangan di kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya secara daring dalam Media Gathering Kemenkeu dikutip Selasa (14/10/2025).
Ia menegaskan Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek Whoosh menggunakan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah tidak ingin terus-menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang dikelola secara korporasi.
“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” katanya.
Purbaya juga mengingatkan agar pengelolaan antara sektor swasta dan pemerintah tidak tumpang tindih. Skema pembiayaan proyek seperti Whoosh harus jelas batasnya antara bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan yang dikelola secara komersial.
“Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government. Posisi saya sekarang yang saya tahu seperti mana saya belum disusunin sama mereka,” tuturnya.
Saat ini, PT KAI mendapat beban utang Rp6,9 triliun dari China Bank Development (CDB) untuk pembayaran pembengkakan biaya proyek Whoosh.
Sementara itu, total biaya proyek Whoosh mencapai USD7,27 miliar atau sekitar Rp120 triliun (kurs Rp16.570 per dolar AS), termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) senilai USD 1,2 miliar atau Rp19,8 triliun.