Program MBG Masih Terus Mencari Legitimasi

Sakawarta, Jakarta – Ajakan Badan Gizi Nasional (BGN) agar perguruan tinggi/universitas turut berpartisipasi dalam program makan bergizi gratis (MBG) menunjukkan bahwa program MBG ini masih memerlukan tambahan legitimasi dari pihak-pihak yang dianggap berpengaruh dan layak untuk memberikan legitimasi.

Selama ini program MBG sudah mendapat legitimasi dari ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU, yang ditandai dengan turut berpartisipasinya kedua ormas itu secara aktif membangun dapur MBG.

Namun, tampaknya legitimasi dari kedua ormas besar dan sangat berpengaruh di kalangan umat tersebut masih dianggap kurang cukup sehingga pihak Badan Gizi Nasional (BGN) merasa perlu menggandeng perguruan tinggi untuk turut memberi legitimasi.

Menurut Suchman (1995) jenis legitimasi itu ada 3 yaitu pragmatic legitimacy, moral legitimacy dan cognitive legitimacy.

Pragmatic legitimacy atau legitimasi pragmatis mempunyai salah satu sub legitimasi yaitu exchange legitimacy, legitimasi timbal balik.

Untuk exchange legitimacy ini program MBG sudah memperolehnya dari investor yang turut serta membangun dapur MBG serta mendistribusikannya ke sekolah-sekolah.

Exchange legitimacy ini mungkin sudah berlebih-lebih diterima karena para investor MBG ini merasa sangat puas karena keuntungan dengan membangun dapur MBG sangat besar sekali sampai ada seorang investor MBG yang joget-joget di YouTube sambil pamer bahwa keuntungan dia Rp6 juta sehari dari hasil ‘bisnis’ MBG ini.

Yang masih dianggap kurang adalah moral legitimacy dan cognitive legitimacy. Moral legitimacy diperoleh ketika organisasi telah dianggap sesuai dengan nilai moral masyarakat.

Untuk hal ini BGN telah berusaha menggandeng pihak-pihak yang oleh masyarakat dianggap sebagai penjaga moral, dalam hal ini Muhammadiyah dan NU, dua ormas Islam terbesar di Indonesia.

Dan usaha BGN itu berhasil. Kedua ormas itu terlibat aktif dengan membangun beberapa dapur MBG di kalangan mereka masing-masing.

Namun demikian, BGN sepertinya masih merasa belum cukup dalam memperoleh legitimasi. Buktinya kritikan tajam terhadap program MBG masih terus bermunculan setiap hari.

Nah, oleh karena itu, BGN mencoba menggandeng kampus dalam pelaksanaan program MBG ini.

Universitas yang menyambut baik ajakan BGN ini memang diharapkan bisa menutupi kekurangan legitimasi di bidang kognitif (cognitive legitimacy).

Organisasi akan memperoleh cognitive legitimacy jika tindakannya dianggap bisa dipahami (comprehensible) alias masuk akal.

Nah, dengan menggandeng universitas-universitas yang ada maka kekurangan cognitive legitimacy ini diharapkan bisa ditutupi, karena selama ini universitas dianggap sebagai penjaga akal sehat oleh masyarakat.

Namun demikian, tidak akan semudah itu cognitive legitimacy diperoleh jika tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh BGN masih dengan mencolok tampak tidak masuk akal sehat seperti beli motor listrik dengan harga yang gila-gilaan dan dalam jumlah besar tanpa analisis kebutuhan yang memadai dulu.

Begitu pula dengan belanja-belanja yang lain yang juga tampak tidak masuk akal seperti anggaran kaus kaki, anggaran event organizer, dan lain-lain.

Di samping itu dari aspek moral legitimacy BGN masih bermasalah ketika pihak yang seharusnya memperoleh manfaat dari MBG malah keracunan secara massal, dan ini terjadi berkali-kali.

Dalam moral legitimacy ada sub moral legitimacy yaitu consequential legitimacy, yaitu organisasi akan memperoleh legitimacy jika menghasilkan output yang dianggap baik.

Pendek kata, program MBG masih akan terus kedodoran untuk memperoleh legitimasi secara penuh dari para stakeholders karena memang sebetulnya program ini memang bermasalah dari sejak perencanaannya.

Referensi
Suchman, M.C (1995), Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches, Academy of Management Review, vol. 20, no. 3