Menteri Maruarar Sirait Siap Alokasikan 1.000 Rumah Subsidi untuk MBR di Halmahera Tengah
Kerja benar dan cepat untuk rakyat dengan mendorong program dan kebijakan di sektor perumahan.
Sakawarta, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyatakan siap mengalokasikan sebanyak 1.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.
Untuk memiliki rumah subsidi tersebut, kata Menteri Ara, masyarakat bisa memanfaatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) agar bisa memiliki rumah layak dan terjangkau sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Hari ini saya bersama Bupati Halmahera Tengah hari ini bersama Kepala BPS dan Bupati Halmahera Utara melakukan penandatanganan nota kesepahaman alokasi kuota rumah subsidi bagi MBR sebanyak 1.000 rumah,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, dikutip Sabtu (17/5/2025).
Penandatanganan MoU untuk mendorong Program KPR FLPP bagi MBR di Kabupaten Halmahera Tengah dilakukan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti pada Kamis (15/5/2025).
Menteri PKP menjelaskan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP harus kerja benar dan cepat untuk rakyat dengan mendorong program dan kebijakan di sektor perumahan.
“MoU ini merupakan tindak lanjut pertemuan kami kemarin malam dengan Gubernur Maluku Utara. Saya minta tolong pilih pengembang yang bagus dalam pembangunan rumah subsidi ini,” katanya.
Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji mengaku sangat berbahagia mendapat alokasi rumah 1.000 rumah subsidi dari Kementerian PKP.
Kata dia, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melihat pembangunan rumah akan membantu masyarakat tidak saja secara fisik, tapi juga ekonomi.
“Kebijakan pemerintah khususnya program-program perumahan Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa. Secara sosiologi sangat membantu karena rumah menentukan status sosial masyarakat,” terangnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengucapkan terima kasih kepada Menteri PKP Ara yang terus melibatkan BPS dalam berbagai kegiatan di sektor perumahan.
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bupati Halmahera Tengah dan Wali Kota Surabaya untuk menjadikan kedua kota tersebut sebagai lokasi percontohan kegiatan pendataan BPS.
“Kami sudah melakukan diskusi yang sangat intensif dan produktif dan kami akan menjadikan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Surabaya sebagai lokasi contohan pntuk program pendataan BPS,” katanya.
