Sakawarta, Jakarta – Sebuah dinamika menarik mencuat di tubuh Fraksi Partai Golkar terkait pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Sehari sebelum dokumen pengajuan resmi bergulir, santer beredar kabar adanya instruksi tegas dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang melarang seluruh anggota fraksi untuk membubuhkan tanda tangan pada surat pengajuan HMP tersebut.
Namun, daripada tunduk pada tekanan garis komando, sejumlah kader justru mengambil sikap berani yang bertolak belakang dengan perintah tersebut.
Dari daftar pengusul awal HMP yang tercatat (yang secara keseluruhan mencapai 11 anggota fraksi), lima nama pertama yang berdiri di barisan paling depan untuk menandatangani surat pengajuan tersebut adalah:
1. Ahmad Doli Kurnia
2. Ahmad Irawan
3. Robert Joppy Kardinal
4. Abraham Sridjaya
5. Umbu Kabunang
Selanjutnya, langkah berani lima pengusul awal ini kemudian disusul oleh enam anggota lainnya.
“Demi selamatkan partai, kelima tokoh ini memilih menandatangani pengajuan HMP di tengah larangan Bahlil,” sebut salah satu simpatisan partai, Kamis (12/11/2026).
“Mereka penanda adanya keberanian politik di internal partai,” ujar dia lagi.
Bahkan bukan sekadar melalui Ketua Umum Bahlil Lahadalia yang tak dipatuhi, melainkan juga dari Daniel Muttaqien selaku Ketua Fraksi Golkar DPR RI yang sebelumnya menyebut semua anggota DPR dilarang mengajukan HMP.
Namun, komando dari para petinggi partai itu memalingkan kepatuhan akan syarat tidak tanda tangan HMP.
Kelima politisi ini memilih keluar dari zona nyaman kelompok elite dan memposisikan diri sebagai ‘pejuang’ yang mengutamakan sikap konstitusional serta nurani politik di parlemen. []
