SMF Dukung Terobosan Pembiayaan Program Tiga Juta Rumah

Sakawarta, Jakarta – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF siap mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dimotori Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo mengungkapkan, pihaknya siap mendukung apabila ada terobosan skema-skema pembiayaan baru yang dirasa mampu membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

Ananta menerangkan, SMF adalah Special Mission Vehicle dan Fiscal Tools Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang bertugas membantu likuiditas lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat untuk mengurangi maturity mismatch.

Ia menuturkan, SMF yang bergerak di pasar modal untuk pembiayaan sekunder perumahan, menyediakan dana pendamping atas porsi 25% dari porsi dana yang dibutuhkan.

“Sumber dana untuk porsi SMF berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang kemudian di-leverage melalui Surat Utang,” kata Ananta dalam keterangan pers dikutip di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah berupaya menyusun skema pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji namun memiliki kemampuan membayar angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Saya berharap ada masukan dari PT SMF dan semua pihak terkait perumahan untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan di tengah keterbatasan anggaran APBN, diperlukan adanya terobosan agar semua pihak bisa berkontribusi dan bersinergi dalam Program Tiga Juta Rumah.

“Apalagi saat ini di lapangan kebutuhan rumah masyarakat terus meningkat dan adanya skema pembiayaan alternatif selain KPR FLPP yang sudah berjalan selama ini,” ujarnya.

Menteri Ara mengatakan ada masyarakat yang bekerja di sektor informal dan memiliki kemampuan membayar angsuran, tapi memiliki kendala ketika masuk ke dalam sistem perbankan karena tidak adanya slip gaji.

“Banyak tukang bakso, ojek, PKL, pedagang asongan yang tidak punya slip gaji tapi punya kemampuan membayar KPR. Saya terharu setelah kemarin ada ibu-ibu penjual sayuran bisa memiliki rumah subsidi dengan KPR, apalagi dana APBN untuk perumahan terbatas sehingga diperlukan terobosan agar pembiayaan perumahan bisa diakses semua pihak,” kata Menteri Ara.

Dalam waktu dekat Kementerian PKP akan mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta jaringan swasta di pasar modal untuk mencari solusi kredibel dan diskusi produktif mengenai pola pembiayaan yang tepat.