Sakawarta, Jakarta – Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI sekarang melaju jauh lebih cepat dibanding kesiapan regulasi di banyak negara, termasuk Indonesia.
Dalam diskusi bersama para pakar, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Junico Siahaan menyoroti bagaimana pemerintah dan pembuat kebijakan sering kali seperti “mengejar hantu” karena teknologi terus berkembang sementara aturan selalu tertinggal di belakang.
”Ini sepertinya kita sedang mengejar-ngejar hantu, karena teknologi yang begitu cepat bergerak sehingga menjadi catatan bagi kita dalam mengatur aturan yang dibuat,” ujarnya dalam rilis resmi dikutip Rabu, 27 Mei 2026.
Menurut dia, situasi ini membuat tantangan pengawasan AI menjadi semakin kompleks, mulai dari penyalahgunaan data, manipulasi informasi, sampai ancaman terhadap keamanan digital hingga dunia kerja.
”Pertimbangannya sudah cepat untuk tidak one size fit all. Tahun lalu ChatGPT begitu digdaya sekarang sudah tidak apa apanya ketimbang claude” ujarnya.
Di sisi lain, perkembangan AI juga membuka peluang besar bagi industri, pendidikan, hingga pelayanan publik semisal bisa diatur dengan tepat dan tidak asal dibatasi.
“Menarik sekali jika kita bisa menaruh perkembangan teknologi ke dalam aturan hukum,” ujarnya.
Junico menilai Indonesia perlu bergerak lebih cepat dalam menyiapkan regulasi yang adaptif dan relevan dengan perkembangan teknologi global.
Ia juga menekankan pentingnya diskusi antara pemerintah, akademisi, industri teknologi, dan masyarakat.
”Agar aturan soal AI tidak hanya mengejar perkembangan zaman, tapi juga tetap melindungi kepentingan publik,” kata Nico Siahaan.
