SMF dan BPR Nusamba Kendal Sepakat Sediakan Rumah Hijau untuk MBR
Penyaluran pembiayaan ini dikhususkan untuk pembiayaan mikro dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swadaya ramah lingkungan untuk meningkatkan keterjangakauan kepemilikan rumah MBR.
Sakawarta.com, Jakarta – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sepakat melakukan Penandatangan Kerja Sama (PKS) dengan BPR Nusamba Kendal terkait penyaluran dana hibah untuk pembiayaan rumah hijau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pelaksanaan pilot project Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP).
Adapun dana hibah senilai USD 50.000 tersebut bersumber dari Build Change yang didukung oleh World Bank atau Bank Dunia.
Direktur Keuangan & Operasional SMF Bonai Subiakto mengatakan, perseroan menegaskan komitmennya untuk aktif mendukung inisiatif Kementerian PUPR dalam mewujudkan IGAHP dengan tujuan agar MBR dapat menjangkau perumahan hijau.
Perumahan hijau dalam hal ini menyangkut aspek penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, desain yang efisien energi, tahan terhadap perubahan iklim dan bencana, serta akses pembiayaan dengan skema yang tepat bagi MBR.
“Sebagai pilot project dari IGAHP, SMF bekerja sama dengan BPR Nusamba Kendal menyalurkan dana hibah tersebut sebagai subsidi dalam skema Kredit Pembangunan/Peningkatan Rumah (KPPR) dan Pembiayaan Mikro Perumahan Resilien Hijau,” kata Bonai Subiakto dalam rilis pers resmi SMF diterima di Jakarta, Kamis (15/8/2024).
Ia melanjutkan, pilot project ini merupakan rangkaian kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan dalam penandatanganan bersama BPRS Patriot Bekasi pada tanggal 12 Agustus 2024 yang lalu.
Bonai Subiakto berujar, kerja sama dengan kedua instansi tersebut menjadi tonggak dimulainya implementasi rumah hijau untuk MBR.
Penyaluran pembiayaan ini dikhususkan untuk pembiayaan mikro dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swadaya ramah lingkungan untuk meningkatkan keterjangakauan kepemilikan rumah MBR, sesuai dengan kriteria green housing yang telah ditetapkan Kementerian PUPR.
“Kami terbuka untuk kolaborasi dengan instansi manapun agar mendorong akses kepemilikan rumah MBR,” ucapnya.
Ia menuturkan, dengan dana hibah dari Build Change dan skema subsidi dalam pembiayaan tersebut, diharapkan dapat meringankan angsuran yang dibayarkan masyarakat sehingga dapat meningkatkan affordability MBR semakin terbuka lebar untuk memiliki rumah yang layak, tahan bencana, dan ramah lingkungan.
“Tanpa harus terbebani dengan biaya yang terlalu tinggi,” tuturnya.
Ia menjelaskan, calon debitur akan mendapatkan subsidi berupa potongan sebesar 20% dari jumlah plafond kredit KPPR yang diambil. Selain melalui BPR Nusamba Cepiring, KPPR dan Pembiayaan Mikro Perumahan Resilien Hijau Pilot Project IGAHP ini juga dapat diakses melalui BPR Syariah Patriot Kota Bekasi.
“Kami sangat senang bisa menjadi kabupaten terpilih untuk Pilot Project IGAHP ini. Saat ini angka backlog di Kendal mencapai 47.000. Dengan adanya dana hibah ini semoga bermanfaat meningkatkan keterjangkauan bagi MBR untuk memiliki rumah yang adaptif dan tahan bencana atas perubahan iklim serta menjadi salah satu upaya dalam pengurangan angka backlog,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Sugiono.
Pada implementasi IGAHP, MBR sebagai calon debitur akan diberikan pendampingan oleh Kementerian PUPR, berupa pemberian referensi desain rumah yang mendukung konsep rumah hijau.
Selain itu, juga pendampingan dalam proses pembangunan yang dilakukan debitur sehingga dapat sesuai dengan yang anggaran dan konsep rumah hijau resilien. Pembiayaan dan pendampingan ini menjadi bentuk komitmen dan wujud pemenuhan pembangunan keberlanjutan atau Sustainability Development Goals (SDG) no.11 yaitu Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.
”Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Kementerian PUPR, Build Change, dan juga SMF kepada kami sebagai penyalur dana hibah ini ke masyarakat. Sinergi antara pemerintah, BUMN, maupun swasta seperti ini yang harus ditingkatkan untuk sama-masa menyalurkan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Direktur Utama BPR Nusamba Cepiring Bambang Susanto.
SMF juga berharap ke depan lebih banyak insentif yang secara signifikan diberikan kepada masyarakat, seperti dana hibah ini, serta insentif tambahan dari pihak regulator, guna secara efektif mendorong dan memotivasi masyarakat untuk secara aktif memilih dan beralih ke rumah hijau yang ramah lingkungan, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
”Untuk pembangunan rumahnya sendiri akan mengacu pada pedoman Pembangunan Resilien Hijau dari Kementerian PUPR. Selain keterjangkauan, kita juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas rumah sehingga masyarakat dapat hidup dan tinggal dengan nyaman, aman, serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan terutama dalam pengurangan emisi,” tutur Bonai.
Berdasarkan Climate Transparency Report 2021, sektor permukiman dan perumahan, dalam hal ini bangunan gedung, berkontribusi sebesar 3,88% atas direct emissions dan 20,72% atas indirect emissions.
Menurut IPCC 4th Assessment Report on Climate Change tahun 2007, pada tahun 2030, diperkirakan 1/3 total emisi CO2 dunia berasal dari bangunan gedung dengan penyumbang terbesar di negara-negara di Asia.
Berdasarkan hal tersebut, bangunan/gedung pada sektor perumahan di Indonesia perlu untuk mulai menerapkan prinsip rumah hijau agar dapat mengurangi emisi CO2 dan diharapkan dapat mengurangi dampak perubahan iklim.
Mediatrich menyampaikan bahwa saat ini pemerintah punya target pengurangan emisi hingga 2030 dan diharapkan sektor perumahan turut berkontribusi didalamnya. Namun, saat ini banyak program-program keberlanjutan namun masih minim dari sektor perumahan. Dampak dari perubahan iklim seperti tsunami, gempa, dan angin kencang, membutuhkan rumah yang layak huni bukan hanya dari sanitasi saja melainkan juga ketahanan bangunannya.
Dengan berpartisipasinya Build Change dalam IGAHP ini diharapkan dapat menjadi langkah kecil yang dapat membawa perubahan besar dan menstimulasi kesadaran masyarakat ke depannya sehingga pilot project ini nantinya bisa dijalankan dengan lebih besar lagi.
“Pelan-pelan green housing harus diinternalisasi dalam kegiatan sehari-hari. Baik dalam bisnis maupun pemerintahan. Unsur bangunan atau gedung hijau juga harus masuk dalam kebijakan pemerintah sehingga rumah yang kuat dan tahan terhadap bencana dapat dimiliki semua masyarakat dan menjadi tempat yang aman bagi yang tinggal didalamnya,” kata Haryo Bekti menambahkan.
Sebagai informasi, kerja sama ini dilakukan dalam bentuk seremonial PKS yang dilakukan di Kantor BPR Nusamba Cepiring yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Sugiono, Direktur Utama BPR Nusamba Cepiring Bambang Susanto, Direktur Keuangan dan Operasional SMF Bonai Subiakto, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti Martoyoedo, dan Country Manager Build Change Mediactrich Triani.
