Sakawarta, Jakarta – Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkap strategi yang akan dilakukan pihaknya guna memenuhi target penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 350.000 unit rumah pada tahun 2026 ini.
Heru menjelaskan, sesuai dengan Nota Keuangan tahun 2026, Pemerintah Prabowo Subianto mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran FLPP.
Saat ini, ujar Heru, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah tersedia untuk dana FLPP sebanyak 285.000 unit rumah dengan total kebutuhan dana sebesar Rp36,6 triliun, terdiri dari anggaran DIPA sebesar Rp25,1 triliun.
“Sisanya dari pengembalian pokok sebesar Rp10,2 triliun yang digulirkan Kembali, serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp4,6 triliun,” kata Heru dalam keterangan resmi dikutip Kamis (15/1/2026).
Heru menerangkan, karena target hingga 350 ribu unit rumah ditetapkan pada awal tahun, maka tingkat pencapaiannya sangat besar.
“Para pelaku bisnis, baik 43 bank penyalur maupun seluruh pengembang jauh lebih siap dengan target yang ditetapkan. Semua target ini sudah kami tuangkan dalam perjanjian kerja sama yang sudah disepakati oleh semua pihak,” tuturnya.
Heru menegaskan, tahun 2026 ini BP Tapera optimistis akan memenuhi target yang ditetapkan, tercapai dengan berbagai strategi peningkatan penyaluran dana FLPP. Salah satunya adalah terjadinya peningkatan penyaluran dana FLPP untuk non-formal sebesar 15%.
“Jika tahun 2025 dalam perjanjian dengan bank penyalur hanya mengalokasikan 10% untuk non-formal, namun tahun ini meningkat menjadi 15%,” ujar dia.
Sehingga, kata Heru, diharapkan akan semakin banyak non-formal yang akan menikmati pembiayaan KPR Sejahtera FLPP.
“Semakin merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan semakin memperluas akses bagi Asisten Rumah Tangga (ART), Ojek Online (Ojol), pedagang sayur dan profesi non-formal lainnya dalam memiliki rumah layak huni,” ungkap Komisioner Heru.
Selain itu, BP Tapera juga menyiapkan diversifikasi produk berupa pengembangan skema program FLPP yang terdiri dari Kredit Bangun Rumah dan Kredit Renovasi Rumah.
“Saat ini kami sedang menyiapkan aturan main dan peraturannya Badan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” ujar Heru
Menilik dari pencapaian tahun 2025 yang memecahkan rekor tertinggi, menurut Heru, penghasilan Rp3-5 juta mendominasi profil debitur hingga 147.269 orang, dengan pilihan jangka waktu cicilan 10–15 tahun.
Adapun mayoritas penerima manfaat tertinggi bekerja di sektor swasta sebanyak 73,63% yang mencapai 205.330 unit rumah.
“Kami melihat profil debitur ini tidak akan banyak berubah di tahun 2026. Keberhasilan realisasi 2025 turut didorong oleh kemudahan akses pembiayaan awal yang bergantung pada skema DP yang minim,” ujar Heru.
