Presiden Prabowo Rilis Delapan Program Paket Ekonomi 2025 Senilai Rp16,23 Triliun

Sakawarta, Jakarta – Pemerintah Presiden Prabowo Subianto resmi merilis “Program Paket Ekonomi 2025” yang terdiri dari delapan program.

Pengumuman terkait kebijakan terbaru itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga menjelaskan, untuk paket ekonomi 2025 yang akan dikucurkan hingga akhir tahun 2025 terdiri dari delapan program.

Pertama, program magang lulusan perguruan tinggi yang akan mendapat uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) sekitar Rp3,3 juta per bulan selama enam bulan.

“Tahap pertama penerima manfaat 20.000 orang dan anggarannya sudah disediakan sebesar Rp198 miliar,” kata Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

Kedua, perluasan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah yang ditambah untuk sektor terkait pariwisata seperti hotel, restoran dan kafe sebesar 100% selama tiga bulan di sisa tahun pajak 2025.

“Target penerimanya 552 ribu pekerja dan ini diberikan 100 persen Pph untuk sisat tahun 2025 ataupun 3 bulan, anggarannya sebesar Rp120 miliar,” katanya.

Ketiga, bantuan pangan selama Oktober 2025 dan November 2025 dalam bentuk 10 kg beras, dan bisa ditambah pada Desember jika realisasi anggaran belum optimal.

“Nah itu diperlukan dana sebesar Rp7 triliun,” kata Airlangga.

Keempat, bantuan iuran JKK dan JKM untuk 6 bulan sebesar 50% bagi pekerja bukan penerima upah, yang di antaranya ialah mitra pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik.

Kelima, program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan berupa relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PP maksimum BI Rate plus 3%.

Keenam, program padat karya tunai atau cash for work melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam bentuk upah harian dengan proyek periode September-Desember 2025.

Ketujuh, percepatan aturan deregulasi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2025.

Kedelapan, program perkotaan untuk perbaikan kualitas permukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk gigs economy khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Total anggaran paket ekonomi yang terdiri dari delapan program itu senilai Rp16,23 triliun,” kata Airlangga.