SMF Kolaborasi dengan KPNKL: Dorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Perumahan
Industri perumahan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional berkat dampak multiplikasinya.
Sakawarta, Jakarta – PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) berkolaborasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL) Tarakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan, dalam kuliah umum di Universitas Borneo Tarakan (UBT), Kalimantan Utara, pada Jumat (11/10/2024).
Untuk diketahui, SMF merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang berfokus pada pembiayaan perumahan. Sementara, KPNKL berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Kepala Divisi Riset Ekonomi/Chief Economist SMF Martin Daniel Siyaranamual menegaskan peran penting SMF dalam mendukung pertumbuhan sektor perumahan di Indonesia. Hal itu dikemukakan saat sesi kuliah umum yang mengangkat tema “Manfaat APBN: Dukungan Pemerintah melalui SMF Sebagai SMV Kemenkeu dalam Mendukung Pertumbuhan di Sektor Perumahan”.
Peran SMF sebagai motor penggerak sektor perumahan mencakup dalam meningkatkan likuiditas pembiayaan perumahan, serta memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
“Melalui sekuritisasi dan penyaluran pembiayaan, SMF membantu meringankan beban fiskal pemerintah dengan menyalurkan pembiayaan rumah subsidi, termasuk melalui Program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan dukungan dana dari APBN,” kata Daniel Siyaranamual dikutip dari situs djkn.kemenkeu.go.id di Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Menurut Daniel, industri perumahan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional berkat dampak multiplikasinya.
Sementara, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Tarakan Sigit Luhur Pambudi memberi meteri bertajuk “Peran DJKN dalam Perekonomian Indonesia”.
Ia menjelaskan bagaimana DJKN memegang peran strategis dalam pengelolaan aset negara, yang berkontribusi besar terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui lelang, pengelolaan piutang negara, serta optimalisasi aset.
“Peran DJKN yang tidak semata-mata menjaga aset negara, tetapi juga memastikan nilai aset tercatat dengan wajar melalui revaluasi aset, yang tentu berdampak langsung pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),” katanya.
Perwakilan dari Bank Kaltimtara Cabang Kota Tarakan menyoroti kesuksesan penyaluran FLPP di wilayah Kalimantan Utara, terutama di Kota Tarakan.
Menurut dia, dengan jumlah penyaluran sebesar Rp35 miliar dalam lima tahun terakhir, program FLPP terbukti berhasil dengan tingkat kredit macet (Non-Performing Loan atau NPL) yang luar biasa rendah, yaitu 0%.
“Angka ini mencerminkan keberhasilan program dalam mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak tanpa membebani sektor keuangan,” katanya.
Secara keseluruhan, kegiatan kuliah umum ini berhasil menciptakan ruang diskusi yang bermanfaat, baik bagi mahasiswa maupun narasumber. Diharapkan, kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin guna menyebarkan informasi tentang peran vital lembaga-lembaga di bawah Kementerian Keuangan dalam mendukung pembangunan di Indonesia.
