Sakawarta, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di DKI Jakarta.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis (13/11/2025), Menteri Ara menyampaikan bahwa alokasi BSPS untuk rumah tidak layak huni (RTLH) di Jakarta akan ditingkatkan secara signifikan dari 158 unit pada tahun ini menjadi 2.000 unit pada tahun depan.
Menurut dia, peningkatan alokasi ini menjadi bentuk kehadiran nyata negara dalam menangani permasalahan rumah tidak layak huni di ibu kota.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 209.000 kepala keluarga di Jakarta yang masih menempati rumah tidak layak huni.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat miskin di Jakarta juga merasakan intervensi negara melalui program perumahan rakyat,” ujar Maruarar dikutip Jumat (14/11/2025).
Ia menambahkan, berdasarkan data BPS nasional, terdapat 9,9 juta rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah, sementara 26,9 juta rumah lainnya tergolong tidak layak huni. Pemerintah telah menyiapkan program besar untuk mengatasi hal itu, termasuk penyediaan 350.000 rumah subsidi pada tahun ini.
“Sampai hari ini saja, sudah 220.000 rumah subsidi yang diserahkan kepada rakyat,” ungkap Menteri Maruarar.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Maruarar didampingi oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indriyanto. Mereka meninjau langsung dua rumah warga penerima manfaat BSPS di Kelurahan Cawang yang tengah dalam proses perbaikan. Keduanya merupakan contoh nyata bagaimana bantuan stimulan digunakan secara gotong royong oleh warga untuk memperbaiki kualitas hunian.
Pelaksanaan BSPS di DKI Jakarta tahun 2025 mencakup pemerataan di seluruh wilayah kota administrasi. Kecamatan Kebayoran Lama tercatat memiliki penerima terbanyak dengan 29 calon penerima, disusul Jagakarsa 23 penerima, serta Kramat Jati dan Cipayung masing-masing 13 penerima. Program ini dirancang agar tidak hanya menyentuh angka statistik, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung.
Sementara itu, di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, terdapat 13 keluarga penerima manfaat (KPM) yang lolos verifikasi administrasi dan siap menerima bantuan. Sebagian besar penerima berasal dari kawasan padat penduduk dengan rumah semi permanen dan struktur bangunan yang rapuh. Bantuan BSPS di wilayah ini akan difokuskan untuk memperkuat struktur bangunan, memperbaiki sanitasi, dan meningkatkan ketahanan rumah terhadap bencana.
Menteri Maruarar menegaskan bahwa program BSPS bukan sekadar memberikan bantuan material, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat dalam memperbaiki rumahnya sendiri. “Kami ingin masyarakat ikut terlibat, gotong royong memperbaiki rumahnya, bukan hanya menerima bantuan. Karena BSPS ini adalah program partisipatif,” ucapnya.
Ia juga meminta kolaborasi yang lebih kuat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pelaksanaan BSPS.
“Saya dengar dari Pak Kelik tadi bahwa tidak ada anggaran APBD untuk renovasi rumah rakyat di Jakarta. Karena itu, saya minta kerja samanya agar pemerintah pusat dan daerah bisa saling memperkuat,” kata Menteri Maruarar.
Menteri Maruarar menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dalam membenahi kawasan kumuh di Jakarta.
Selain memperbaiki rumah warga, pemerintah juga akan mendorong peningkatan ekonomi lokal melalui kerja sama dengan lembaga seperti SMF dan PNM untuk memberdayakan masyarakat, terutama ibu-ibu yang berdagang di rumah.
“Rumah yang layak harus jadi titik awal kebangkitan ekonomi rakyat,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Kelik Indriyanto menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas perhatian terhadap masyarakat di permukiman padat Jakarta.
“Terima kasih atas perhatian dari pemerintah pusat, khususnya Bapak Menteri Maruarar yang mau turun langsung ke kampung-kampung di Jakarta. Kami di Pemprov siap membantu dari sisi perbaikan sarana dan prasarana lingkungan seperti jalan kampung dan drainase,” ujarnya.
