Sakawarta, Jakarta – Ekonom Universitas Andalas (Unand) Prof. Syafruddin Karimi menilai pelemahan nilai tukar rupiah yang nyaris jebol Rp17.000 per 1 USD, tidak semata-mata dipicu oleh gejolak pasar global, melainkan mencerminkan meningkatnya persepsi risiko terhadap kebijakan ekonomi Indonesia.
Menurut Syafruddin, pelaku pasar membaca sejumlah sinyal yang menimbulkan kekhawatiran, mulai dari defisit fiskal yang mendekati batas aturan, wacana perubahan pagar fiskal, hingga isu tata kelola Bank Indonesia (BI).
Kondisi tersebut dinilai membentuk persepsi bahwa disiplin kebijakan dapat dikendurkan demi ambisi jangka pendek.
“Rupiah melemah karena pelaku pasar menagih kompensasi yang lebih mahal atas risiko Indonesia yang dinilai meningkat,” ujar Syafruddin dalam keterangannya dikutip Jumat (23/1/2026).
Ia menilai Bank Indonesia memang memiliki instrumen untuk menstabilkan nilai tukar melalui intervensi pasar dan komunikasi kebijakan yang tegas.
Namun, menurut dia, stabilisasi tersebut tidak akan bertahan lama apabila ketidakpastian fiskal dan persepsi campur tangan terhadap independensi bank sentral terus berkembang.
Syafruddin menekankan pentingnya jarak institusional yang jelas antara pemerintah dan BI untuk menjaga kepercayaan pasar.
Selain itu, aturan fiskal harus dipertahankan sebagai jangkar kredibilitas kebijakan makroekonomi.
“Stabilitas rupiah dan inflasi harus ditempatkan sebagai prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa pasar keuangan bersifat antisipatif dan tidak menunggu laporan resmi pemerintah.
“Pasar menghukum lebih dulu,” ujarnya.
Maka itu, Syafruddin menegaskan, Indonesia perlu memimpin dengan konsistensi kebijakan dan disiplin institusional.
”Bukan sekadar memberikan pembelaan setelah gejolak terjadi di pasar keuangan,” kata Syafruddin Karimi.