*Opini: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Sakawarta, Jakarta – Berapa harga yang pantas dibayar negara untuk sebuah nasihat kepada Presiden? Pertanyaan itu relevan setelah Prabowo Subianto mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Komposisinya sangat beragam, dari mantan pejabat, politisi, pengusaha, tokoh agama, purnawirawan, akademisi hingga intelektual publik.
ANTARA mencatat para anggota memang berasal dari berbagai keahlian, profesi, afiliasi politik serta organisasi keagamaan dan kebudayaan. Keragaman itu dapat menjadi kekuatan. Presiden memang membutuhkan perspektif di luar birokrasi.
Akan tetapi, jumlah yang besar menimbulkan pertanyaan yang juga besar: mengapa harus 26 orang, berapa biaya yang dikeluarkan negara, dan bagaimana memastikan kepentingan politik, bisnis maupun organisasi tidak ikut masuk terlalu jauh ke ruang pertimbangan Presiden?
Persoalannya bukan sekadar banyak atau sedikitnya anggota, melainkan apakah pembesaran Wantimpres menghasilkan kualitas keputusan yang sebanding dengan biaya serta kompleksitas tata kelolanya.
Dari Sembilan Menjadi 26
Desain awal Wantimpres jauh lebih ramping. UU Nomor 19 Tahun 2006 membatasi jumlahnya menjadi sembilan orang.
Setelah perubahan melalui UU Nomor 64 Tahun 2024, batas numerik itu tidak lagi digunakan dan jumlah anggota ditentukan sesuai kebutuhan Presiden dengan mempertimbangkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Secara hukum, Presiden Prabowo mempunyai ruang menentukan jumlah Wantimpres. Akan tetapi, legalitas tidak otomatis identik dengan efektivitas.
Justru ketika jumlah anggota menjadi hampir tiga kali desain sebelumnya, pemerintah perlu dapat menjelaskan kebutuhan di balik setiap tambahan kursi.
Apakah terdapat pembagian ekonomi, hukum, energi, pangan, geopolitik, sosial dan pertahanan? Apa indikator keberhasilannya? Tanpa ukuran tersebut, publik hanya melihat pertambahan kursi tanpa mengetahui pertambahan manfaatnya.
Boros Anggaran Rp23,8 Miliar dan Pertanyaan Value for Money
Setiap kursi membawa konsekuensi fiskal. Perpres Nomor 15 Tahun 2026 mengatur hak keuangan dan fasilitas Ketua serta Anggota Wantimpres. Dalam aturan tersebut terdapat hak keuangan dan fasilitas lain bagi mereka.
Dengan besaran hak keuangan Rp76,5 juta per orang setiap bulan, 26 anggota berarti sekitar Rp1,989 miliar per bulan atau Rp23,868 miliar setahun, belum memasukkan seluruh fasilitas serta dukungan operasional kelembagaan.
Apakah Rp23,8 miliar akan menguras APBN? Tentu tidak. Belanja negara dalam APBN 2027 mencapai sekitar Rp4.106,3 triliun. Akan tetapi, ukuran pemborosan tidak selalu ditentukan oleh seberapa besar sebuah pos dibandingkan keseluruhan APBN. Ukurannya adalah value for money.
Ketika kementerian dan pemerintah daerah diminta melakukan efisiensi, standar yang sama harus berlaku pada lembaga yang berada paling dekat dengan Presiden.
Jika sekolah meminta tambahan guru, pemerintah menghitung muridnya. Jika rumah sakit membutuhkan tenaga kesehatan tambahan, dihitung kebutuhan pelayanannya.
Maka ketika Wantimpres berkembang dari desain sembilan menjadi 26 orang, pertanyaan sederhananya: tambahan kursi itu membeli manfaat apa bagi negara?
Nasihat menjadi mahal bukan hanya ketika honorariumnya besar, tetapi ketika negara membayarnya sementara manfaat tambahannya sulit diukur.
Risiko yang Lebih Besar daripada Anggaran
Persoalan yang lebih serius justru konflik kepentingan. Di dalam Wantimpres kini terdapat sejumlah figur yang juga dikenal mempunyai latar belakang dunia usaha, antara lain Chairul Tanjung, DatoSri Tahir, Jusuf Hamka, dan Hatta Rajasa. ANTARA menyebut Chairul Tanjung sebagai pengusaha dan mantan Menko Perekonomian, Dato Sri Tahir serta Jusuf Hamka sebagai pengusaha, sementara Hatta Rajasa juga memiliki latar belakang sebagai mantan menteri dan pengusaha.
Kehadiran pengusaha tentu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya konflik kepentingan. Pengalaman mereka justru dapat memberi Presiden pemahaman tentang investasi, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja.
Akan tetapi, potensi benturannya tidak boleh dianggap kecil. Bayangkan ketika pertimbangan Presiden menyentuh kebijakan pajak, insentif fiskal, perizinan, proyek pemerintah, infrastruktur, perbankan atau regulasi suatu sektor yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan atau grup usaha tertentu.
Dalam situasi semacam itu, persoalannya bukan apakah seorang anggota berniat menggunakan jabatannya untuk menguntungkan bisnisnya, melainkan apakah negara mempunyai mekanisme yang dapat memastikan bahwa kemungkinan tersebut tidak terjadi.
Prinsip yang sama berlaku bagi kepentingan politik dan organisasi. Wantimpres diisi tokoh dengan latar partai politik, organisasi keagamaan, kelompok sosial dan jejaring kekuasaan yang beragam.
Keragaman tersebut dapat memperluas perspektif, tetapi juga berpotensi membuat ruang pertimbangan Presiden menjadi arena tarik-menarik kepentingan apabila tidak ada batas yang jelas antara kepentingan publik dengan kepentingan partai, organisasi ataupun kelompok.
Oleh karena itu, persoalan konflik kepentingan seharusnya tidak diselesaikan dengan kalimat percayakan saja kepada integritas masing-masing anggota.
Pemerintahan yang baik justru membangun sistem ketika kepentingan pribadi dan publik mungkin bersinggungan.
Deklarasi kepentingan, keterbukaan afiliasi dan mekanisme recusal ketika suatu isu terkait langsung dengan kepentingan anggota merupakan contoh instrumen tata kelola yang dapat mengurangi risiko tersebut.
Terlalu Banyak Mazhab, Terlalu Banyak Suara?
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting: efektivitas intelektual sebuah dewan beranggotakan 26 orang dengan mazhab pemikiran yang sangat berbeda. Lihat saja spektrumnya.
Di dalam satu forum terdapat tokoh agama, pengusaha, mantan jenderal, mantan pejabat, politisi, ahli hukum hingga Rocky Gerung yang dikenal sebagai akademikus, filsuf dan intelektual publik.
Rocky sendiri seusai pelantikan menyatakan Wantimpres seharusnya mempunyai fungsi kritis terhadap kebijakandan mengambil jarak agar mampu mengevaluasi dampak kebijakan.
Di forum yang sama terdapat Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan latar belakang yudisial yang sangat berbeda dari tradisi kritik filsafat-politik Rocky Gerung.
Rekam jejak Anwar juga pernah menjadi kontroversi nasional setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada November 2023 menyatakan adanya pelanggaran kode etik dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.
Perbedaan itu tidak otomatis buruk.
Bahkan Presiden dapat memperoleh pandangan yang jauh lebih kaya apabila perbedaan tersebut dikelola dengan baik. Akan tetapi, keragaman tanpa arsitektur kerja dapat berubah menjadi kebisingan.
Dua puluh enam orang dengan pengalaman, kepentingan, epistemologi dan cara membaca persoalan yang berbeda dapat menghasilkan 26 pandangan yang berlainan.
Presiden akhirnya bukan kekurangan nasihat, tetapi justru menghadapi persoalan bagaimana memilah terlalu banyak nasihat. Inilah mengapa jumlah besar harus diikuti pembidangan yang jelas.
Siapa membahas ekonomi? Siapa hukum? Siapa geopolitik? Bagaimana sebuah rekomendasi disintesiskan? Apakah keputusan merupakan kesimpulan institusional Wantimpres atau sekadar pendapat individual anggota?
Tanpa desain semacam itu, pluralitas yang awalnya dimaksudkan sebagai kekuatan justru berpotensi menurunkan efektivitas lembaga.
Nasihat Boleh Rahasia, Akuntabilitas Jangan
Presiden memang memerlukan ruang konsultasi yang rahasia. Tidak seluruh isi pertimbangan Wantimpres perlu diumumkan kepada masyarakat. Akan tetapi, kerahasiaan isi nasihat tidak boleh berarti ketertutupan kelembagaan.
Publik tetap berkepentingan mengetahui berapa biaya Wantimpres, bagaimana pembagian bidang kerjanya, bagaimana konflik kepentingan dikelola dan bagaimana efektivitas lembaga tersebut dievaluasi.
Wantimpres akhirnya tidak cukup dinilai dari apakah 26 orang itu banyak atau sedikit. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah 26 orang menghasilkan nasihat yang lebih berkualitas dibandingkan struktur yang lebih ramping. Negara tidak perlu pelit membayar nasihat yang berkualitas.
Akan tetapi, semakin banyak penasihat Presiden dan semakin beragam kepentingan serta mazhab pemikiran di dalamnya, semakin besar pula kebutuhan akan sistem yang memastikan bahwa negara memperoleh kualitas nasihat, bukan sekadar banyaknya suara di sekitar kekuasaan.
Sebab, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya berapa mahal seorang anggota Wantimpres. Pertanyaannya adalah: seberapa mahal rakyat harus membayar sebuah nasihat, siapa yang memengaruhi nasihat tersebut, dan seberapa besar manfaatnya kembali kepada kepentingan publik?