Sakawarta, Jakarta – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF membangun 37 rumah layak huni senilai Rp2,96 miliar di kawasan permukiman kumuh Sangkrah, Surakarta, Jawa Tengah.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SMF Bonai Subiakto menerangkan, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini bertujuan untuk membangun dan merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH), sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah tersebut.
Bonai menjelaskan, setiap rumah di kawasan Sangkrah ini dibangun dua lantai di atas lahan seluas 20 m², dengan luas bangunan 40 m² yang fungsional dan ramah lingkungan.
Ia menekankan, adapun 1.120 m² dari 2,1 hektare total luas kawasan kumuh Sangkrah, kini telah dibangun rumah layak huni untuk masyarakat.
Sehingga, lanjutnya, 2 hektare sisa kawasan kumuh akan terselesaikan jika program penanganan skala kawasan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta sudah diselesaikan.
“Yang meliputi berbagai aspek kekumuhan seperti kondisi jalan dan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan sampah, dan kondisi proteksi kebakaran,” ujarnya.
Menurut Bonai, rumah sebagai kebutuhan primer memiliki multiplier effect terhadap kualitas hidup penghuninya.
“Dengan rumah layak huni ini kami tentu berharap dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan bagi mereka,” kata Bonai Subiakto.
Lebih lanjut Bonai menerangkan, program ini menyasar masyarakat pada kelompok desil 2 ke bawah yang umumnya memiliki penghasilan tidak tetap dan belum memiliki kemampuan untuk mencicil rumah.
“Melalui bantuan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap masyarakat dapat hidup lebih bermartabat dengan tempat tinggal yang aman dan sehat,” ujarnya.
Bonai menegaskan, kegiatan TJSL ini merupakan bagian dari mandat SMF sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan (SMV Kemenkeu) yang berperan dalam mendukung pembiayaan perumahan berkelanjutan.
“Kami percaya bahwa peran kami tidak hanya berhenti pada pembiayaan sekunder perumahan, tetapi juga dalam memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses terhadap hunian yang layak. Inilah bentuk nyata kontribusi SMF dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi bangsa,” tutur Bonai.
Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diolah oleh SMF Research Intitute (SRI) pada tahun 2024, terdapat 27% atau sekitar 1 dari 4 rumah tangga di Kota Surakarta yang tinggal di RTLH.
Sebagai informasi, dalam program untuk menekan backlog kelayakan dan kepemilikan rumah dan penghapusan kemiskinan ekstrem ini, SMF turut menggandeng SMV Kemenkeu laiannya seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII, PT Geo Dipa Energi (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Indonesia Infrastructure Finance atau IIF, dan PT Karabha Digdaya.
Selain itu, Joint Program TJSL SMV Kemenkeu ini dengan mengalirkan bantuan lanjutan dengan total sebesar Rp4,48 miliar, membangun 56 unit RLH untuk 56 kepala keluarga daerah kumuh kawasan Semanggi, Losari Demangan, Sangkrah, Surakarta,” ucapnya.
“Program ini sekaligus mendukung penuntasan kawasan kumuh terakhir di Kota Surakarta,” ucap Bonai.
Melalui Joint Program TJSL SMV di Sangkrah, Surakarta tahun 2025 ini, SMV Kemenkeu ikut andil dalam mendukung percepatan penanganan backlog permukiman layak huni, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penuntasan kekumuhan wilayah tersebut.
Bonai menambahkan, sepanjang tahun 2025, SMF telah menyalurkan total bantuan sebesar Rp9,37 miliar untuk membangun dan merenovasi 154 rumah yang tersebar di 6 provinsi/kabupaten/kota di Indonesia.
“Program pembangunan rumah layak huni ini juga menjadi bagian dari dukungan SMF terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 1: Pengentasan Kemiskinan, SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, SDG 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, serta SDG 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.
Walikota Solo Resparti Ardi mengapresiasi kehadiran SMF dan SMV Kemenkeu lainnya yang menyulap daerah kumuh menjadi RLH.
Menurut dia, program ini tidak hanya menyentuh perbaikan fisik rumah dan infrastruktur dasar, tetapi juga membuka ruang bagi partisipasi warga, pendampingan sosial, dan skema pembiayaan yang lebih inklusif.
“Dukungan SMF dan SMV lainnya seperti PT PII, PT SMI, PT Geo Dipa, LPEI, PT IIF dan PT Karabha Digdaya, memungkinkan kami untuk menjalankan program secara lebih sistematis, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan,” ucapnya memungkasi.
Pada tahun 2022 SMF melalui inisatif Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh telah mengalirkan bantuan hibah sebesar Rp3,2 miliar untuk membangun 47 Rumah Layak Huni (RLH) bagi 47 kepala keluarga di Kelurahan Mojo, Kawasan Kumuh Semanggi, Surakarta.
Sarana Multigriya Finansial (SMF) Bangun 37 Rumah MBR Senilai Rp2,96 Miliar di Sangkrah Surakarta
Jakarta – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF membangun 37 rumah layak huni senilai Rp2,96 miliar di kawasan permukiman kumuh Sangkrah, Surakarta, Jawa Tengah.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SMF Bonai Subiakto menerangkan, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini bertujuan untuk membangun dan merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH), sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah tersebut.
Bonai menjelaskan, setiap rumah di kawasan Sangkrah ini dibangun dua lantai di atas lahan seluas 20 m², dengan luas bangunan 40 m² yang fungsional dan ramah lingkungan.
Ia menekankan, adapun 1.120 m² dari 2,1 hektare total luas kawasan kumuh Sangkrah, kini telah dibangun rumah layak huni untuk masyarakat.
Sehingga, lanjutnya, 2 hektare sisa kawasan kumuh akan terselesaikan jika program penanganan skala kawasan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta sudah diselesaikan.
“Yang meliputi berbagai aspek kekumuhan seperti kondisi jalan dan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan sampah, dan kondisi proteksi kebakaran,” ujarnya.
Menurut Bonai, rumah sebagai kebutuhan primer memiliki multiplier effect terhadap kualitas hidup penghuninya.
“Dengan rumah layak huni ini kami tentu berharap dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan bagi mereka,” kata Bonai Subiakto.
Lebih lanjut Bonai menerangkan, program ini menyasar masyarakat pada kelompok desil 2 ke bawah yang umumnya memiliki penghasilan tidak tetap dan belum memiliki kemampuan untuk mencicil rumah.
“Melalui bantuan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap masyarakat dapat hidup lebih bermartabat dengan tempat tinggal yang aman dan sehat,” ujarnya.
Bonai menegaskan, kegiatan TJSL ini merupakan bagian dari mandat SMF sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan (SMV Kemenkeu) yang berperan dalam mendukung pembiayaan perumahan berkelanjutan.
“Kami percaya bahwa peran kami tidak hanya berhenti pada pembiayaan sekunder perumahan, tetapi juga dalam memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses terhadap hunian yang layak. Inilah bentuk nyata kontribusi SMF dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi bangsa,” tutur Bonai.
Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diolah oleh SMF Research Intitute (SRI) pada tahun 2024, terdapat 27% atau sekitar 1 dari 4 rumah tangga di Kota Surakarta yang tinggal di RTLH.
Sebagai informasi, dalam program untuk menekan backlog kelayakan dan kepemilikan rumah dan penghapusan kemiskinan ekstrem ini, SMF turut menggandeng SMV Kemenkeu laiannya seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII, PT Geo Dipa Energi (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Indonesia Infrastructure Finance atau IIF, dan PT Karabha Digdaya.
Selain itu, Joint Program TJSL SMV Kemenkeu ini dengan mengalirkan bantuan lanjutan dengan total sebesar Rp4,48 miliar, membangun 56 unit RLH untuk 56 kepala keluarga daerah kumuh kawasan Semanggi, Losari Demangan, Sangkrah, Surakarta,” ucapnya.
“Program ini sekaligus mendukung penuntasan kawasan kumuh terakhir di Kota Surakarta,” ucap Bonai.
Melalui Joint Program TJSL SMV di Sangkrah, Surakarta tahun 2025 ini, SMV Kemenkeu ikut andil dalam mendukung percepatan penanganan backlog permukiman layak huni, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penuntasan kekumuhan wilayah tersebut.
Bonai menambahkan, sepanjang tahun 2025, SMF telah menyalurkan total bantuan sebesar Rp9,37 miliar untuk membangun dan merenovasi 154 rumah yang tersebar di 6 provinsi/kabupaten/kota di Indonesia.
“Program pembangunan rumah layak huni ini juga menjadi bagian dari dukungan SMF terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 1: Pengentasan Kemiskinan, SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, SDG 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, serta SDG 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.
Walikota Solo Resparti Ardi mengapresiasi kehadiran SMF dan SMV Kemenkeu lainnya yang menyulap daerah kumuh menjadi RLH.
Menurut dia, program ini tidak hanya menyentuh perbaikan fisik rumah dan infrastruktur dasar, tetapi juga membuka ruang bagi partisipasi warga, pendampingan sosial, dan skema pembiayaan yang lebih inklusif.
“Dukungan SMF dan SMV lainnya seperti PT PII, PT SMI, PT Geo Dipa, LPEI, PT IIF dan PT Karabha Digdaya, memungkinkan kami untuk menjalankan program secara lebih sistematis, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan,” ucapnya memungkasi.
Pada tahun 2022 SMF melalui inisatif Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh telah mengalirkan bantuan hibah sebesar Rp3,2 miliar untuk membangun 47 Rumah Layak Huni (RLH) bagi 47 kepala keluarga di Kelurahan Mojo, Kawasan Kumuh Semanggi, Surakarta.
