Presiden Prabowo Siap Luncurkan BP Investasi Danantara, Mirip Temasek di Singapura
BP Investasi Danantara akan menjadi badan pengelola investasi di luar APBN. Seluruh aset-aset yang dimiliki pemerintah juga akan dikelola oleh badan ini.
Sakawarta, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto siap meluncurkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 8 November 2024. Danantara nantinya menjadi lembaga pengelola investasi di Indonesia dan digadang-gadang mirip dengan BUMN superholding Temasek di Singapura.
Prabowo pun sudah memanggil Kepala BP Investasi Danantara Muliaman Darmansyah Hadad dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, beberapa waktu lalu untuk mempersiapkan peluncuran.
“Terkait saya soal Danantara, saya diminta mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 (November) diluncurkan (secara) resmi (oleh) Presiden. Persiapan sedang kita lakukan,” kata Muliaman kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Jumat (1/11/2024).
Ia juga mengakui bahwa pembentukan Danantara itu dilakukan dengan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Iya betul. Ada nanti persiapan UU untuk Danantara,” kata Muliaman menjawab pertanyaan soal revisi UU BUMN.
Terpisah, Muliaman mengatakan BP Investasi Danantara akan menjadi badan pengelola investasi di luar APBN. Seluruh aset-aset yang dimiliki pemerintah juga akan dikelola oleh badan ini.
Muliaman menyampaikan bahwa pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara agar dapat lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
“Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini. Tapi tentu saja Itu bertahap ya, dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu,” kata Muliaman usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
Adapun BP Investasi Danantara diketuai oleh Muliaman Darmansyah Hadad, sementara Kaharuddin Djenod Daeng bertindak sebagai wakil kepala BP Investasi Danantara. Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024.
