Sakawarta, Jakarta – Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menghadiri Rapat Koordinasi Program Perumahan Nasional di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Heru menyebutkan, agenda tersebut diselenggarakan dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
”Membahas sejumlah program strategis antara lain pembangunan rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penataan kawasan dan perumahan kumuh, penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP, sosialisasi KUR Perumahan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta sinergi program PNM dan SMF dalam upaya melawan praktik rentenir,” kata Heru dalam keterangannya dikutip Kamis (26/2/2026).
Dalam forum tersebut, Heru menegaskan bahwa BP Tapera berkomitmen penuh untuk terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi MBR, khususnya melalui penyaluran KPR subsidi FLPP.
”Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman secara berkelanjutan,” ucap Heru Pudyo Nugroho.
Menurut dia, melalui koordinasi yang semakin solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh ekosistem pembiayaan perumahan, maka percepatan pembangunan perumahan nasional dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di sisi bersamaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan komitmen Kemendagri dalam mendukung realisasi program tiga juta rumah yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, program tersebut sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing,” ujar Mendagri Tito.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) guna mempercepat proses perizinan.
Rapat ini dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian dan turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta jajaran.
Hadir pula jajaran pejabat eselon I Kementerian PKP antara lain Sekretaris Jenderal Didyk Choiriel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, serta Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati.
Selain itu, rapat juga diikuti oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Sejumlah kepala daerah yang juga hadir di antaranya Gubernur Sumatra Utara Bobby Afif Nasution, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
