Sakawarta, Jakarta – Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperpanjang tenggat negosiasi dengan Iran hingga awal April 2026 semula dapat dibaca sebagai upaya memberi ruang bagi diplomasi.
Namun, perkembangan terbaru justru menunjukkan sebaliknya. Pasar global tetap gelisah, harga minyak bertahan tinggi, dan seruan internasional agar Selat Hormuz tetap terbuka menandakan bahwa dunia belum melihat tanda damai yang sungguh meyakinkan.
Di tengah situasi itu, optimisme Washington tampak belum sejalan dengan kenyataan di lapangan.Pertanyaannya sederhana. Jika diplomasi memang bergerak maju, mengapa ketidakpastian justru membesar?
Di sinilah letak pokok masalahnya. Perpanjangan tenggat bukanlah bukti keberhasilan diplomasi, melainkan gejala kebuntuan kebijakan. Amerika Serikat tampak belum berhasil memaksa Iran menerima kehendaknya, tetapi juga belum siap menanggung seluruh biaya dari eskalasi terbuka.
Akibatnya, yang muncul bukan penyelesaian, melainkan jeda. Ini bukan jalan keluar, melainkan penundaan krisis.Diplomasi pada dasarnya menuntut kepercayaan minimum.
Karena itu, pendekatan yang menggabungkan meja perundingan dengan ancaman militer sesungguhnya merusak fondasi diplomasi itu sendiri.
Sulit membayangkan lahirnya kesepakatan yang stabil bila satu pihak terus menerus berunding di bawah bayang bayang tekanan.
Dalam keadaan seperti itu, perundingan kehilangan makna sebagai ruang mencari titik temu, lalu berubah menjadi arena pemaksaan.
Analogi sederhananya begini. Seorang pemimpin tidak akan memperoleh keterbukaan dari bawahannya bila setiap ajakan berdialog disertai ancaman hukuman. Yang lahir mungkin kepatuhan sesaat, tetapi bukan kepercayaan. Dalam hubungan antarnegara, logika itu tetap berlaku.
Tekanan bisa menciptakan jeda taktis, tetapi jarang menghasilkan perdamaian yang bertahan lama.Perkembangan terbaru memperlihatkan bahwa konflik ini bahkan kian melebar.
Ketegangan tidak lagi hanya dilihat sebagai soal hubungan Washington dan Teheran, tetapi telah menjalar ke stabilitas kawasan, keselamatan jalur energi, dan rasa aman pasar dunia.
Oleh Karena itu, seruan negara negara G7 agar Selat Hormuz tetap terbuka dan serangan terhadap warga sipil dihentikan harus dibaca sebagai sinyal penting. Dunia mulai melihat bahwa biaya dari konflik ini terlalu besar untuk terus dibiarkan mengambang.
Sebagai ekonom, saya melihat dimensi yang paling langsung dari kebijakan semacam ini adalah biaya ekonomi global. Kenaikan harga minyak bukan sekadar angka di bursa komoditas. Ia merambat ke ongkos produksi, distribusi, transportasi, dan pada akhirnya ke harga kebutuhan pokok.
Dalam ekonomi yang saling terhubung, gejolak di Teluk Persia dapat menjalar hingga ke dapur rumah tangga di Indonesia. Ketika harga energi naik, beban itu pada akhirnya ditanggung masyarakat luas.
Karena itu, konflik ini tidak boleh dipandang sebagai peristiwa jauh yang tidak berkaitan dengan kepentingan nasional kita. Indonesia ikut menghadapi risikonya, terutama melalui tekanan inflasi, nilai tukar, dan potensi gangguan pasokan energi.
Dalam konteks seperti ini, setiap kebijakan luar negeri negara besar yang bertumpu pada ancaman selalu membawa ongkos yang melampaui batas wilayahnya sendiri.
Persoalan lain yang membuat penyelesaian semakin rumit adalah tidak selalu padunya kepentingan di antara para sekutu Amerika Serikat sendiri. Ketika tujuan strategis tidak sepenuhnya seragam, tekanan terhadap Iran pun kehilangan arah yang jelas.
Ada yang berbicara soal pembatasan ancaman, ada yang mendorong tekanan maksimum, dan ada pula yang lebih cemas terhadap stabilitas kawasan serta jalur perdagangan. Ketidaksinkronan semacam ini membuat diplomasi semakin sulit bergerak maju karena tekanan yang diberikan tidak sepenuhnya berpijak pada satu tujuan politik yang konsisten.Lalu, di mana posisi Indonesia?
Indonesia tidak seharusnya menjadi penumpang dalam ketidakpastian ini. Sebagai negara yang memegang prinsip bebas aktif dan memiliki posisi penting di dunia Islam, Indonesia memiliki ruang untuk mendorong diplomasi yang lebih sehat.
Memang Indonesia bukan aktor utama dalam konflik tersebut, tetapi justru karena itu Indonesia dapat menawarkan suara yang lebih netral, lebih jernih, dan lebih dapat diterima sebagai jembatan komunikasi.
Namun, peran itu tidak cukup berhenti pada seruan moral. Di dalam negeri, pemerintah perlu memperkuat kesiapsiagaan ekonomi, terutama melalui penguatan cadangan energi strategis, diversifikasi pasokan, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
Geopolitik hari ini menegaskan satu pelajaran penting, yakni bahwa ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan ekonomi bertahan dari guncangan eksternal.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan dunia bukan sekadar tambahan waktu, melainkan perubahan pendekatan. Perpanjangan tenggat tidak akan berarti banyak bila pola kebijakannya tetap sama.
Selama diplomasi masih dibayangi ancaman, maka yang lahir bukan rasa aman, melainkan kecurigaan yang terus diperpanjang.Karena itu, perpanjangan tenggat negosiasi AS dengan Iran tidak layak dibaca sebagai kemajuan diplomatik. Ia lebih tepat dipahami sebagai tanda bahwa pendekatan lama sedang menemui jalan buntu.
Dunia tidak membutuhkan lebih banyak jeda. Dunia membutuhkan keberanian untuk mengganti logika kebijakannya, dari politik ancaman menuju politik kepercayaan, dari tekanan sepihak menuju kemakmuran bersama.
Tanpa perubahan itu, setiap tambahan waktu hanya akan menjadi hitung mundur menuju krisis berikutnya dan seperti biasa, masyarakat dunia, termasuk Indonesia, akan ikut menanggung biayanya.
